Mimbar masjid tidak boleh dijadikan tempat untuk berpolitik, bahkan sampai mengarahkan umat untuk memilih salah satu calon tertentu. Tindakan itu berpotensi memicu perpecahan.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·2 menit baca
KOMPAS/RHAMA PURNA JATI
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan ceramahnya dalam pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia Wilayah Sumatera Selatan di Masjid Agung Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (21/3/2023). Dalam ceramahnya, dia meminta agar masjid tidak dijadikan sebagai panggung politik.
PALEMBANG, KOMPAS - Mimbar masjid tidak boleh dijadikan tempat untuk berpolitik bahkan sampai mengarahkan umat untuk memilih salah satu calon tertentu. Tindakan itu berpotensi memicu perpecahan.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla saat melantik Pengurus Wilayah DMI Sumatera Selatan di Masjid Agung Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (21/3/2023). Jusuf Kalla mengingatkan agar masjid tidak dijadikan tempat berkampanye untuk memilih salah satu calon.
”Namun beda halnya jika untuk mengajak umat turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi itu sangat dianjurkan,” ujarnya.
Kalla berpendapat, jika pesan kampanye disampaikan dalam mimbar masjid, dikhawatirkan akan sangat berpotensi menimbulkan perpecahan. Padahal pada hakikatnya, masjid adalah tempat untuk mempersatukan dan memberikan ketenangan pada umat.
Namun, jika ada politisi yang ingin beribadah di masjid, hal itu tentu tidak dilarang karena beribadah merupakan hak semua orang. ”Yang salah adalah jika masjid dijadikan tempat untuk menyampaikan pidato politiknya,” ungkapnya.
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla sedang berdoa didampingi Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya seusai pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia Wilayah Sumsel di Masjid Agung Palembang, Selasa (21/3/2023). Dalam ceramahnya, dia meminta agar masjid tidak dijadikan sebagai panggung politik.
Kalla juga mempersilakan umat bertukar pikiran karena ia meyakini setiap umat pasti memiliki pandangan politik yang berbeda-beda. Itu merupakan hal lumrah. Namun, jangan sampai ada perdebatan yang bisa menimbulkan perpecahan.
Kalla mengingatkan, masjid adalah tempat yang didirikan bagi umat untuk mendapatkan ketenteraman, kesejahteraan, dan kemakmuran. ”Karena itu jangan sampai ketenteraman yang ada di dalam masjid hilang karena perpecahan,” ujarnya.
Jemaah sedang mengikuti shalat Jumat di Masjid Agung Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (5/6/2020). Ini adalah shalat Jumat pertama dalam dua bulan terakhir karena Palembang masuk dalam zona merah pandemi Covid-19. Jemaah pun harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Kalla memberi contoh beberapa negara yang harus terpecah akibat kepentingan politik. Salah satunya Pakistan. Jangan sampai Indonesia mengalami hal serupa. ”Kita harus menjaga situasi di Indonesia agar tetap kondusif dan tidak terpecah-belah akibat politik,” ucapnya.
Ketua Pengurus Pimpinan Wilayah (PW) DMI Sumatera Selatan Bukhori Abdullah berjanji untuk menjaga masjid agar tidak dijadikan mimbar politik. ”Jika mereka (politisi) memang memiliki kapasitas untuk berkhotbah dipersilakan, tetapi tidak untuk menyampaikan pesan politik untuk memilih calon tertentu,” ungkapnya.
Nantinya akan ada tim atau Imam Besar masjid yang memverifikasi para penceramah agar khotbah yang disampaikan tidak mengarah ke kepentingan politik tertentu. Dengan begitu situasi di dalam masjid bisa tetap kondusif.
RHAMA PURNA JATI
Seorang anggota jemaah sedang mengikuti shalat Jumat di Masjid Agung Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (5/6/2020). Dia tampak menggunakan masker dengan tangan menengadah. Ini adalah shalat Jumat pertama dalam dua bulan terakhir karena Palembang masuk dalam zona merah pandemi Covid-19.
Bukhori mengingatkan, masjid sebagai tempat bersatunya umat. ”Ketika masuk ke dalam masjid untuk beribadah, bukalah dulu semua bentuk ’baju’ politik,” tegasnya.
