Kantor MWA UNS Disegel Mahasiswa Fakultas Keolahragaan
Kantor Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret disegel sejumlah mahasiswa Fakultas Keolahragaan, atau FKOR, dari perguruan tinggi tersebut. Itu berawal dari somasi yang dilayangkan kepada seorang dekan.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO
·3 menit baca
SURAKARTA, KOMPAS — Kantor Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret di Kota Surakarta, Jawa Tengah, disegel sejumlah mahasiswa Fakultas Keolahragaan pada perguruan tinggi tersebut. Tindakan itu berawal dari aksi unjuk rasa para mahasiswa yang mempertanyakan alasan somasi yang dilayangkan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret pada dekan mereka, yaitu Sapta Kunta Purnama.
Massa aksi berbondong-bondong mendatangi kompleks rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (2/2/2023), sejak pukul 10.00. Mereka terdiri dari mahasiswa, alumni, dan dosen dari Fakultas Keolahragaan (FKOR) UNS. Spanduk yang dibawa berisikan kalimat-kalimat sindiran atas sikap Majelis Wali Amanat (MWA) UNS yang melayangkan somasi kepada dekan mereka. Lebih dari itu, sindiran juga disampaikan lewat lagu-lagu dangdut yang diubah liriknya.
Sebenarnya, mereka ingin menemui Wakil Ketua MWA UNS Hasan Fauzi. Namun, keinginan itu tak terwujud. Kantor MWA kosong dan terkunci. Alhasil sejumlah massa aksi menyegel pintu masuk kantor tersebut. Penyegelan dilakukan dengan menempeli pintu kantor dengan kertas bertuliskan ”KANTOR MWA DISEGEL”. Isolasi transparan juga dipasang menyilang pada kantor tersebut.
”Hari ini, kami melakukan aksi solidaritas moral untuk menanyakan somasi yang diberikan pemimpin tertinggi kita, Dekan FKOR Sapta Kunta Purnama. Somasi itu menuduh Pak Dekan (Sapta) menyampaikan berita bohong dan pencemaran nama baik MWA,” kata Kepala Program Studi Pendidikan Kepelatihan FKOR UNS Haris Nugroho seusai aksi unjuk rasa.
Sudah dua kali Sapta menerima somasi dari MWA UNS. Surat somasi pertama diterimanya pada 9 Januari 2023, sedangkan yang kedua pada 15 Januari 2023. Sebelum menerima somasi, Sapta memang sempat berkomentar bahwa kondisi kampus yang tidak baik-baik saja di grup Whatsapp yang beranggotakan para dosen perguruan tinggi tersebut. Sejumlah pengurus MWA, termasuk Hasan, juga tergabung dalam grup itu.
Komentar Sapta mengenai keadaan kampus dipicu oleh banyaknya unggahan yang beredar di media sosial yang berisiko menggerus citra baik perguruan tinggi tersebut. Hal-hal yang dibahas dalam unggahan itu terentang dari kasus tewasnya mahasiswa dalam pelatihan resimen mahasiswa, pelecehan seksual, hingga dugaan kecurangan dalam pemilihan rektor beberapa waktu lalu.
Ternyata, komentar Sapta justru berujung pada kiriman surat somasi. Ketika pertama kali menerima surat somasi, sebenarnya Sapta ingin menemui pihak MWA untuk menanyakan letak kesalahan ucapannya. Namun, sewaktu datang bertamu, ia justru diminta berbicara dengan kuasa hukum MWA.
”Ini menambah rasa sakit hati kami. Kami dianggap seperti orang luar UNS. Padahal, ini adalah universitas benteng Pancasila. Tentunya, kita mengedepankan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat jika menghadapi masalah,” kata Sapta.
Rohadi Setyo Wibowo, perwakilan mahasiswa FKOR UNS, mengatakan, surat somasi dilayangkan tanpa duduk perkara yang jelas. Pihaknya sangat menyayangkan dengan sikap pimpinan perguruan tinggi yang seolah berbuat seenaknya. Sebab, menurut dia, Sapta justru menyampaikan keresahan demi kebaikan kampus. Namun, ujungnya malah Sapta yang dituding menodai citra perguruan tinggi tersebut.
Namun, saya sangat berharap ada pertemuan tindak lanjut mengenai hal ini.
Dalam aksi unjuk rasa itu, jelas Rohadi, seluruh massa aksi meminta penjelasan dari MWA secara gamblang mengenai dasar pengiriman somasi. Ia juga mendesak agar surat somasi dicabut. Pihak MWA juga dituntut agar mengklarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf secara publik karena telah menimbulkan kegaduhan. Lebih-lebih faktor kesalahan yang dilakukan Sapta tidak pernah disampaikan.
”Beliau (MWA) sudah menyebutkan berita tidak benar. Justru nama bapak kami (Sapta) yang tercemar. Yang mencemarkan nama baik justru MWA,” kata Rohadi.
Aspirasi massa aksi, dalam kesempatan itu, diterima oleh Rektor UNS Jamal Wiwoho. Pihaknya mengaku akan segera menyampaikannya kepada jajaran pengurus MWA. Ia telah meminta sekretariat untuk membuatkan surat agar bisa nantinya diagendakan pertemuan dengan sejumlah perwakilan dari masing-masing pihak guna membahas permasalahan itu.
”Saya akan sampaikan surat segera setelah ini untuk bisa berkomunikasi. Kita harus koordinasikan karena ini minta waktu. Tetapi, saya sangat berharap ada pertemuan tindak lanjut mengenai hal ini,” kata Jamal.