Pemerintah Berkomitmen Tangani Dampak Gempa Cianjur

Komitmen pemerintah dalam penanganan pascagempa Cianjur diwujudkan melalui pertolongan bagi korban pada masa darurat hingga pembangunan kembali rumah warga yang rusak.

BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Maruf Amin meninjau tempat relokasi Sirnagalih, Jalan Raya Cibeber, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (4/1/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berkomitmen dalam penanganan pascabencana gempa bumi yang mengentak Cianjur, Provinsi Jawa Barat, pada 21 November 2022. Hal ini mencakup penolongan korban hingga upaya pembangunan kembali rumah bagi warga yang terdampak gempa. Penanganan pascagempa pun terus dipantau pemerintah.

”Pemerintah sejak terjadi (gempa Cianjur) langsung mengambil peran, pada keadaan darurat. Dan, tentu, pertama, menolong mereka yang terkena gempa dan kemudian melakukan upaya-upaya membangun kembali rumah yang mungkin bisa dibangun,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menjawab pertanyaan media pada sesi penyampaian keterangan pers di Cianjur, Jawa Barat, Minggu (19/2/2023).

Pemerintah sejak terjadi (gempa Cianjur) langsung mengambil peran, pada keadaan darurat. Dan, tentu, pertama, menolong mereka yang terkena gempa dan kemudian melakukan upaya-upaya membangun kembali rumah yang mungkin bisa dibangun.

Hal ini disampaikan Wapres Amin seusai menghadiri acara Muhasabah dan Istigasah Doa Keselamatan Bangsa sebagai Momentum Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Cianjur, Jawa Barat.

Baca Juga: Kunjungan Wapres Pastikan Penanganan dan Bantuan Kerusakan Rumah Berjalan

BPMI - SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan pers seusai acara Muhasabah dan Istigasah Doa Keselamatan Bangsa sebagai Momentum Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Masjid Agung Cianjur, Jawa Barat, Minggu (19/2/2023).

Pada kesempatan tersebut Wapres Amin menuturkan, saat ini pembangunan rumah pascabencana sudah memasuki tahap ketiga. ”Tahap ketiga terus dibangun, enggak berhenti, bahkan ada yang baru, ya, baru susulan. Sekitar 500 (rumah) baru lagi, susulan. Tapi terus (dibangun). Jadi, itu, kan, ada yang tidak mungkin dibangun di daerah itu, itulah yang direlokasi,” katanya.

Wapres mengatakan, dirinya pun sudah meninjau langsung salah satu area relokasi masyarakat terdampak yang telah dibangun. ”Salah satunya itu di dekat Kota Cianjur, Cilaku, dan saya sudah lihat ke sana, sudah dibangun 200 (rumah) dan sudah ditempati. Sudah ditempati 200 (rumah). Saya waktu pembangunan (rumah itu) saya datang ke sana,” kata Wapres Amin.

Baca Juga: Penyintas Gempa Cianjur Tuntut Kejelasan Relokasi

Relokasi lainnya antara lain di Cipanas. ”Itu (untuk) daerah yang tidak mungkin dibangun karena itu jalur gempa. Nah, di daerah-daerah yang masih bisa dibangun, tetapi masih kemungkinan terjadi dampaknya, itu dibangun rumah tahan gempa yang sekarang sudah tahap ketiga,” kata Wapres Amin.

BPMI SETWAPRES

Wapres Maruf Amin beserta Ny Wury Ma’ruf Amin didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Kampung Gunung Lanjung 2, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (4/1/2023).

Wapres Amin pun memastikan bahwa pemerintah pusat terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam memantau pembangunan pascagempa, khususnya dalam pengadaan tempat tinggal. ”Jadi, saya kira itu penanganannya akan terus dipantau oleh pemerintah dan langsung ditangani oleh Pak Bupati,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, Bupati Cianjur Herman Suherman menyampaikan, anggaran untuk pembangunan tahap 1 dan 2 sudah cair. ”Tahap 3 (sebanyak) 45.000 saat ini berkasnya sudah disampaikan ke BNPB dan BNPB sudah ke Kementerian Keuangan. Kita tinggal nunggu,” ujarnya.

Walaupun anggaran pembangunan untuk tahap 3 belum cair, Herman menuturkan, para korban terdampak gempa di Cianjur saat ini dapat menggunakan dana pribadi yang nantinya akan dibayarkan oleh pemerintah. ”Masyarakat sudah bisa melaksanakan dengan membiayai sendiri dulu, (dan) nanti di-reimburse atau melalui aplikator atau melalui TNI. Walaupun belum terdaftar, mereka sudah bisa membangun dan itu dijamin oleh pemerintah, pasti dibayar,” kata Herman.

Masyarakat sudah bisa melaksanakan dengan membiayai sendiri dulu, (dan) nanti di-reimburse atau melalui aplikator atau melalui TNI. Walaupun belum terdaftar, mereka sudah bisa membangun dan itu dijamin oleh pemerintah, pasti dibayar.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden menginformasikan, turut mendampingi Wapres Amin dalam penyampaian keterangan pers ini Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Ulum, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis.