Masalah Kelaparan Berulang, Pusat Siapkan Lumbung Pangan di Papua Tengah
Pemerintah pusat akan menyiapkan fasilitas lumbung pangan untuk mengatasi dampak bencana kekeringan yang berkepanjangan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah pusat akan membangun fasilitas lumbung pangan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Hal ini demi mengantisipasi kasus kelaparan yang sering kali dialami masyarakat setempat ketika cuaca ekstrem melanda wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (2/8/2023). Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto turut mendampingi Muhadjir dalam kunjungan di Timika.
Muhadjir dan Suharyanto meninjau pusat penyimpanan bantuan di Timika bagi masyarakat Kabupaten Puncak yang mengalami kelaparan selama sebulan terakhir karena bencana kekeringan. Muhadjir dan Suharyanto menyerahkan bantuan kepada perwakilan warga yang terdampak bencana kekeringan.
Menurut rencana, Muhadjir dan Suharyanto akan meninjau tempat penampungan bantuan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Kamis (3/8/2023). Keduanya juga akan bertemu perwakilan warga yang terdampak bencana kekeringan di Sinak.
Muhadjir menuturkan, pemerintah pusat akan menyiapkan fasilitas lumbung pangan di salah satu distrik (kecamatan) di Kabupaten Puncak. Sebab, diperkirakan bencana kekeringan yang melanda tiga distrik di Kabupaten Puncak akan berkepanjangan dan terjadi setiap tahun dari bulan Mei hingga Juli.
Ia pun memaparkan, pemerintah juga menyalurkan 12 jenis barang bantuan bagi masyarakat yang terdampak pada Rabu ini. Barang-barang ini meliputi beras, peralatan tidur, tenda, selimut, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya.
Diketahui tiga distrik yang terdampak bencana kekeringan adalah Agandugume, Lambewi, dan Oneri. Sekitar 10.000 jiwa yang mengalami kelaparan di tiga distrik ini.
Bencana kekeringan dipicu cuaca ekstrem dengan suhu udara di bawah 10 derajat celsius serta musim kemarau berkepanjangan hingga terjadi fenomena embun es. Fenomena ini terjadi sejak Mei lalu sehingga menyebabkan tanaman milik warga, seperti ubi dan keladi, gagal panen.
Warga yang kelaparan terpaksa mengonsumsi umbi-umbian, seperti ubi dan keladi, dalam kondisi membusuk dan berair. Akibatnya, banyak warga yang mengalami gangguan kesehatan, seperti diare.
Sebanyak enam warga yang terdiri dari lima orang dewasa dan satu anak dilaporkan meninggal dunia. Rata-rata para korban meninggal dalam kondisi lemas, sakit diare, panas dalam, sariawan, dan sakit kepala.
”Kami akan menyampaikan kepada Bapak Presiden untuk penyediaan fasilitas lumbung pangan di Distrik Agandugume. Sebab, Agandugume yang memiliki bandara,” kata Muhadjir.
Ia mengungkapkan, hanya terdapat satu kali penerbangan ke Bandara Agandugume setiap hari dengan membawa muatan maksimal 800 kilogram. Kondisi di daerah itu rawan gangguan cuaca buruk dan berada di ketinggian 9.000 kaki atau sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut.
Sementara itu, Suharyanto mengatakan, BNPB menyalurkan ribuan paket makanan siap saji, paket kebutuhan pokok, 50 ton beras, dan susu bagi warga yang terdampak bencana kekeringan di Puncak. Selain itu, BNPB juga mengirimkan bantuan matras, selimut, pakaian anak dan dewasa, serta 20 alat generator listrik.
Guru Besar Sosiologi Universitas Cenderawasih Avelinus Lefaan melihat terdapat dua masalah di balik kasus kelaparan yang terus terjadi di Papua. Pertama, upaya pendampingan oleh pemda terhadap masyarakat di perdesaan yang 80 persen berprofesi sebagai petani belum optimal.
Masalah kedua adalah petani di sejumlah pegunungan dan lembah di Papua belum beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim yang kini melanda dunia. Mereka masih bergantung pada sistem pertanian tradisional dengan menjadikan ladang sebagai lumbung pangan.
Dari catatan Kompas, sudah terjadi enam kasus kelaparan di Papua selama era kebijakan otonomi khusus. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2003, dua kasus pada 2005, 2015, 2022, dan terbaru pada tahun 2023 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.