Pemprov Kalbar Berupaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kalbar meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, angka tersebut masih di bawah IPM nasional pada tahun 2022 sebesar 72,91.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat dari tahun ke tahun.

PONTIANAK, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Hal itu penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks IPM diukur dengan sejumlah indikator, yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun.

Berdasarkan data yang dipaparkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kegiatan diseminasi dokumen percepatan aksi peningkatan IPM Kalbar, Senin (27/2/2023) di Pontianak, IPM Kalbar meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, IPM Kalbar pada tahun 2020 sebesar 67,66, kemudian pada tahun 2021 sebesar 67,90, dan pada tahun 2022 sebesar 68,63. Namun, angka tersebut masih di bawah IPM nasional pada tahun 2022 yang sebesar 72,91.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dalam diseminasi dokumen percepatan aksi peningkatan IPM Kalbar, Senin, menuturkan, IPM tahun ini ditargetkan setidaknya 69,5. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan dilakukan melalui indikator-indikator pembangunan desa.

”Hampir semua indikator IPM beririsan dengan indikator-indikator dalam Indeks Desa Membangun (IDM),” ujar Sutarmidji.

Dalam IDM terdapat indeks ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketika indikator dalam IDM dikerjakan dengan baik, maka sebetulnya hal itu juga bisa turut berkontribusi dalam percepatan peningkatan IPM Kalbar.

Agar hal itu bisa dilakukan, desa didorong untuk mengetahui indikator dalam capaian dan kebijakan. Sebagai contoh, jika ingin mengubah status desa berkembang menjadi desa maju, maka perlu diperhatikan indikator yang beririsan dengan indikator IPM.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Kalbar juga telah menyerahkan buku rencana aksi dan capaian IPM kepada kabupaten/kota. Di buku itu ada petunjuk penanganan yang disusun tim percepatan peningkatan IPM Kalbar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar Sukaliman menuturkan, untuk meningkatkan IPM, pihaknya fokus pada tiga domain kebijakan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sebab, hakikat pembangunan adalah membangun manusia seutuhnya.

Namun, untuk membangun pendidikan tidak hanya dikerjakan oleh dinas pendidikan. Dinas pendidikan bekerja sama dengan dinas lain untuk membangun sekolah dan jalan akses. Artinya, tetap diperlukan koordinasi dengan beberapa pihak yang membangun pendidikan lebih berkualitas menjadi lebih bagus. Kemudian ditunjang bidang kesehatan.

Baca juga : Menopang Gerak Lambat Indeks Pembangunan Manusia

Melalui buku pedoman percepatan peningkatan IPM yang telah dibagikan, instrumen Bappeda dapat mengontrol apa yang harus dilakukan organisasi perangkat daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Penyusunan buku tersebut melibatkan para pakar, organisasi perangkat daerah, dan lembaga swadaya masyarakat.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak, Eddy Suratman, saat dihubungi secara terpisah, menuturkan, IPM merupakan indikator pembangunan yang penting karena terkait tiga kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan demikian, aspek-aspek tersebut menjadi penting dan disepakati di seluruh dunia bahwa IPM menjadi indikator kemajuan daerah ataupun negara.

Eddy menilai, untuk di Kalbar, hal yang cukup berat adalah bidang pendidikan. Sementara aspek kesehatan, khususnya angka harapan hidup, sudah lumayan bagus. Ekonomi Kalbar juga tidak terlalu berbeda dengan provinsi-provinsi lain.

Kalau dalam pendidikan, permasalahannya, masyarakat masih memiliki kebiasaan yang menyebabkan angka putus sekolah tinggi. Masih ada kebiasaan mempekerjakan anak. Sekolah dirasa lambat menghasilkan uang sehingga ketika anak membantu orangtuanya bekerja dinilai bisa cepat menghasilkan uang.

Kemudian, infrastruktur yang menghubungkan kampung dengan sekolah belum memadai sehingga orang-orang merasa repot menempuh perjalanan ke sekolah berjam-jam. Karena itu, masih ada masyarakat yang menilai lebih baik anak membantu orangtua ke kebun daripada ke sekolah.

”Itu terkonfirmasi dari rata-rata lama sekolah Kalbar masih rendah, yaitu 7,5 tahun. Artinya, rata-rata pendidikan masyarakat belum tamat SMP,” ungkap Eddy.

Untuk mengatasinya tidak bisa instan. Perlu ada langkah perencanaan di level kabupaten. Apalagi, SD dan SMP merupakan kewenangan kabupaten/kota. Implementasi percepatan peningkatan IPM provinsi harus sinkron dengan kabupaten.

Baca juga : IPM Indonesia: Barat dan Timur Terpaut Satu Dekade