Meski Pegang SK Perhutanan Sosial, Kekurangan Pupuk dan Bibit Masih Jadi Masalah
Presiden Joko Widodo kembali membagikan SK Perhutanan Sosial dan SK TORA. Diharapkan, semua lahan telantar bisa produktif.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemerintah mulai membagikan kembali Surat Keputusan Perhutanan Sosial. Namun, warga terkesan masih kebingungan untuk memenuhi kebutuhan pupuk dan bibit walaupun sudah memiliki lahannya.
Dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (22/2/2023), sebanyak 514 SK Perhutanan Sosial untuk lahan seluas 321.000 hektar diserahkan. SK ini akan mencakup 59.000 keluarga.
Selain itu, diserahkan pula 19 Surat Keputusan Hutan Adat seluas 77.000 hektar serta 46 SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Sebagian penerima SK hadir secara luring, sedangkan lainnya secara daring.
Hadir pula dalam acara ini, antara lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Satu pohon kalau setahun ini belum maksimal, Pak, karena pupuknya masih kurang-kurang, Pak.
Presiden Jokowi pun berdialog dengan warga penerima SK Perhutanan Sosial dan mendapati beberapa masalah, seperti kekurangan pupuk dan bibit. Sukarman dari Kelompok Tani Sejahtera Karangjoang, misalnya, menceritakan, saat ini mulai dikembangkan kelapa hibrida dari jenis genjah entok. Setidaknya 60 pohon kelapa ditanamnya. Setelah tiga tahun, pohon-pohon yang ditanamnya sudah menghasilkan.
”Satu pohon kalau setahun ini belum maksimal, Pak, karena pupuknya masih kurang-kurang, Pak,” tutur Sukarman.
Adapun hasil panen dinilai cukup mudah diserap pasar. Sukarman menjual kelapa ke Balikpapan. Sebutir kelapa genjah entok dihargai Rp 10.000, sedangkan jenis pandanwangi bisa Rp 25.000.
Petani lain, Legiman, akan menanam pohon alpukat di lahan perhutanan sosial yang diperoleh bersama kelompoknya. Namun, secara rinci, dia belum mengetahui akan mendapatkan bibit dari mana.
Ketika Presiden menanyakan bibit alpukat akan diperoleh dari mana, Legiman pun bingung. ”Dari bantuan, Pak. Belum tahu, nanti Pak RT-nya,” ujarnya.
Presiden Jokowi pun mengingatkan Menteri LHK untuk membantu bibit alpukat untuk Legiman dan kelompok taninya.
Semuanya agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita semua, harus produktif, karena kita berikan itu agar lahan-lahan yang kita miliki itu produktif, jangan ditelantarkan.
Selain untuk bercocok tanam tanaman produktif, ada pula yang memanfaatkan lahan perhutanan sosial untuk wisata edukasi alam. Saifudin menceritakan rencana kelompoknya mengelola lokasi berkemah untuk anak-anak sekolah. Lokasi berkemah ini juga akan ditanami pepohonan, seperti meranti dan lainnya. Dengan demikian, anak-anak sekolah bisa belajar mengenali pepohonan yang ada.
Saifudin pun berharap pemerintah membantu memperbaiki jalan di lokasi wisata ini. Saat ini, jalan masih berupa makadam. Presiden Jokowi pun mengarahkan supaya Kementerian PUPR bisa membantu memperbaiki jalan ini. Presiden juga mengapresiasi upaya mendorong anak-anak mengenal alam dan tak sekadar menghabiskan waktu dengan gawainya saja.
Lahan yang telantar dan dijadikan perhutanan sosial ini diharap mampu mendorong semua menjadi produktif. ”Semuanya agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita semua, harus produktif, karena kita berikan itu agar lahan-lahan yang kita miliki itu produktif, jangan ditelantarkan,” ujar Presiden. (INA)