Tata Kawasan Kumuh, Surakarta Gandeng Pihak Swasta

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Warga duduk di depan rumah mereka yang baru saja dipugar di Kelurahan Semanggi, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (7/2/2023).

SURAKARTA, KOMPAS – Penataan kawasan kumuh di Kota Surakarta, Jawa Tengah, terus dilakukan. Keterbatasan anggaran pemerintah diatasi dengan cara menggandeng pihak swasta. Mekanisme semacam itu diyakini mampu mempercepat penataan kawasan kumuh. Model kerja sama serupa akan berlanjut ke depan.

Bentuk kerja sama tersebut dapat dilihat pada penataan permukiman kumuh di Semanggi Utara, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon. Kerja sama dilakukan antara Pemerintah Kota Surakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta PTShopee Indonesia.

Dalam kerja sama tersebut, terdapat 136 rumah yang dipugar menjadi rumah layak huni. Kawasan tersebut juga dilengkapi sejumlah fasilitas umum, seperti penerangan dan taman baca.

”Dengan keadaan fisik yang sekarang, jauh sekali dengan rumah sebelumnya. Lihat kondisi sebelum dan setelahnya saja. Pengentasan kawasan kumuh ini, insya Allah, tahun 2025 atau 2026 kawasan kumuhnya bisa habis,” kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka setelah meresmikan penataan kampung tersebut, Selasa (7/2/2023).

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Papan nama kampung dari kawasan kumuh yang ditata di Kelurahan Semanggi, Kota Surakarta, Jateng, Selasa (7/2/2023).

Gibran mengungkapkan, model kerja sama serupa cukup efektif untuk mengurangi kawasan permukiman kumuh. Pasalnya, pemerintah kerap dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Untuk itu, pihaknya cukup terbuka dengan kalangan swasta dan pihak lain untuk bersama-sama mengentaskan salah satu persoalan kemiskinan semacam itu.

Bahkan, Gibran juga mengalokasikan sebagian dana hibah dari Pemerintah Uni Emirat Arab untuk keperluan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surakarta. Dari sekitar Rp 230 miliar yang diperoleh, dialokasikan lebih kurang Rp 100 miliar untuk keperluan tersebut. Diperkirakan sekitar 2.500 rumah bisa ditangani dengan anggaran tersebut.

Baca juga: Penjabat Gubernur DKI Lanjutkan Program Penataan Permukiman Kumuh

”Kita menunggu dana yang dari Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) cair juga. Malah hibahnya itu prioritas untuk kawasan kumuh, seperti Kelurahan Mojo, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Sangkrah, dan lain-lain,” ucap Gibran.

Di Semanggi Utara, biaya penataan kawasan permukiman kumuh yang dikeluarkan sebanyak Rp 29,6 miliar. Adapun luas lahan yang dibangun 6,25 hektar. Fasilitas yang dibangun, antara lain, jalan lingkungan, drainase, lampu penerangan, instalasi pengolahan air limbah komunal, dan area pejalan kaki.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka (baju putih) menyalami warga yang rumahnya baru saja dipugar, di Kelurahan Semanggi, Kota Surakarta, Jateng, Selasa (7/2/2023).

Anggaran untuk pembangunan rumah berasal dari PT Shopee Indonesia. Biayanya Rp 72 juta per unit. Sementara itu, pembebasan lahan dan sewa rumah bagi penduduk selama pembangunan dananya berasal dari APBD Kota Surakarta senilai Rp 1 miliar.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Kementerian PUPR Cakra Nagara menyebutkan, kerja sama pengentasan kawasan kumuh telah berlangsung pada tiga lokasi sejak 2020. Dua kawasan lainnya ialah Kelurahan Mojo dengan 500 rumah dan Kelurahan Semanggi sisi selatan sejumlah 49 rumah. Kualitas pembangunan dinilainya terus meningkat dari satu pengerjaan ke pengerjaan lainnya.

Bentuk kolaborasi yang nyata di antara berbagai pihak untuk pengentasan kawasan kumuh.

”Memang, ini kita juga memperoleh pembelajaran dari Mojo dan Semanggi selatan. Jadi, di sini pasti lebih indah. Ini contoh penataan yang baik juga. Bentuk kolaborasi yang nyata di antara berbagai pihak untuk pengentasan kawasan kumuh,” tutur Cakra.

Selanjutnya, Cakra menyampaikan, penataan kawasan kumuh akan terus berlanjut. Pemerintah tengah mematangkan perencanaan, khususnya perihal pembiayaan pembangunan. Ia memastikan seluruh jajarannya menjaga komitmen untuk membuat setiap warga kelak hidup dalam lingkungan permukiman yang baik.

Direktur Utama PT Shopee Indonesia Handika Jahja menyatakan, tak tertutup kemungkinan kerja sama serupa bakal terjalin lagi di waktu mendatang. Pihaknya menunggu arahan dari instansi pemerintah. Secara keseluruhan, penataan kawasan semacam itu tergolong sebagai visi perusahaan yang ingin berkontribusi bagi kehidupan masyarakat setempat.

”Kami memang mempunyai program untuk bagaimana membantu Indonesia biar bisa melayani lebih baik dalam bidang teknologi. Tetapi, sebelum teknologi, kami merasa ada basic needs yang perlu dipenuhi juga. Penataan kawasan ini salah satunya,” kata Handika.

Baca juga: Kawasan Kumuh di Perkotaan Bertambah