Sarana alutsista untuk pemilu saat ini mulai disiapkan Polri. Persiapan logistik senjata ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya dinamika politik.
Oleh
REGINA RUKMORINI
·4 menit baca
YOGYAKARTA, KOMPAS — Polri mulai menyiapkan alat utama sistem persenjataan atau alutsista untuk kebutuhan Pemilihan Umum 2024. Alutsista dianggap sebagai bagian dari logistik yang harus segera disiapkan untuk menghadapi dinamika politik yang mungkin terjadi.
”Sebagai bagian dari kesiapan menghadapi dinamika politik, maka sedari sekarang, kami pun berupaya memastikan agar semua sarana alutsista yang dimiliki bisa berfungsi optimal mendukung kinerja personel di lapangan,” ujar Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo saat ditemui di sela-sela acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Logistik Polri 2023 di Yogyakarta, Jumat (3/3/2023).
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Terkait dengan hal itu, Polri terus memantau perkembangan tahapan pemilu dan perkembangan situasi yang ada di lapangan. Listyo menyatakan akan terus memastikan polisi hadir dalam segala perubahan situasi.
”Dalam situasi sepanas apa pun, dan di tengah polarisasi, kami, Polri, akan selalu ada mendampingi masyarakat,” katanya.
Personel Polri juga disiapkan sesuai kebutuhan di setiap tahapan pemilu. Saat ini, Polri mulai menyiapkan personel dan strategi untuk berbagai keperluan, mulai dari pengamanan di lapangan hingga untuk mengawal distribusi logistik pemilu ke daerah-daerah yang jauh dan sulit diakses.
Di luar tugas pengamanan, Listyo mengatakan, Polri saat ini juga mengemban tugas tambahan mengantisipasi dan turut membantu menangani kejadian bencana alam kapan saja diperlukan. ”Kami terus meningkatkan kesiapsiagaan, bersama pemerintah, menghadapi beragam situasi bencana mulai dari bencana alam hingga kebakaran,” ujarnya.
Konflik atau perpecahan memang masih berpotensi terjadi, tetapi ’perang’ antarmassa diprediksi akan cenderung lebih ramai di dunia maya.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah juga tengah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi Pemilu 2024.
”Persiapan harus dilakukan, karena seperti kita ketahui bersama, tahun ini kita sudah memasuki tahun politik,” ujar Wakil Kepala Polda Jateng Brigjen (Pol) Abiyoso Seno Aji.
Rakernis roops jajaran Polda Jateng dilakukan di Kota Magelang, Jateng, pada Selasa (28/2/2023). Kendati demikian, Abiyoso enggan memaparkan upaya persiapan secara detail karena hal itu dianggap sebagai bagian dari taktik dan strategi polisi yang harus dirahasiakan. Dia juga menolak memaparkan segala sesuatu terkait pemilu yang dibahas dalam rakernis.
Namun, dalam gejolak seperti apa pun, ia menuturkan, jajaran polisi akan berperan sebagai bagian dari cooling system, sistem pendinginan, sehingga situasi kembali tenang dan terkendali. ”Sama seperti harapan seluruh masyarakat, pesta demokrasi Pemilu 2024 bisa benar-benar menjadi pesta yang diikuti segenap masyarakat dengan gembira, tertib dan aman,” ujarnya.
Sekitar dua pertiga kekuatan personel Polda Jateng akan diterjunkan untuk mengamankan seluruh rangkaian tahapan Pemilu 2024.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga enggan untuk memaparkan daerah-daerah rawan konflik terkait politik dan Pemilu 2024. Menurut dia, hal itu menjadi topik yang terlalu dini untuk dibahas saat ini.
”Pada situasi cuaca seperti sekarang, yang lebih penting untuk dibicarakan dan menjadi fokus perhatian saat ini adalah daerah-daerah rawan banjir,” katanya.
Abiyoso mengajak segenap masyarakat, termasuk media, untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif. Perilaku tenang dan tidak memancing konflik harus dilakukan hingga di media sosial.
Kepala Program Studi Magister Politik Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Bayu Dardias mengatakan, potensi konflik terkait Pemilu 2024 bukanlah konflik yang berujung pada kerusuhan, aksi massa, atau gesekan fisik di jalan. Konflik atau perpecahan memang masih berpotensi terjadi, tetapi ”perang” antarmassa diprediksi akan cenderung lebih ramai di dunia maya.
”Sama seperti situasi saat pemilihan gubernur DKI, serta pemilihan presiden di tahun 2014 dan 2019, perang antarmassa yang terjadi diwujudkan dalam bentuk keriuhan di media sosial, yang akhirnya juga berujung pada perpecahan, kerenggangan hubungan antartetangga dan antar-anggota keluarga,” katanya.
Di masa sekarang, masyarakat sudah tidak akan lagi bertanya-tanya pemilu akan berlangsung aman atau tidak. Kebanyakan orang sekarang lebih banyak meragukan, mempertanyakan kualitas demokrasi, apakah bisa bersih dari politik uang atau tidak.
Persiapan senjata, menurut dia, memang penting sebagai upaya antisipasi. Namun, dengan melihat perkembangan situasi saat ini, Bayu meminta Polri untuk lebih meningkatkan pantauan atau pengawasan di dunia maya. Salah satu hal yang berpotensi terjadi di internet adalah upaya menggalang dukungan dengan cara memutarbalikkan fakta.