Kementerian PAN dan RB Siapkan Pemindahan 16.000 ASN dan TNI/Polri ke IKN

Pemindahan 16.000 aparatur sipil negara dari kementerian/lembaga, termasuk TNI/Polri, ke Ibu Kota Negara Nusantara tengah dipersiapkan. Mereka akan tinggal di apartemen di kawasan ring satu.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas (kanan) bersama Bupati Malang M Sanusi (kiri) tengah menjawab pertanyaan awak media di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/2/2023).

MALANG, KOMPAS — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN dan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Untuk sementara ada 16.000 ASN dan anggota TNI/Polri yang akan pindah ke sana.

”Sekarang kami sudah membuat berbagai proses siapa yang akan pindah, dari 35 KL (kementerian/lembaga) sudah kami laporkan beberapa persentase di setiap KL. Jadi, kami siapkan,” ujarnya.

Baca juga: Masuk Prolegnas Prioritas 2023, DPR Tak Tahu Pasal UU IKN yang Akan Direvisi

Anas mengatakan hal itu saat memberikan pembekalan di hadapan jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/2/2023), di Pendopo Agung, Jalan Merdeka Timur, Malang.

Turut hadir pada kesempatan ini, antara lain, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB Nanik Murwati, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Dian Natalisa, dan Bupati Malang M Sanusi, serta forum komunikasi pimpinan daerah.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas (tengah) sedang berfoto bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, seusai memberikan pembekalan di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/2/2023).

Menurut Anas, Kementerian PAN dan RB mendapat tugas dari Presiden untuk menyiapkan pemindahan ASN. Awalnya ada beberapa skenario, yakni 60.000 orang, 21.000 orang, 16.000 orang, dan 8.000 orang. ”Presiden telah memutuskan dengan kebutuhan sementara, diputuskan 16.000 ASN dan TNI/Polri,” ucapnya.

Pemerintah, dalam rapat kabinet terakhir, lanjut Anas, sudah menyiapkan tambahan anggaran untuk membangun superblok apartemen untuk ASN di IKN. Di kawasan itu nantinya juga akan dibangun sekolah dan fasilitas kesehatan bertaraf internasional hingga ruang terbuka hijau.

Presiden telah memutuskan dengan kebutuhan sementara, diputuskan 16.000 ASN dan TNI/Polri.

”Jadi, ASN yang pindah ke sana sudah disiapkan apartemen di ring satu. Kenapa apartemen? Supaya land house (rumah tapak)-nya tidak terlalu luas dan ruang terbuka hijaunya lebih banyak,” ujarnya.

Jangan berbelit

Terkait dengan kinerja birokrasi, pada kesempatan itu Anas juga kembali mengingatkan agar birokrasi di daerah tidak berbelit dan memiliki target yang berdampak. Jangan sampai birokrat sibuk bekerja, tetapi tidak ada dampak signifikan terhadap masyarakat.

”Kita tetapkan reformasi birokrasi tematik, yakni daerah kalau RB (reformasi birokrasinya) bagus, maka kemiskinan harus turun, investasi bertambah, dan digitalisasi harus jalan,” katanya.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas tengah memberikan pembekalan di hadapan jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/2/2023).

Jika digitalisasi jalan, pelayanan akan cepat dan bagus murah dan akuntabel. Selain itu, kata Anas, katalog elektronik (e-katalog) juga harus tumbuh. Jika e-katalog jalan, kegiatan pemerintahan akan lebih transparan dan penyerapan anggaran akan lebih cepat.

Baca juga : ASN dan Kasta di Masyarakat Kita

Adapun M Sanusi berharap agar banyak pendidikan dan latihan atau pembinaan diberikan kepada ASN terkait dengan peningkatan kapasitas. Pasalnya, jajaran satuan kerja perangkat daerah di pemerintah daerah masih banyak yang bekerja sebatas kewajiban.

Inovasi dan kreativitas belum banyak mereka kembangkan. ”ASN sebagai pelayan publik ini belum banyak yang melayani, masih gaya lama,” ucapnya.