Pembebasan Lahan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo Seksi I Rampung Maret
Pemerintah mendorong percepatan proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo. Pembebasan lahan ditargetkan rampung Maret ini.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO
·3 menit baca
KARANGANYAR, KOMPAS — Pemerintah mendorong percepatan proses pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo. Ditargetkan, pembebasan lahan rampung Maret ini. Selain itu, terdapat sebagian ruas yang direncanakan difungsikan selama masa mudik Lebaran nanti.
Hal itu dikemukakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono seusai meninjau progres pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (27/2/2023). Turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Bupati Klaten Sri Mulyani, dan Bupati Karanganyar Juliyatmono.
Pembebasan lahan untuk Seksi I dibagi dalam dua paket, yaitu Kartasura–Klaten dengan panjang 22,3 kilometer (km) dan Klaten–Purwomartani yang panjangnya 20,075 km. Progres pembebasan lahan ruas Kartasura–Klaten telah mencapai 94 persen, sedangkan Klaten–Purwomartani mencapai 74 persen.
”Ini akan diselesaikan pada triwulan I-2023. Berarti paling tidak diselesaikan Maret. Tadi, Bu Bupati Klaten (Sri Mulyani) bilang, sebelum Lebaran, kalau bisa diselesaikan tanahnya,” kata Basuki.
Dengan tuntasnya pembebasan lahan, Basuki menyatakan, pengerjaan konstruksi bukan lagi menjadi kendala. Sejauh ini, progres pembangunan konstruksi telah menyentuh 49 persen. Pihaknya meyakini kekurangan konstruksi yang mesti dipenuhi bisa dikejar pengerjaannya agar rampung pada Desember.
Basuki juga berencana mengoperasikan sebagian ruas jalan bebas hambatan tersebut, yakni sekitar 6 km, untuk arus mudik Lebaran nanti. Itu dimulai dari kawasan Kartasura di Kabupaten Sukoharjo hingga Kecamatan Sawit di Kabupaten Boyolali. Para pengguna jalan juga tidak dikenai biaya selama masa operasional terbatas itu.
Infrastruktur adalah urat nadi sebuah perekonomian.
”Untuk fungsional, akan segera kita siapkan untuk mudik sehingga bisa mengatasi kemacetan di Kartasura,” kata Basuki.
Adapun total panjang Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo mencapai 96,5 km. Jalan itu melintas dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunannya dibagi menjadi tiga seksi, yaitu Kartasura–Purwomartani, Purwomartani–Gamping, dan Gamping–Purworejo.
Nantinya jalan tersebut juga terhubung dengan jalan tol lainnya, yaitu Yogyakarta–Bawen, yang bisa menyambung sampai ke Semarang, Jawa Tengah. Karena itu, Basuki menilai proyek tersebut tergolong sebagai proyek superprioritas.
Hal itu didasari keberadaan segitiga emas kawasan pengembangan ekonomi, yakni Yogyakarta, Solo, dan Semarang, yang juga dikenal dengan sebutan ”Joglosemar”. Pihaknya beranggapan keberadaan jalan tol akan semakin meningkatkan geliat perekonomian ketiga daerah tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung penuh pembangunan berbagai proyek strategis nasional. Menurut dia, itu menjadi salah satu cara untuk memajukan perekonomian.
Dari 106 proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah, APBN yang telah direalisasikan sebesar Rp 106,95 triliun. Dalam proyek Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo, Rp 5,902 triliun dikucurkan untuk keperluan pembebasan lahan.
”Infrastruktur adalah urat nadi sebuah perekonomian. Keberadaan infrastruktur akan menentukan daya kompetisi, produktivitas, dan kemajuan sebuah bangsa serta perekonomiannya. Oleh karena itu, kami akan terus memberikan dukungan terhadap program dan proyek strategis nasional yang memang sudah ditetapkan,” kata Menteri Keuangan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan bakal membantu upaya pembebasan lahan agar dapat diselesaikan Maret ini. Pihaknya ingin sesegera mungkin berkomunikasi dengan masyarakat untuk membahas persoalan itu.
Ia meyakini jika keberadaan proyek itu mampu memberikan dampak positif. Dampak serupa juga bisa dialami warga yang terdampak tol mengingat uang penggantian lahan justru bisa digunakan untuk investasi hal lain.
”Insya Allah, ini akan segera kami bantu untuk membereskan. Itu tugas kami di pemda (pemerintah daerah). Targetnya, yang di Klaten, itu mintanya sebelum Lebaran sudah beres. Jadi nanti akan dibantu. Ini fungsinya pemda,” kata Ganjar.