Pemprov Sulut Perpanjang Kontrak 6.748 Tenaga Harian Lepas
Pemprov Sulut memperpanjang kontrak kerja 6.748 tenaga harian lepas, sekalipun pemerintah pusat berencana menghilangkan jenis kepegawaian tersebut tahun ini. Ini disebabkan kurangnya PNS dan rekrutmen PPPK tak maksimal.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·5 menit baca
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI
Masyarakat umum dan kalangan pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengikuti vaksinasi Covid-19 di Kantor Gubernur Sulut di Manado, Jumat (11/3/2022). Vaksinasi dosis pertama di Sulut telah hampir mencapai 90 persen, sedangkan dosis kedua masih di kisaran 60 persen.
MANADO, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperpanjang kontrak kerja 6.748 tenaga harian lepas, sekalipun pemerintah pusat berencana menghilangkan jenis kepegawaian tersebut tahun ini. Kebijakan ini diambil antara lain lantaran kurangnya jumlah pegawai negeri sipil, serta rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tidak maksimal.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Clay June Dondokambey mengatakan, para tenaga harian lepas tersebut bukanlah rekrutan baru, melainkan yang telah lama bekerja di lingkungan Pemprov Sulut. Ada yang masuk Kategori (K) 1, yakni yang digaji dengan dana APBD, serta K2 yang gajinya dari dana lainnya.
Dari 6.748 orang, sekitar 2.500 orang bertugas di lingkungan Dinas Pendidikan Sulut sebagai guru SMA dan SMK, operator, petugas kebersihan sekolah, dan tenaga kesehatan.
”Kita masih butuh dokter, perawat, apoteker, dan tenaga spesifik lainnya untuk pelayanan kesehatan. Bahkan, ada dokter spesialis yang mau menjadi honorer,” kata Clay, dihubungi dari Manado, Kamis (23/2/2023).
Kendati begitu, pemprov telah memiliki peta jalan pengurangan jumlah tenaga harian lepas secara berangsur sejak 2018. Ini adalah amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Upaya ini mewujud dalam penurunan jumlah tenaga harian lepas sebanyak 760 orang dibandingkan dengan 2022.
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI
Kepala Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulut, Manado, pada Rabu (7/10/2020).
”Tahun ini paling signifikan penurunannya. Ada yang lolos rekrutmen PPPK 2021 dan mulai bekerja pada 2022, sekitar 400 orang, lalu ada yang mundur, sakit, dan juga kena pembinaan kedisiplinan (diberhentikan) karena kinerja dan kehadiran kurang. Bahkan, ada yang melakukan pelanggaran disiplin dan etika,” kata Clay.
Menurut peta jalan yang disusun, penghapusan tenaga harian lepas seharusnya tercapai pada 2023. Para tenaga harian lepas didorong untuk mengikuti seleksi calon PNS (CPNS), seleksi PPPK, atau mendaftarkan diri di perusahaan swasta yang membuka lowongan kerja. Akan tetapi, terdapat berbagai faktor penghambat, termasuk dari sisi sektor pemerintahan sendiri.
Clay mencontohkan, pada akhir 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) menyetujui kuota formasi PPPK Pemprov Sulut bagi 4.594 orang, mayoritas di sektor pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, kini yang lolos seleksi dan berpeluang menjadi PPPK hanya 1.132 orang. Ini disebabkan antara lain kurangnya pelamar serta ketidakcocokan kualifikasi pendidikan atau pengalaman kerja pelamar dengan kriteria yang dicari.
”Misalnya, tenaga polisi kehutanan. Kriterianya adalah lulusan SMK kehutanan, padahal di Sulut tidak ada SMK jurusan kehutanan,” katanya.
KRISTIAN OKA PRASETYADI
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (kiri) dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw berfoto setelah menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon gubernur Sulut dalam Pilkada 2020 di kantor Komisi Pemilihan Umum Sulut di Manado, Jumat (4/9/2020). Pasangan petahana Olly dan Steven Kandouw berupaya mengejar periode kedua kepemimpinan sebagai gubernur.
Pada saat yang sama, masih ada moratorium penerimaan CPNS di Pemprov Sulut. ”Bukan berarti pemprov tidak mengindahkan arahan pemerintah pusat. Bayangkan kalau dari 6.000-an tenaga harian lepas ini dirumahkan, nganggur, berarti, kan, kami menciptakan angka pengangguran,” ujar Clay.
Untuk itulah, para tenaga harian lepas mereka terus dipekerjakan sambil terus didorong untuk mengikuti rekrutmen kerja di tempat lain, utamanya PPPK. Clay berharap, 1.132 orang yang sedang menunggu pengumuman seleksi PPPK bisa diterima semua. Itu akan berdampak pada pengurangan jumlah tenaga harian lepas karena mayoritas pendaftar tak lain para tenaga harian lepas sendiri.
Tentunya semua yang masih dipercaya harus bersyukur karena masih bisa melanjutkan tugas. Apa yang ditugaskan harus benar-benar dikerjakan. Bekerja harus lebih rajin. Walaupun masih tenaga harian lepas, etika birokrasi harus dikedepankan. (Olly Dondokambey)
Penghapusan tenaga harian lepas, menurut dia, kemungkinan besar masih membutuhkan waktu lebih lama ketimbang lima tahun. Kini, jumlah tenaga harian lepas Pemprov Sulut sekitar 67 persen dari total aparatur sipil negara (ASN), terdiri dari 10.300-an PNS dan 400-an PPPK. Jumlah ASN disebut masih kurang sehingga harus didukung tenaga harian lepas.
Hal ini dibenarkan Gubernur Sulut Olly Dondokambey ketika menyerahkan surat keputusan perpanjangan kontrak tenaga harian lepas. Di samping itu, kebijakan ini dibutuhkan dari segi sosial, mengingat tingkat pengangguran terbuka di Sulut mencapai 6,5 persen pada Agustus 2022.
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI
Para pencari kerja memadati Manado Job Fair 2022 yang digelar di Kantor Dinas Pariwisata Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/11/2022). Jumlah peserta mencapai ribuan orang, tetapi hanya tersedia sekitar 700 lowongan.
Olly pun berharap para tenaga harian lepas bisa mengerjakan tugas dengan baik. ”Tentunya semua yang masih dipercaya harus bersyukur karena masih bisa melanjutkan tugas. Apa yang ditugaskan harus benar-benar dikerjakan. Bekerja harus lebih rajin. Walaupun masih tenaga harian lepas, etika birokrasi harus dikedepankan,” katanya.
Olly juga mendorong para tenaga harian lepas bekerja sebaik mungkin agar pengalaman tersebut bisa mengantarkan mereka ke posisi yang lebih baik, terutama sebagai ASN. ”Dulu dan sekarang sudah berbeda. Kalau dulu sudah sekian tahun jadi tenaga harian lepas, gampang jadi PNS. Kalau sekarang, harus ikut seleksi. Karena itu, bekerjalah secara jujur,” katanya.
Standar kerja
Di lain pihak, pengajar Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando, mengatakan, perpanjangan kontrak tenaga harian lepas harus didukung jika, menurut analisis volume jabatan, memang dibutuhkan dan dapat memberikan manfaat besar. Lagi pula kebijakan ini pasti sudah melalui pengujian oleh DPRD.
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI
Para pencari kerja memadati Manado Job Fair 2022 yang digelar di Kantor Dinas Pariwisata Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/11/2022).
Akan tetapi, ia mengingatkan agar kehadiran tenaga harian lepas tidak justru membuat para ASN melimpahkan tugas-tugasnya kepada mereka. Ini juga perlu dibarengi standar penilaian kerja yang jelas. Dengan begitu, tidak ada tenaga harian lepas yang berada pada posisi aman karena memiliki kedekatan dengan pejabat atau kekuatan-kekuatan politik tertentu.
”Standar itu harus dipakai sebagai mekanisme check and balances, sebagai fungsi kontrol. Jadi tidak ada tenaga harian lepas yang bisa diberhentikan atau dipertahankan secara semena-mena,” kata Ferry.
Yang lebih penting lagi adalah jangan sampai keberadaan tenaga harian lepas malah dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2024. ”Jangan sampai justru mereka dimanfaatkan melalui lembaga negara sebagai vote getter. Makanya, pemerintah harus mampu menunjukkan dengan transparan, bahwa tenaga harian lepas sangat dibutuhkan,” katanya.
