Mal Pelayanan Publik di Lampung Tengah, Pintu Reformasi Birokrasi di Daerah
Komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat diwujudkan dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik. Fasilitas ini mengintegrasikan 161 jenis layanan dari berbagai instansi.
Oleh
VINA OKTAVIA
·3 menit baca
KOMPAS/VINA OKTAVIA
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas didampingi Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dan pejabat terkait saat meresmikan Mal Pelayanan Publik Lampung Tengah pada Senin (27/2/2023). Fasilitas ini mengintegrasikan 161 jenis layanan dari berbagai instansi di pemerintah daerah ataupun eksternal.
LAMPUNG TENGAH, KOMPAS — Reformasi birokrasi perlu terus digulirkan dan diperkuat melalui penerapan Mal Pelayanan Publik di daerah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat diwujudkan dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik.
Peluncuran Mal Pelayanan Publik Lampung Tengah diresmikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Senin (27/2/2023), di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Acara itu juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, dan Wakil Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.
Menurut Azwar, MPP Lampung Tengah merupakan fasilitas layanan terintegrasi ketiga di Lampung. Selain Lampung Tengah, daerah lain yang telah memiliki MPP adalah Kabupaten Tulang Bawang dan Kota Metro. Secara nasional, sudah ada 111 mal pelayanan publik yang telah diresmikan dan memberikan pelayanan untuk masyarakat.
KOMPAS/VINA OKTAVIA
Suasana gedung Mal Pelayanan Publik Lampung Tengah yang diresmikan pada Senin (27/2/2023). Fasilitas ini mengintegrasikan 161 jenis layanan dari berbagai instansi di pemerintah daerah ataupun eksternal.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang terus mengoptimalkan layanan publik untuk masyarkat. Kehadiran MPP itu diyakini menjadi tonggak baru pelayanan publik dan pintu masuk reformasi birokrasi di daerah.
”Pelayanan yang terpusat dalam satu tempat dan terintegrasi antar-instansi menjadi kunci esensial dari hadirnya Mal Pelayanan Publik,” kata Anas.
Menurut dia, fasilitas MPP tidak hanya mendekatkan dan memudahkan layanan publik kepada masyarakat. Kehadiran fasilitas itu juga diharapkan meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong masuknya investasi di daerah. Kemudahan birokrasi menjadi salah satu hal yang penting bagi investor.
Anas menambahkan, pemerintah pusat mendorong agar pelayanan publik bertransformasi ke sistem digital. Saat ini, pemerintah sedang merancang sistem layanan MPP digital untuk mengatasi kesenjangan layanan di sejumlah daerah. Pemerintah juga perlu melakukan uji coba agar layanan bisa optimal.
KOMPAS/VINA OKTAVIA
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan pada acara Peresmian Mal Pelayanan Publik Lampung Tengah, Senin (27/2/2023). Fasilitas ini mengintegrasikan 161 jenis layanan dari berbagai instansi di pemerintah daerah ataupun eksternal.
Tahun ini, Pemkab Lampung Tengah menghadirkan layanan publik secara terintegrasi melalui MPP Lampung Tengah. Fasilitas itu mengintegrasikan 161 jenis layanan dari 12 instansi Pemkab Lampung Tengah dan 17 instansi vertikal atau eksternal. Selain pengurusan kartu identitas, mulai dari KTP dan akta kelahiran, masyarakat juga bisa mengurus layanan kesehatan. Selain itu, masyarakat bisa mengurus pembayaran pajak hingga pencatatan nikah.
Dalam acara itu, Anas juga memberikan arahan kepada para aparatur sipil negara (ASN) di Lampung Tengah agar meningkatkan kinerja dan dampak langsung kepada masyarakat. Selain harus memenuhi target, kinerja para ASN juga harus dimonitor secara berkala. ”Sekarang kita tidak akan lagi fokus di urusan administrasi, kerja kita harus berdampak bagi warga,” ujarnya.
Berdasarkan penilaian yang dilakukan Kementerian PAN-RB, Pemkab Lampung Tengah memiliki capaian reformasi birokrasi dengan predikat cukup, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan predikat B, dan capaian sistem pemerintah berbasis elektronik dengan predikat cukup. Pemerintah didorong untuk terus meningkatkan capaian kerja agar lebih baik ke depannya.
KOMPAS/VINA OKTAVIA
Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad saat memberikan sambutan pada acara Peresmian Mal Pelayanan Publik Lampung Tengah pada Senin (27/2/2023). Fasilitas ini mengintegrasikan 161 jenis layanan dari berbagai instansi di pemerintah daerah ataupun eksternal.
Sementara itu, Musa menyampaikan, pemerintah daerah berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa melalui program Bunga Kampung atau Bupati Berkantor di Kampung. Secara intensif, Musa berkeliling ke kampung-kampung untuk memberikan layanan publik pada masyarakat di tingkat desa.
Menurut dia, program Bunga Kampung yang sudah berjalan sejak dua tahun terakhir mampu meningkatkan pendapatan daerah yang penerimaan pajak. Selain itu, kasus stunting di desa juga menurun setelah layanan kesehatan lebih dioptimalkan di tingkat desa.
