KKB Sandera Warga dan Pekerja Menara BTS di Pegunungan Bintang
Kelompok kriminal bersenjata menyandera dua pekerja pembangunan menara telekomunikasi BTS bersama dua warga setempat di Distrik Okbab, Pegunungan Bintang. Kelompok ini menuntut uang tebusan senilai Rp 500 juta.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS - Kelompok kriminal bersenjata melukai tiga pekerja pembangunan menara telekomunikasi base transceiver station atau BTS di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kelompok ini masih menyandera dua pekerja dan dua warga setempat.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ignatius Benny Ady Prabowo, ketika dikonfirmasi, Sabtu (13/5/2023), membenarkan informasi tersebut. Peristiwa penyerangan terhadap para pekerja pembangunan menara BTS ini terjadi pada Jumat (12/5/2023) sekitar pukul 09.00 WIT.
Ignatius menuturkan, sebelumnya, rombongan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pegunungan Bintang Alverus Sanuari bersama tiga pekerja pembangunan menara BTS dan dua warga tiba di Lapangan Terbang Okbab menggunakan pesawat pukul 08.50 WIT. Para pekerja pembangunan menara BTS itu berasal dari PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS).
Pihak Dinas Kominfo Pegunungan Bintang dan para pekerja PT IBS hendak melakukan survei sebelum membangun menara BTS di Okbab. Kegiatan ini merupakan implementasi Program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Tiba-tiba datang lima anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan membawa parang. Mereka membacok tiga pekerja PT IBS yang bernama Benyamin Sembiring, Asmar, dan Feryan Airlangga.
KKB kemudian menyandera dua pekerja, yakni Asmar dan Feryan, beserta dua warga lain yang mengikuti rombongan tersebut. Mereka melepaskan Kepala Dinas Kominfo Pegunungan Bintang dan seorang pekerja bernama Benyamin untuk menyiapkan uang tebusan senilai Rp 500 juta.
”KKB masih menyandera dua pekerja PT IBS dan dua warga setempat yang bernama Peas Kulka dan Senus Lepitalem. Mereka mengajukan tuntutan uang senilai Rp 500 juta untuk membebaskan para sandera,” kata Ignatius.
Ia menambahkan, aparat Polres Pegunungan Bintang bersama Pemkab Pegunungan Bintang, tokoh masyarakat, dan TNI tengah melakukan rapat. Tim membahas upaya-upaya penyelamatan para sandera.
Kepala Polres Pegunungan Bintang Ajun Komisaris Besar Mohamad Dafi Bastomi mengatakan, pihaknya bersama pemda setempat telah menjalin komunikasi melalui tokoh masyarakat adat di Okbab. Upaya ini dilakukan agar terus mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi para korban.
”Upaya negosiasi dan penyelesaian secara damai menjadi prioritas untuk membebaskan para sandera. Pemkab Pegunungan Bintang berharap dapat mengatasi situasi ini dengan cepat dan memastikan keselamatan para sandera,” ucap Dafi.
Seharusnya pemda setempat telah berkoordinasi dengan aparat keamanan sebelum menerjunkan pekerja di lokasi tersebut.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah Papua Frits Ramandey meminta pihak KKB memperlakukan para sandera dengan manusiawi. Ia menduga aksi penyanderaan keempat warga itu untuk menunjukkan eksistensi dan memenuhi kebutuhan kelompok tersebut.
Frits berharap, aksi tersebut menjadi peringatan bagi para pekerja infrastruktur di wilayah yang rawan konflik. Ia pun meminta Pemkab Pegunungan Bintang segera menjalin komunikasi dengan KKB untuk membebaskan para sandera dengan selamat.
”Seharusnya pemda setempat telah berkoordinasi dengan aparat keamanan sebelum menerjunkan pekerja di lokasi tersebut. Sebab, Pegunungan Bintang termasuk wilayah yang rawan gangguan keamanan,” ujar Frits.
Sebelumnya, pihak KKB yang dipimpin Egianus Kogoya juga menyandera pilot pesawat Susi Air, Philip Mark Merthens, pada 9 Februari 2023 di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Hingga kini, pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu masih ditawan kelompok Egianus.