Jelang Pemilu 2024, Warga Binaan Lapas dan Rutan di Jatim Mulai Rekam Identitas
Warga binaan lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur mulai diidentifikasi, didata, dan direkam identitasnya sebagai warga negara untuk mendapatkan hak pilih pada Pemilu 2024.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
SIDOARJO, KOMPAS — Warga binaan lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur mulai didata dan direkam identitasnya sebagai warga negara. Tujuannya, memastikan penghuni lembaga pemasyaratan dan rumah tahanan mendapatkan haknya sebagai pemilih saat Pemilihan Umum 2024.
”Sebanyak 39 lapas dan rutan telah melakukan identifikasi, pendataan, dan ditindaklanjuti dengan perekaman identitas atau KTP (kartu tanda penduduk) sebagai dasar seorang warga binaan mendapatkan hak pilihnya,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jatim Imam Jauhari, Selasa (28/2/2023).
Dia mengatakan, salah satu lapas yang telah menggelar perekaman identitas adalah Lapas I Surabaya dan Lapas Pemuda IIA Madiun. Perekaman identitas di Lapas I Surabaya diikuti 155 orang warga binaan. Sementara itu, di Lapas Pemuda IIA Madiun terdapat 515 warga binaan yang telah dicek status kependudukannya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Madiun.
Untuk mempercepat proses pendataan, Kanwil Kemenkumham Jatim menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan disdukcapil setempat. Selain menghitung potensi jumlah pemilih, pengelola lapas juga mulai memprediksi kebutuhan sarana penunjang pemilu, seperti tempat pemungutan suara.
”Mengingat dinamika penghuni lapas dan rutan yang sangat cepat, kami akan terus memuktahirkan data hingga batas akhir penentuan daftar pemilih tetap. Kami juga berharap ada dispensasi dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu mengingat dinamika penghuni lapas dan rutan yang pergerakan keluar-masuknya sangat cepat,” kata Imam.
Kepala Lapas I Surabaya Jalu Yuswa Panjang menambahkan, jumlah warga binaannya saat ini mencapai 1.664 orang. Dari jumlah itu, yang belum terlacak nomor induk kependudukannya sebanyak 365 orang. Pengelola lapas perlu mengecek secara detail identitas warganya mulai dari nama, tanggal lahir, hingga pencocokan foto diri.
”Kami perlu mengecek detail berdasarkan nama, tanggal lahir, yang kemudian dicocokkan dengan foto apabila pernah melakukan perekaman. Jika belum atau tidak ditemukan dalam sistem, akan dilakukan perekaman baru,” ujar Jalu.
Kearifan lokal
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis Pemilu 2024 akan berlangsung dengan tertib, jujur, adil, aman, serta lancar. Hal itu tidak lepas dari dukungan semua entitas warga.
”Di Jatim, kearifan lokal terbangun dengan sangat baik karena setiap entitas punya soliditas untuk menjaga harmoni,” kata Khofifah saat menjadi narasumber dalam acara Cangkrukan Menko Polhukam bertema ”Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju” di Hotel Westin, Selasa (28/2/2023).
Upaya untuk mewujudkan tahun politik 2024 bisa berjalan tertib ditempuh melalui dua hal, yakni melakukan pendekatan dan penguatan di sisi kultural maupun spritual. Pendekatan kultural dibangun dengan menjalin komunikasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, serta budayawan yang menjadi simpul-simpul di masyarakat.
Adapun penguatan spiritual didasarkan pada sila pertama Pancasila. Contoh konkret di masyarakat antara lain menitipkan pesan kepada khotib shalat Jumat agar ikut mendoakan ketertiban, keamanan serta kedamaian bangsa. Tujuannya, agar masyarakat Indonesia tetap guyub rukun sehingga NKRI menjadi kokoh.
Upaya serupa dilakukan di gereja, wihara, dan tempat peribadatan lainnya. Intinya, semua diminta mendoakan agar bangsa Indonesia tetap damai terutama menghadapi tahun politik yang berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.
Mantan Menteri Sosial ini menambahkan, upaya membangun keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara juga ditempuh dengan menjaring ide-ide kearifan lokal dari berbagai suku di seluruh daerah di Jatim. Dia bersyukur, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jatim nilainya cukup baik.
”Berdasarkan IDI metode baru tahun 2021 di Jatim mencapai 81,31 persen,” ujar Khofifah.
Masih dalam upaya menjaga kondusifitas pesta demokrasi, Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan termasuk pengamanan Pilkada 2024. Hal itu tertuang dalam keputusan gubernur yang dikeluarkan pada 2 Februari 2023.
”Ada dukungan pendanaan pilkada serentak yang sudah selesai. Provinsi Jatim menjadi referensi penyiapan anggaran 2024 karena sudah selesai pertama kali,” ujar Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama tersebut.
Pemprov Jatim juga bekerja sama dengan Bawaslu hingga TNI-Polri untuk memetakan potensi kerawanan pemilu. Selain itu, pihaknya juga menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jatim untuk ASN agar menjaga netralitasnya saat pemilu. Berkoordinasi dengan pemda kabupaten dan kota serta berkoordinasi dengan TNI AL untuk pendistribusian logistik ke pelosok Jatim.
”Mari menjadi masyarakat yang bijak dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024. Semoga penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara serentak kelak dapat melahirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.