Jumlah Mahasiswa PTS di Sumbar Berpotensi Turun, Pemerintah Diminta Kaji PMB di PTN-BH

Name: Jumlah Mahasiswa PTS di Sumbar Berpotensi Turun, Pemerintah Diminta Kaji PMB di PTN-BH
Uploaded: 2023-08-21T15:14:12Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Masifnya penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di PTN-BH membuat perguruan tinggi swasta di Sumbar kesulitan mendapatkan mahasiswa baru.

Masifnya penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di PTN-BH membuat perguruan tinggi swasta di Sumbar kesulitan mendapatkan mahasiswa baru.

Oleh

YOLA SASTRA

· 4 menit baca

PADANG, KOMPAS — Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau Aptisi Wilayah X-A Sumatera Barat meminta pemerintah mengkaji ulang penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTN-BH. Perguruan tinggi swasta dua tahun belakangan kesulitan mendapatkan mahasiswa baru karena masifnya penerimaan jalur mandiri di PTN-BH.

Ketua Aptisi Wilayah X-A Sumbar Hendri Nofrianto, di Padang, Senin (21/8/2023), mengatakan, ada 82 perguruan tinggi swasta (PTS) yang berada di bawah naungan asosiasi ini. Rata-rata pimpinan PTS mengeluhkan turunnya jumlah mahasiswa baru akibat masifnya PMB jalur mandiri di PTN-BH.

”Penerimaan jalur mandiri di PTN-BH tidak ada habisnya, dari gelombang I, II, III, sampai tidak berhingga. Sampai akhir Agustus ini (mendekati hari pertama perkuliahan), mereka masih menerima mahasiswa, padahal sebelumnya Juli sudah selesai. PTS jadi kehilangan waktu mencari mahasiswa baru,” kata Hendri, Senin sore.

Hendri menjelaskan, akibat panjangnya masa pembukaan PMB jalur mandiri di PTN-BH, waktu PTS merekrut mahasiswa menjadi mepet. Apalagi, jarak waktu kuliah perdana antara PTN dan PTS sekarang hanya dua pekan dari sebelumnya 1-2 bulan. Perkuliahan perdana di PTN dimulai pekan pertama September, sedangkan di PTS pekan ketiga September.

Hendri mengakui, PTS memang masih kalah bersaing dari PTN. Masyarakat masih memprioritaskan kuliah di PTN meskipun kualitas program studi tertentu di kampus negeri tidak lebih baik dari PTS. Oleh sebab itu, pemerintah perlu berlaku adil dan mengkaji ulang aturan PMB mandiri di PTN-BH.

”Kami sadar untuk melakukan percepatan dan berbenah, tetapi kami kantidak punya daya. Sumber daya untuk menjalankan PTS masih didominasi dari jumlah mahasiswa. Maka kami meminta pemerintah berlaku adil. Perlu ditinjau kembali regulasi PTN-BH dan turunannya,” ujar Hendri, yang juga menjabat Rektor Institut Teknologi Padang (ITP) ini.

Hendri melanjutkan, berdasarkan data tahun 2022, total lulusan SMA/SMK/MA di Sumbar kurang lebih 40.000 orang. Dari jumlah itu, ia mengestimasikan dua PTN-BH di Sumbar menyerap mahasiswa 17.480 orang.

Sementara itu, estimasi serapan mahasiswa di perguruan PTN lain, yaitu tiga UIN lebih kurang 10.430 orang, empat politeknik sedikitnya 5.000 orang, dan satu institut seni Indonesia lebih kurang 1.500 orang.

Jumlah tersebut belum termasuk mahasiswa yang berkuliah di luar provinsi dan siswa yang tidak berkuliah. ”Sisa 5.000-6.000 orang itulah yang akan diperebutkan oleh 82 PTS di Sumbar,” ujarnya.

Kata Hendri, ITP sejauh ini memang belum terdampak penurunan jumlah mahasiswa baru akibat PMB jalur mandiri di PTN-BH. Setiap tahun rata-rata ITP menerima sekitar 700 mahasiswa baru. Walakin, sebagai ketua asosiasi, ia mesti menyuarakan kondisi yang dialami PTS yang berada di bawah naungan Aptisi Wilayah X-A Sumbar.

Hendri pun berharap pemerintah mempertimbangkan untuk menghapuskan PMB jalur mandiri di PTN-BH ataupun PTN. PMB di kampus-kampus tersebut semestinya hanya melalui jalur undangan dan seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT).

Ditambahkan Hendri, semestinya PTN-BH mengedepankan kualitas dengan mewujudkan visi menjadi world class university (WCU), bukan mengejar kuantitas. Rasio dosen dan mahasiswa pada WCU adalah 1:10. Hendri pun mempertanyakan kondisi rasio dosen dan mahasiswa di PTN yang masih jauh dari target itu.

”Apakah PTN-BH mau menuju WCU atau justru menghabisi kampus swasta? Apalagi, saat ini banyak PTN mulai bekerja sama membangun kampus di daerah. Kami berharap pemerintah adil. Tolong perhatikan PTS. PTN-BH ini arahnya ke mana?” katanya.

Kompas berupaya meminta tanggapan Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Afdalisma terkait keluhan Aptisi Wilayah X-A Sumbar ini. Namun, Afdalisma belum bisa diwawancarai.

”Nanti malam, lah, ya. Saya sedang ada rapat dengan rektor-rektor di acara lain.” katanya. Hingga Senin malam, Afdalisma belum dapat dihubungi kembali.

Dengarkan keluhan

Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengatakan, beberapa waktu terakhir memang terlihat kecenderungan meningkatnya jumlah mahasiswa baru di PTN-BH di Sumbar. Maka, wajar apabila ada keluhan dari PTS atas kondisi itu.

”Yang dikhawatirkan, tidak hanya soal mahasiswa tidak ada, tetapi juga keberlangsungan PTS itu sendiri. Banyak hal, misal, soal karyawan yang gajinya dibiayai dari uang kuliah mahasiswa,” kata Andel.

Menurut Adel, tidak hanya PTS kecil atau baru yang mengeluhkan persoalan tersebut. PTS besar dan punya sejarah panjang membantu pembangunan SDM di Sumbar juga mengalami hal serupa. Ombudsman tidak ingin kampus-kampus swasta ini lantas tutup karena kekurangan mahasiswa.

Oleh karena itu, pemerintah, kata Adel, perlu mendengar langsung keluhan PTS dan memeriksa apa yang terjadi di PTS. PTN-BH semestinya juga membatasi diri dalam merekrut mahasiswa baru.

”Jika terkait kualitas, pemerintah juga bertanggung jawab meningkatkan kualitas PTS. Kita sudah sepakat, pendidikan di Indonesia diselenggarakan pemerintah dan swasta. Pemerintah tidak boleh merasa hanya dia yang bisa menyelenggarakan pendidikan ini,” ujarnya.

Editor:

CORNELIUS HELMY HERLAMBANG

padang sumatera barat pts regional berita aktual ptn-bh aptisi wilayah x-a sumatera barat lldikti wilayah x