Kantor Pemda Dogiyai terus Dibakar, Pelayanan Publik Terhambat
Selama setahun terakhir 12 kantor pemda Kabupaten Dogiyai di Papua Tengah terbakar. Polisi masih menyelidiki pelaku di balik insiden ini.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·2 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Pihak kepolisian masih menyelidiki pelaku di balik terbakarnya kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, pada Minggu (3/9/2023) malam. Aksi ini dinilai dapat menghambat pelayanan publik bagi masyarakat setempat.
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigadir Jenderal (Pol) Ramdani Hidayat saat ditemui di Jayapura, Senin (4/9/2023), menyesalkan kejadian fasilitas pemerintah di Dogiyai terus terbakar. Padahal, fasilitas tersebut untuk mempermudah jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
Ia memaparkan, terbakarnya Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dogiyai terjadi pada pukul 20.30 WIT. Tidak ada korban dalam peristiwa ini.
Polda Papua mencatat terjadi lima kali peristiwa terbakarnya fasilitas kantor pemerintah dalam enam bulan terakhir. Total lima kantor Pemda Dogiyai dan satu kantor distrik (camat) yang terbakar.
”Polres Dogiyai masih menyelidiki pelaku di balik peristiwa terbakarnya kantor BKPSDM pada Minggu kemarin. Dengan kejadian seperti ini terus akan berdampak layanan pemerintah tidak maksimal,” kata Ramdani.
Ia pun menyatakan akan meningkatkan patroli pada malam hari di pusat kota Dogiyai. Hal ini demi mencegah aksi pembakaran fasilitas perkantoran kembali terjadi.
”Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi sehingga terlibat aksi yang mengganggu keamanan di Dogiyai. Apabila terus terjadi konflik, pembangunan di Dogiyai tidak akan semaju kabupaten lain di Papua Tengah seperti Deiyai,” kata Ramdani.
Penjabat Bupati Dogiyai Petrus Agapa saat dihubungi mengungkapkan, layanan pemerintahan tetap berjalan normal meskipun banyak fasilitas perkantoran yang terbakar. Pemda Dogiyai telah menyiapkan sejumlah kantor sementara bagi pegawai yang kantornya telah hangus terbakar.
Kerawanan aksi pembakaran di Dogiyai, menurut dia, karena dipicu sejumlah faktor. Misalnya ada kelompok tertentu yang memprovokasi massa saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan warga setempat menjadi korban.
”Dari catatan kami, total sekitar 12 kantor pemerintah di Dogiyai yang terbakar sejak tahun 2022 hingga kini. Kami telah menyampaikan masalah ini kepada pemerintah pusat agar bisa mendapatkan bantuan untuk membangun kembali fasilitas tersebut,” ucap Petrus.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Yohanes BJ Rusmanta langsung meninjau pelayanan publik di Kabupaten Dogiyai sepekan lalu. Hasilnya ditemukan pelayanan publik yang masih rendah di sejumlah instansi.
”Kami melakukan peninjauan layanan publik di dua puskesmas dan lima instansi pemerintah. Secara umum kualitas pelayanan publik masih rendah dan tingkat kehadiran pegawai di bawah 50 persen,” kata Yohanes.