Gelombang Tinggi dan Bencana Tanah Gerak Terjadi di Jatim
Gelombang tinggi dan bencana tanah gerak masih terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Upaya mitigasi harus diperkuat untuk mencegah korban jiwa dan meminimalkan kerugian akibat bencana.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
SIDOARJO, KOMPAS — Gelombang tinggi dan bencana tanah gerak masih terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Langkah strategis perlu terus diupayakan untuk memitigasi risiko bencana dan mencegah jatuhnya korban jiwa.
Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Surabaya, Arif Wiyono, mengatakan, gelombang setinggi 1,5-2,5 meter masih berpotensi terjadi di Laut Jawa utara Bawean, Laut Jawa selatan Bawean, Laut Jawa barat Masalembu, dan Laut Jawa timur Masalembu.
Selain itu, gelombang sedang hingga tinggi berpotensi terjadi di perairan utara Madura, perairan kepulauan Sapudi, perairan kepulauan Kangean, perairan selatan Jatim, serta Samudra Hindia selatan Jatim.
”Mohon diperhatikan risiko terhadap keselamatan pelayaran perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal fiber,” ujar Arif, Minggu (5/3/2023).
Menyikapi potensi gelombang tinggi yang menghambat aktivitas pelayaran kapal penumpang dan kapal niaga di wilayah kepulauan Jatim, Pemerintah Provinsi Jatim kembali mengirimkan bantuan bahan pangan untuk masyarakat di Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep. Pengiriman bantuan logistik berupa bahan pangan dan elpiji ini dilakukan menggunakan KRI Soeharso, Sabtu (4/3/2023).
Sebelumnya, pengiriman bantuan logistik dilakukan menggunakan KRI Malahayati 362 pada Rabu (1/3/2023). Seperti halnya KRI Malahayati, KRI Soeharso juga merupakan kapal perang TNI Angkatan Laut. Namun, kapasitas KRI Soeharso lebih besar dibandingkan kapal perang sebelumnya.
”Yang paling dibutuhkan masyarakat di sana adalah beras dan juga elpiji. Jadi, karena yang kemarin, kan, kapalnya tidak sebesar ini, elpiji dan beberapa sembako tidak bisa terangkut. Sekarang ini sudah terangkut semua oleh KRI dr Soeharso,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Bantuan yang dikirim pada tahap kedua itu berupa 16 ton beras, 300 tabung elpiji berukuran 3 kg, 41 kardus minyak goreng, 20 kardus gula, 21 kardus biskuit, dan 10 kaleng roti. Selain itu, ada 10 kardus susu kental manis, 12 kardus sarden, 30 kardus ikan kaleng, dan 5 kardus susu.
Bantuan tersebut berasal dari Pemprov Jatim, Kodam V/Brawijaya, dan Koarmada II. Selama beberapa pekan belakangan, masyarakat di Pulau Masalembu mengalami kesulitan bahan pangan karena adanya gelombang tinggi.
Hal itu terjadi akibat cuaca buruk yang menyebabkan gelombang tinggi sehingga kapal komersial tidak bisa berlayar. Mobilitas masyarakat dari dan menuju Masalembu pun terhambat, demikian pula pasokan bahan pangan. Pengiriman logistik hanya bisa menggunakan kapal perang.
Selain gelombang tinggi, Jatim juga tengah dilanda bencana longsor dan gerakan tanah di sejumlah daerah, seperti Jombang, Malang, dan Ponorogo. Di Ponorogo, bencana tanah gerak yang terjadi sejak Minggu (26/2/2023) mengakibatkan 43 keluarga dengan total 139 orang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Sejumlah warga mengungsi di gedung sekolah dan taman kanak-kanak desa setempat, sementara beberapa warga lainnya memilih mengungsi di rumah-rumah kerabat. Menyikapi hal itu, Pemprov Jatim akan menyiapkan anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk membantu biaya pembangunan rumah bagi 43 keluarga yang terdampak. Nilainya sebesar Rp 50 juta untuk setiap rumah.
”Jadi, jika lahan baru untuk relokasi warga sudah siap, insya Allah dari Pemprov siap untuk anggaran BTT-nya. Jadi, saat lahan siap, kami juga siap bangun. Dengan rincian satu unit rumahnya anggarannya Rp 50 juta dengan total 43 unit,” kata Khofifah.
Khofifah juga meminta kepada Bupati Ponorogo agar segera mencarikan lahan untuk merelokasi rumah warga. Adapun pembangunan rumah akan digarap oleh Pemprov Jatim.
”Alhamdulillah menurut Pak Bupati titiknya sudah terkonfirmasi dan nanti yang membangun dari Pemprov Jatim,” ujar mantan Menteri Sosial itu.
Di Ponorogo, bencana tanah gerak yang terjadi sejak Minggu (26/2/2023) mengakibatkan 43 keluarga dengan total 139 orang harus mengungsi.
Dia menambahkan, kebijakan penggunaan anggaran BTT untuk pembangunan rumah warga terdampak tanah gerak itu sebelumnya telah dilakukan untuk beberapa daerah di Jatim, misalnya Pacitan dan Trenggalek.
Terkait penetapan status tanggap darurat, Khofifah menyebut hal itu merupakan kewenangan Bupati Ponorogo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim siap memberikan dukungan dan bantuan logistik.
Pakar bencana dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Amin Widodo, mengatakan, upaya mitigasi bencana harus kembali diperkuat mengingat bencana hidrometeorologi masih berpotensi terjadi. Penguatan ini penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dan meminimalkan kerugian masyarakat.
Terkait bencana gerakan tanah yang terjadi di sejumlah daerah di Jatim, Amin menyebut, faktor penyebabnya sangat beragam. Salah satunya, semakin banyaknya kawasan pegunungan yang rawan longsor karena tingginya aktivitas masyarakat.