Pusat dan Daerah Terus Berupaya Turunkan Kemiskinan Ekstrem

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Salah satu lokasi perkebunan sawit di pinggir jalur trans-Kalimantan di Kalimantan Barat, awal Desember 2021.

PONTIANAK, KOMPAS — Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional hingga nol persen pada 2024. Untuk mencapai target tersebut, akurasi data terus dibenahi sehingga program-program yang dilakukan tepat sasaran.

Kemiskinan ekstrem, menurut Bank Dunia, adalah ketika pengeluaran penduduk per hari di bawah 1,9 dollar AS PPP (purchasing power parity). Standar kemiskinan ekstrem ini lebih rendah dari yang digunakan Badan Pusat Stsatistik (BPS), yaitu 2,5 dollar AS per orang per hari.

Karakteristik umum penduduk miskin, antara lain, berpendidikan rendah, minim akses ke pekerjaan dan sanitasi yang layak, mayoritas tinggal di rumah yang tidak layak huni. Anak balita dari keluarga miskin ekstrem umumnya belum mendapat imunisasi dasar lengkap dan cenderung punya masalah gizi.

Pada Senin (15/5/2023), sejumlah pemangku kebijakan di Kalimantan Barat maupun pusat menggelar pertemuan di Pontianak untuk membahas penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Dalam kegiatan tersebut juga dikemukakan data terkait kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Maret 2022, secara nasional kemiskinan ekstrem sebesar 5.590.724 jiwa. Sementara jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Kalbar sebanyak 73.342 jiwa atau 1,41 persen dari jumlah penduduknya. Penduduk miskin ekstrem tertinggi di Kalbar terdapat di Kabupaten Ketapang, yakni 18.989 jiwa.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Data kemiskinan ekstrem nasional dan Provinsi Kalimantan Barat.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Erlia Rahmawati, Senin (15/5/2023), menuturkan, kemiskinan ekstrem hendaknya dilihat secara multidimensi. Selain di dimensi ekonomi dan sosial, juga ada dimensi lain yang bisa berpengaruh pada angka kemiskinan ekstrem.

Hal yang menantang bagaimana caranya keluar dari kemiskinan ekstrem. Tidak semua masyarakat yang miskin adalah ekstrem. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf hidup, khususnya pada kelompok masyarakat yang miskin ekstrem.

Melalui pertemuan di Pontianak pada hari Senin (15/5/2023), pihaknya ingin melihat bagaimana implementasi program yang dijalankan, apakah sudah berdampak sangat besar terhadap penurunan kemiskinan.

Tantangannya bagaimana memperkuat data, siapa yang menjadi target program. Data yang sama yang bisa dipergunakan. Pemerintah saat ini telah menyiapkan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).

Baca juga: Ironi di Tengah Gemerlap Investasi

Kompas

Data Kemiskinan

Setelah mendapatkan data, bagaimana memanfaatkannya. Ini dikembalikan kepada daerah masing-masing untuk memanfaatkan sebelum diberikan program. Data ini untuk mempertajam ketepatan sasaran.

”Jadi sebaiknya data bisa divalidasi, dipadupadankan, atau dengan cara apa pun. Yang pasti harus dicek dahulu,” tuturnya.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menuturkan, data kemiskinan yang paling bagus ketika pendataan dengan memuat nama dan alamat (by name by address). Selama ini data berdasarkan kriteria umum saja sehingga penanganannya lebih sulit.

”Sebab, setiap karakterstik kemiskinan penanganannya berbeda, misalnya orang miskin karena cacat, penanganannya berbeda. Ada miskin karena masalah sumber daya manusia beda lagi. Ada miskin akibat dari bencana, berbeda lagi,” ungkapnya.

BADAN PUSAT STATISTIK

Profil persentase kemiskinan Indonesia pada September 2019 yang dipaparkan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Namun, secara umum harus memiliki data per desa sehingga program-program tepat sasaran. Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalbar melalui program indeks desa mambangun sangat relevan karena indikator di dalamnya relevan, terutama pada dimensi sosial-ekonomi.

”Ketika indikator penunjang sudah baik sangat mudah menyelesaikan masalah-masalah pada indikator utama. Contohnya, dengan program bedah rumah setidaknya bisa menghilangkan 6-7 item kemiskinan,” tuturnya.

Setiap karakteristik kemiskinan penanganannya berbeda, misalnya orang miskin karena cacat, penanganannya berbeda. Ada miskin karena masalah sumber daya manusia beda lagi. Ada miskin akibat dari bencana, berbeda lagi.

Pemerintah pusat juga hendaknya memperhatikan indikator ukur kemiskinan itu sendiri. Tidak bisa disamakan satu daerah dengan daerah lain. Contohnya terkait tipe rumah sehat bagi masyarakat.

”Jika ingin membangun rumah susun, misalnya, setidaknya tipe 32. Orang baru tidak dianggap miskin ketika tinggal di ruang minimal 8 meter persegi,” ungkapnya.

Wakil Bupati Ketapang Farhan menuturkan, pihaknya sedang mempersiapkan bagaimana keakuratan data. Jika data tidak menjadi perhatian untuk disempurnakan, persoalannya akan sama.

Sambil menyempurnakan data, pihaknya membuat program, di antaranya infrastruktur. Infrastruktur salah satu kata kunci untuk menurunkan angka kemiskinan seiring kemudahan akses masyarakat.

Berikutnya di sektor pertanian. Kondisi riil banyak perusahaan yang memerlukan pangan. Masyarakat mulai ada pergeseran ketika ada kebun sawit, di sisi lain beras masih membeli dari luar. Pihaknya mendorong adanya revitalisasi pertanian.

Baca juga: Mereka Tersingkir di Tanah Sendiri

Kemudian, terkait ketersediaan tenaga kerja. Pihaknya mendorong dua program. Pertama, ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melaksanakan pelatihan. Kemudian ada di Dinas Kepemudaan dan Olaharaga menyasar kepada pemuda yang memiliki minat untuk dilatih. Pemerintah mendorong masyarakat memiliki pekerjaan.