Dorong Percepatan Pembangunan, 1.000 Mahasiswa Ikuti KKN Kebangsaan di Kalbar
Sebanyak 1.000 mahasiswa dari 74 perguruan tinggi di Indonesia mengikuti Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan di Kalimantan Barat. Para peserta ditempatkan di dua kabupaten yang memiliki wilayah perbatasan.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·3 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Sebanyak 1.000 mahasiswa dari 74 perguruan tinggi di Indonesia mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan di Kalimantan Barat. Program itu diharapkan turut mendorong percepatan pembangunan di daerah sekaligus meningkatkan rasa cinta Tanah Air dan bela negara para mahasiswa.
Dalam program KKN Kebangsaan XI Tahun 2023, Universitas Tanjungpura, Pontianak, terpilih menjadi tuan rumah. Adapun tema KKN Kebangsaan tahun ini adalah ”Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Wilayah Perbatasan Kalbar”.
Rektor Universitas Tanjungpura Garuda Wiko menuturkan, KKN Kebangsaan diselenggarakan pada 20 Juli hingga 20 Agustus 2023. Lokasinya di dua kabupaten yang memiliki wilayah perbatasan, yaitu Sambas dan Bengkayang.
”Dengan datang ke daerah-daerah yang menjadi tujuan KKN kebangsaan, para mahasiswa bisa melihat apa yang terjadi. Dengan demikian, mereka bisa menyumbangkan pemikiran dan ide untuk membangun daerah melalui beberapa program,” tutur Garuda dalam makan malam penyambutan KKN Kebangsaan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (19/7/2023) malam.
Garuda menuturkan, dalam KKN Kebangsaan itu, para mahasiswa bisa menjalankan sejumlah program, misalnya untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Para mahasiswa juga bisa menggunakan pengetahuan dan kreativitasnya untuk membantu masyarakat desa menghadapi berbagai persoalan.
”Dua kabupaten dipilih menjadi tujuan KKN Kebangsaan karena membangun dari pinggiran merupakan kebijakan strategis dari Presiden Joko Widodo. Kehadiran para mahasiswa diharapkan bisa menjadi pengungkit percepatan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Dalam KKN Kebangsaan tahun ini, ada sejumlah program spesifik yang telah dirancang, misalnya pengembangan desa wisata terkait dengan terumbu karang di Bengkayang, pengembangan desa wisata restorasi gambut di Bengkayang, serta pengembangan desa wisata di Kabupaten Sambas.
Selain itu, ada juga program air bersih dan sanitasi lingkungan di Sambas, program penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem di Sambas, serta pembentukan desa tangguh bencana.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nizam menuturkan, melalui program Kampus Merdeka, pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk lebih dekat dengan kondisi pembangunan di setiap daerah.
Oleh karena itu, perguruan tinggi didorong untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta pembangunan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial politik, maupun bidang lainnya.
Untuk mewujudkan hal itu, para mahasiswa harus diberi kesempatan untuk terjun langsung ke masyarakat di sejumlah daerah. Dengan demikian, diharapkan bisa terbangun kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
Kehadiran para mahasiswa diharapkan bisa menjadi pengungkit percepatan pembangunan di daerah.
Nizam memaparkan, dalam program Kampus Merdeka, ditekankan prinsip gotong royong atau kolaborasi berbagai pihak untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam KKN Kebangsaan, upaya kolaborasi itu difokuskan pada penurunan angka stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem.
”Saatnya turun dengan aksi nyata, kajian-kajian sudah sangat banyak. Sekarang bagaimana mewujudkan kajian-kajian yang ada dalam karya senyatanya,” ujar Nizam.
Gubernur Kalbar Sutarmidji menuturkan, KKN Kebangsaan diharapkan dapat berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa. Para mahasiswa diharapkan dapat membantu masyarakat dan perangkat desa untuk mencapai tujuan pembangunan.
Sutarmidji menambahkan, peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Hal ini karena perguruan tinggi memiliki banyak sumber daya, misalnya para mahasiswa dan dosen, yang bisa berkontribusi pada kemajuan suatu daerah.
Oleh karena itu, Sutarmidji menyebut, KKN Kebangsaan diharapkan menjadi momentum bagi perguruan tinggi dan pemerintah untuk bersinergi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Melalui sinergi itu, diharapkan akan ada percepatan pembangunan di daerah.