Beli Pertalite dan Solar Bersubsidi di Seluruh Sulut Wajib Pakai ”QR Code”

Pembelian pertalite dan solar bersubsidi di Sulut kini hanya bisa dilakukan dengan menyertakan kode respons cepat atau kode QR dari sistem Subsidi Tepat MyPertamina. Langkah ini disambut baik para pelaku sektor logistik.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Seorang pengendara mendaftarkan diri dan kendaraannya pada Sistem Subsidi Tepat MyPertamina dengan bantuan petugas, Jumat (1/7/2022), di SPBU Politeknik, Kairagi, Manado, Sulawesi Utara.

MANADO, KOMPAS — Pembelian pertalite dan solar bersubsidi di Sulawesi Utara kini hanya bisa dilakukan dengan menyertakan kode respons cepat atau QR dari sistem Subsidi Tepat MyPertamina. Langkah ini disambut baik, terutama oleh pengusaha dan pengemudi kendaraan pengangkut logistik, karena efektif memangkas waktu antre pengisian solar.

Hal ini dinyatakan melalui siaran pers yang diterima Kompas, Rabu (22/2/2023). Kebijakan penggunaan kode QR ini adalah kelanjutan dari uji coba program Subsidi Tepat yang telah diinisiasi Pertamina di Manado dan 10 kota lain di luar Sulut sejak Juli 2022.

Kode QR itu memuat beragam informasi, seperti identitas pemilik, nomor polisi (nopol), serta jenis dan kapasitas kendaraan. Data tersebut akan menentukan apakah sebuah kendaraan berhak mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta berapa liter yang dapat dibelinya dalam sehari.

Area Manager Communications, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Fahrougi Andriani Sumampuow menyebut program ini telah sukses dilaksanakan di kota lain, seperti Palu, Sulawesi Tengah. Antrean panjang pengisian BBM bersubsidi, terutama solar, bisa terurai. ”Kami harapkan BBM bersubsidi tepat sasaran, tepat volume, dan bisa kami monitor dengan lebih baik lagi,” katanya.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Petugas di gerai informasi MyPertamina memberi petunjuk pendaftaran diri kepada pengguna pertalite dan biosolar, Jumat (1/7/2022), di SPBU Politeknik, Kairagi, Manado, Sulawesi Utara.

Menurut keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), konsumen solar bersubsidi dibagi tiga. Pertama, kendaraan pribadi roda empat dengan kuota 60 liter; kedua, kendaraan umum angkutan orang atau barang beroda empat dengan kuota 80 liter per hari; dan ketiga, kendaraan umum angkutan orang atau barang beroda enam atau lebih dengan kuota 200 liter. Semua kuota berlaku per hari.

Sementara itu, pertalite tidak bisa dinikmati kendaraan mewah, yaitu yang silinder pembakarannya bervolume 2.000 sentimeter kubik (cc) atau lebih. Kecuali nelayan yang mengantongi surat rekomendasi, pembeli juga dilarang menampung BBM bernomor oktan 90 itu dalam jeriken.

Baca juga: Konsumen Pertalite dan B30 Wajib Daftar, Publik Manado Skeptis

Fahrougi mengatakan, kode QR tersebut didapatkan melalui situs subsiditepat.mypertamina.id atau melalui aplikasi MyPertamina di ponsel pintar. Jika menemui kendala dengan dua cara itu, konsumen dapat membuatnya di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dengan bantuan petugas.

”Tetapi, sebenarnya kendala teknis di lapangan sudah tidak ada yang signifikan. Syarat-syaratnya sangat mudah, hanya butuh KTP dan STNK (surat tanda nomor kendaraan). Dalam waktu 5-10 menit, kode QR subsidinya sudah bisa didapat dan bisa di-print (cetak) untuk bisa dibawa ke mana-mana, tidak harus pakai smartphone,” ujarnya.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Seorang pengemudi angkutan kota mengisi tangki mobilnya dengan pertalite pada hari pertama uji coba pendaftaran pengguna pertalite dan biosolar, Jumat (1/7/2022), di SPBU Politeknik, Kairagi, Manado, Sulawesi Utara.

Pekan lalu, Kamis (16/2/2023), ada 29.941 orang telah melakukan registrasi Subsidi Tepat MyPertamina dan memiliki kode QR. Jumlah itu terdiri dari 22.575 kendaraan konsumen pertalite dan 7.366 kendaraan berbahan bakar solar. Namun, kini jumlah kendaraan bermesin diesel yang telah terdaftar sudah sekitar 10.000.

Sales Area Manager Sulut dan Gorontalo PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Wilsson Eddy Wijaya menilai, jumlah ini sudah sangat banyak. ”Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan ALFI (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia) yang sudah menyuarakan,” katanya.

Beberapa pengendara mengakali pemberlakuan sistem ini dengan memasang nopol lain di kendaraannya.

Wilsson menegaskan, pengendara yang belum membuat kode QR Subsidi Tepat MyPertamina tetap akan dilayani dengan pencatatan nopol kendaraan. Hanya saja, kuota pembelian mereka dibatasi hingga hanya 20 liter. Langkah ini menjadi pendorong agar semakin banyak pengendara mendaftar sehingga transaksi BBM bersubsidi di SPBU 100 persen menggunakan kode QR.

Sementara itu, Communication and Relations PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi M Iqbal Hidayatullah mengatakan, beberapa pengendara mengakali pemberlakuan sistem ini dengan memasang nopol lain di kendaraannya. ”Sekarang, dengan penggunaan kode QR, nopol terfilter di sistem. Ini upaya kami untuk mengurangi nomor yang double-double itu,” katanya.

Penerapan transaksi BBM bersubsidi dengan kode QR ini disambut baik oleh ALFI Sulut. Sam Panaie, ketua asosiasi tersebut, menyebut kebijakan ini bisa mengatasi kelangkaan solar yang sempat terjadi pada empat bulan pertama 2022. Pengawasan juga lemah sehingga stok solar di SPBU kerap habis karena tidak ada kuota pembelian.

Keadaan itu menyebabkan pengusaha angkutan logistik merugi karena tidak bisa mengambil kontainer di pelabuhan. Ada biaya tambahan karena peti kemas harus tinggal lebih lama di pelabuhan. ”Yang seharusnya satu hari bisa tiga kontainer, kami cuma bisa ambil dan antar satu (kontainer) karena terjebak antrean BBM. Kadang kami menunggu sampai tiga-empat hari,” katanya.

Di sisi lain, jika menggunakan solar industri, yang terkena dampaknya adalah konsumen karena harga komoditas, terutama sembilan bahan pokok, pasti naik. ”Jadi kuncinya cuma di pengawasan. Sekarang syukur sudah tidak ada antrean,” ucapnya.

Baca juga: Hari Pertama Uji Coba, Pengendara di Manado Antusias Daftarkan Diri ke MyPertamina

Hal serupa dikatakan Meidy Mogi, sopir truk yang ditemui di SPBU Politeknik Manado. Menurut dia, proses pendaftaran kode QR BBM bersubsidi berlangsung cepat. Dampaknya, antrean di SPBU lebih cepat terurai. ”Selama ini banyak waktu yang terbuang di SPBU, tetapi sekarang sudah lancar. Isi full tank, boleh jalan dua hari,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut June Silangen mengatakan, program ini akan berpengaruh kepada pajak daerah, khususnya dari penjualan BBM. Pihaknya akan mengimbau pemerintah kabupaten kota untuk turut serta menyosialisasikan program ini kepada masyarakat.