Kritik Bima dan Kepedulian Generasi Z pada Pembangunan
Provinsi Lampung menjadi sorotan publik setelah Bima Yudho Saputro, konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur, menyampaikan kritiknya di media sosial tentang pembangunan Lampung yang ia nilai tidak mengalami kemajuan.
Oleh
VINA OKTAVIA
·5 menit baca
Provinsi Lampung menjadi sorotan publik setelah Bima Yudho Saputro, konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur, menyampaikan kritiknya di media sosial tentang pembangunan Lampung yang ia nilai tidak mengalami kemajuan. Isu ini menjadi kian ramai karena Bima justru dilaporkan ke Kepolisian Daerah Lampung. Keluarganya yang tinggal di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, juga harus berurusan dengan polisi hingga pemerintah daerah.
Bima yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Australia pertama kali merilis video berdurasi 3 menit 28 detik di media sosial lewat akun Tiktok @awbimaxreborn pada 7 April 2023. Dalam video itu, ia menyampaikan presentasi tentang alasan mengapa Lampung tak kunjung mengalami kemajuan. Berbagai persoalan yang dia soroti, antara lain kondisi jalan yang rusak, kecurangan sistem pendidikan, tata kelola yang lemah, dan ketergantungan pada sektor pertanian.
Hingga Senin (17/4/2023), video berisi kritik itu sudah ditonton 16,7 juta kali dan dibagikan 53.600 kali oleh netizen. Hastag (tagar) Bima dan Lampung juga masih menjadi trending di Twitter. Tagar Bima tercatat di-tweet (dicuitkan di media sosial Twitter) 32,8 juta kali, sementara tagar Lampung dicuitkan 74.500 kali oleh nitizen.
Atas konten tersebut, akun Tiktok @awbimaxreborn milik Bima dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat bernama Gindha Ansori. Video tersebut dilaporkan terkait Pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menggunakan kata ”Dajjal” dalam video yang viral tersebut. Pelapor menilai, penggunaan kata itu dinilai mengandung ujaran kebencian dan mengandung unsur SARA.
Lewat akun Tiktok-nya, Bima mengaku kecewa setelah kritiknya untuk mendorong kemajuan Lampung justru berbuntut laporan ke polisi. Ia juga mengaku keluarganya mendapat intimidasi dari sejumlah pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, hingga polisi.
Meskipun pengakuan Bima soal intimidasi terhadap orangtuanya telah diklarifikasi oleh Bupati Lampung Timur Dawan Rahardjo, Kepala Polres Lampung Timur Ajun Komisaris Besar M Rizal Muchtar, hingga Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, kritik publik tak juga surut.
Kini, kritik terhadap Pemprov Lampung bahkan bergulir kian kencang di media sosial. Banyak pihak yang menilai pelaporan Bima ke polisi dan intimidasi pada keluarganya telah melanggar kebebasan berpendapat. Kasus Bima juga mendapat perhatian dari banyak kalangan, seperti advokat Hotman Paris hingga Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD.
Akun instagram sejumlah pejabat daerah, seperti Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, dan Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo tak luput dihujani kritik netizen. Arinal dan Dawam yang menonaktifkan kolom komentar di akun Instagramnya disebut sebagai pejabat yang antikritik.
Publik juga menanyakan hasil kerja pemerintah daerah selama ini. Penggunaan anggaran pendapatan daerah untuk sektor infrastruktur juga ikut disorot.
Menghadapi kegaduhan ini, Arinal memilih irit bicara. Kepada media, ia hanya membantah telah melakukan intimidasi pada keluarga Bima. Sementara Sekretaris Daerah Lampung Fahrizal Darminto menyampaikan, pemerintah daerah menerima kritikan Bima sebagai masukan.
Setelah Bima, bermunculan banyak konten kreator yang mengunggah video jalan rusak di Lampung. Seperti akun Tiktok @miradesianalampung12 yang mengunggah kondisi jalan rusak di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Lewat video, ia menunjukkan kondisi jalan yang seperti kolam yang bisa digunakan untuk berenang dan memancing.
Berdasarkan catatan Kompas, kritik soal jalan rusak di Lampung lewat media sosial sebenarnya bukan kali pertama dilakukan oleh Bima. Pada 2021, Ummu Hani (31), warga Desa Jatibaru, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, juga menggambarkan kondisi jalan rusak di sekitar tempat tinggalnya lewat berbagai foto kreatif.
Dia bersama suaminya, Dani Abdullah (30), berfoto di Jalan Insinyur Sutami, Kecamatan Tanjung Bintang, yang berlubang dan berlumpur di media sosial. Kritik soal jalan rusak serupa juga pernah disampaikan warga Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Timur.
Pengamat media sosial dari Universitas Lampung, Vito Frasetya, menilai, kritik Bima lewat media sosial sebenarnya merupakan bentuk kepedulian anak muda terhadap pembangunan di daerah. Generasi Z yang dekat dengan teknologi memahami bagaimana memaksimalkan fungsi teknologi untuk menyampaikan aspirasinya.
”Bima ini cerdas memilih kanal komunikasi. Mengapa dia memilih Tiktok? Karena Tiktok tidak hanya menjangkau followers-nya, tetapi juga di luar followers-nya sehingga ini bisa menjadi isu yang besar,” kata Vito saat acara diskusi di Bandar Lampung.
Vito berpendapat, ia dapat menangkap isi dari berbagai kritik yang disampaikan Bima, antara lain soal infrastruktur dan pendidikan. Meski kritik tersebut disampaikan dalam majas sarkasme, kritik Bima sebenarnya ingin mengurai berbagai permasalahan di Lampung. Kata ”Dajjal” yang dalam video Bima dinilai sebagai ucapan refleks yang menggambarkan ekspresi kekesalan pemuda itu.
Ia menambahkan, kemajuan media sosial saat ini membuat suara publik sulit untuk dibungkam. Media sosial banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya generasi Z untuk menyampaikan aspirasi pada pemerintah. ”Generasi Z ini punya celah lewat teknologi. Mereka tidak harus punya jabatan dan posisi untuk bisa menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, Asrian Hendi Caya, mengungkapkan, persoalan infrastruktur jalan di Lampung menjadi persoalan utama yang seringkali disampaikan masyarakat. Hingga kini, persoalan ini belum bisa diselesaikan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan yang lain.
Menurut dia, kritik yang disampaikan Bima ini bisa menjadi wacana baru bagi pemerintah untuk bisa mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas untuk pembangunan. Ke depan, pemerintah diharapkan bisa menganggarkan porsi APBD yang lebih besar untuk infrastruktur.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung, Dedy Hermawan, berpendapat, kritik yang dilontarkan Bima cukup obyektif. Ia menilai, persoalan infrastruktur, pendidikan, hingga birokrasi masih menjadi masalah hingga saat ini.
Dengan media sosial, Bima menunjukkan kepedulian anak muda terhadap pembangunan daerah. Bima juga punya nyali yang besar untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Sekalipun serangan terhadap personal Bima juga masif di media sosial, itu bukan hal utama yang menjadi perhatian publik. Bagi publik, yang terpenting saat ini adalah sudahkan pemerintah daerah untuk berbenah setelah Bima viral di media sosial?