Jaga dan Kelola Hutan di Aceh, Desa Damaran Baru Diganjar Kalpataru
Kalpataru sebagai penghargaan tertinggi bagi individu atau kelompok penyelamat hutan dan lingkungan menjadi apresiasi negara untuk kerja keras warga.
Oleh
ZULKARNAINI
·3 menit baca
FOTO DOK DLHK ACEH
Perwakilan LPHK Damaran Baru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh usai menerima Kalpataru di Jakarta, Senin (5/6/2023). Damaran Baru memperoleh Kalpataru untuk kategori kelompok penyelamat lingkungan.
SIMPANG TIGA REDELONG, KOMPAS — Lembaga Pengelola Hutan Kampung atau LPHK Desa Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, memperoleh penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Desa Damaran Baru dinilai berhasil mendapat keuntungan ekonomi sembari tetap menjaga kelestarian hutan.
Anugerah Kalpataru diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Senin (5/6/2023), bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Penghargaan diterima Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh A Hanan serta Ketua LPHK Damaran Baru Sumini.
Damaran Baru memperoleh Kalpataru untuk kategori kelompok penyelamat lingkungan. Kalpataru menjadi anugerah tertinggi bagi kelompok atau individu yang berjasa menyelamatkan lingkungan. Kalpataru dalam bahasa Sanskerta adalah pohon kehidupan.
Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Aceh, Firdaus, yang dihubungi, Senin, mengatakan, kerja keras masyarakat Damaran Baru berbuah hasil. Kalpataru menjadi apresiasi negara untuk kerja keras warga menyelamatkan lingkungan.
”LPHK Damaran Baru punya kelompok ranger women (perempuan penjaga hutan). Mereka berada di garis terdepan menjaga hutan desa,” kata Firdaus.
Pada November 2019, KLHK mengeluarkan surat izin pengelolaan kepada LPHK Damaran Baru. Adapun luas areal yang dikelola 251 hektar. Ini adalah satu-satunya hutan desa di Aceh yang dikelola perempuan.
Firdaus mengatakan, LPHK Damaran Baru adalah contoh baik pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berhasil. Warga bukan hanya melindungi hutan dari perambahan, melainkan mengelolanya untuk kepentingan ekonomi yang berkelanjutan.
”Mereka menanam pohon, menjaga kawasan dari pembalakan liar, dan mengelola kawasan sebagai obyek ekowisata,” kata Firdaus.
Sebagai salah satu desa Program Kampung Iklim (ProKlim) di Aceh, Damaran Baru menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui penghijauan, melindungi sumber air, dan mengelola sampah.
”Pemerintah membantu bibit tanaman produktif seperti alpukat, durian, dan jeruk. Tujuannya penghijauan dan menjadi sumber pendapatan warga,” kata Firdaus.
LPHK merupakan salah satu skema perhutanan sosial. Melalui perhutanan sosial, warga diberi hak mengelola hutan dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan.
Sebelumnya, Ketua LPHK Damaran Baru Sumini mengatakan, anugerah Kalpataru telah menyuntik semangat baru bagi warga untuk terus menjaga dan mengelola hutan dengan baik.
”Kami akan bekerja lebih keras lagi, melibatkan lebih banyak orang, terutama generasi muda. Alam ini akan kami wariskan untuk mereka,” kata Sumini.
Damaran Baru terletak di kaki Gunung Burni Telong. Kawasan itu dianugerahi tanah yang subur dan alam yang indah. Namun, sebelum LPHK terbentuk, pembalakan liar masif sehingga memicu terjadi banjir bandang.
Sumini masih ingat tahun 2015, banjir bandang menghancurkan kebun warga dan rumah. Pascabanjir bandang, warga hidup dalam kecemasan khawatir bencana serupa terulang kembali.
Di tengah kegelisahan itu, atas dampingan sebuah lembaga lokal, mereka mengusulkan hak mengelola hutan kepada KLHK. Mereka membentuk kelompok perempuan. Sumini didapuk sebagai ketua.
Sumini mengatakan, anggota LPHK mayoritas perempuan. Jumlahnya lebih kurang 45 orang.
Mereka membentuk tim perempuan ranger atau dalam bahasa Gayo disebut Mpu Uteun. Syarat untuk menjadi Mpu Uteun antara lain berbadan sehat dan mendapat izin dari suami bagi perempuan yang menikah.
Para perempuan ranger ini bergantian berpatroli di wilayah hutan setiap bulan selama sepuluh hari. Mereka berjalan kaki puluhan kilometer ke dalam hutan. Kadang mereka mesti bermalam di hutan dan tidur dengan atap langit.
Selain menjaga hutan dari pembalak, selama patroli mereka juga mencatat keanekaragaman flora dan fauna serta menanam sejumlah pohon.
BUDI SUWARNA
Sumini, Ketua Kelompok Hutan Desa Damaran Baru, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kawasan hutan Desa Damaran Baru menjadi hutan desa pertama di Aceh yang dikelola oleh kelompok yang penggeraknya mayoritas perempuan.
”Perlindungan hutan terkesan seperti pekerjaan untuk laki-laki saja, tetapi perempuan Kampung Damaran Baru mengambil peran kunci melindungi kawasan hutan. Bagi kami, menjaga hutan sama dengan menjaga kehidupan. Hutan itu napas hidup kami. Jika hutan rusak, perempuan juga yang akan menerima dampak lebih besar,” kata Sumini.
Penghargaan Kalpataru bukan tujuan dari gerakan penyelamatan hutan yang dilakukan oleh perempuan di Damaran Baru. Namun, penghargaan itu membuat mereka kian bersemangat.
