Posisi BUMDes semakin kuat setelah ditetapkan menjadi badan hukum. Meski demikian, peningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola BUMDes masih menjadi pekerjaan rumah.
Oleh
PANDU WIYOGA
·3 menit baca
KOMPAS/PANDU WIYOGA
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meninjau salah satu kios badan usaha milik desa (BUMDes) saat rangkaian Hari BUMDes Nasional di Bintan, Kepulauan Riau, Rabu (1/2/2023).
BINTAN, KOMPAS — Badan usaha milik desa atau BUMDes semakin kuat setelah diakui sebagai badan hukum lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Walakin, mimpi menciptakan ekonomi inklusif lewat BUMDes belum sepenuhnya terwujud. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola BUMDes jadi pekerjaan rumah yang mendesak.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Bintan, Rabu (1/2/2023), mengatakan, BUMDes baru benar-benar eksis setelah diakui sebagai badan hukum lewat Undang-Undang No 11/2020. Kini, posisi BUMdes semakin strategis untuk mengambil peran dalam upaya peningkatan ekonomi warga.
”Per 1 Februari 2023, BUMDes juga masuk dalam sistem di Kementerian Investasi dan bisa memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Jadi, kalau pengelola BUMDes membutuhkan izin usaha, bisa mengajukannya lewat OSS (sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik),” kata Abdul saat menghadiri rangkaian perayaan Hari BUMDes Nasional di Bintan, Kepulauan Riau.
Ia menambahkan, BUMDes yang modalnya berasal dari dana desa harus berperan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi desa. Tujuan utama pemerintah mengucurkan dana desa adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Saat ini, optimalisasi BUMDes masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini memaparkan, jumlah BUMDes kategori maju baru 1.208 dari total 6.363 BUMDes pada 2022.
Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mengembangkan BUMDes beras. BUMDes beras tersebut membeli gabah petani dengan harga layak dan memasarkan dengan merek Dadi Wareg, Jumat (8/2/2019).
Sumber daya manusia
Kepala Desa Toapaya Selatan Suhenda mengatakan, tantangan utama pengembangan BUMDes adalah keterbatasan kapasitas SDM. Desa yang terletak di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, itu tengah berupaya mengembangkan BUMDes yang fokus mengembangkan produk hasil sorgum.
”Tahun ini, kami mendapat dana desa Rp 1,1 miliar, dan 20 persen dari jumlah itu kami alokasikan untuk mengembangkan BUMDes. Namun, di desa kami belum ada SDM yang mampu menyusun rencana pengembangan usaha yang baik,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Direktur BUMDes Bersama (BUMdesma) Lembaga Keuangan Desa (LKD) Singosari Agus Sudrikamto. BUMdesma LKD yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, itu belum memiliki SDM yang mampu menyusun laporan yang sesuai standar akuntansi keuangan (SAK).
Padahal, ke depan, semua BUMdes di Indonesia wajib membuat laporan keuangan dengan standar SAK untuk kemudian diperiksa oleh akuntan publik. Hal itu bertujuan agar nantinya BUMDes dapat mengatongi opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
KOMPAS/PANDU WIYOGA
Olahan sorgum produk BUMDes Toapaya Selatan dipamerkan saat peringatan Hari BUMDes di Bintan, Kepulauan Riau, Rabu (1/2/2023).
”Di satu sisi BUMDes harus mengelola anggaran hingga miliaran rupiah, tetapi di sisi lain kami tidak memiliki SDM yang memadai. Ini dapat berisiko menimbulkan penyelewengan,” ucap Agus.
BUMDesma LKD adalah hasil transformasi unit pengelola kegiatan eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kini, jumlah BUMDesma LKD lebih dari 5.100 lembaga dan mereka mengelola dana eks PNPM yang jumlahnya sekitar Rp 12,7 triliun.
Menanggapi hal itu, Abdul menyatakan, persoalan terkait upaya peningkatan SDM selalu menjadi pokok perhatian pemerintah. Salah satunya lewat rekognisi pembelajaran lampau desa (RPL Desa), yaitu program penyetaraan akademik atas pengalaman kerja untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi.
”Program ini sudah berjalan. InsyaAllah, wisuda pertama pada September 2023. Itu ada program studi (prodi) akuntansi, prodi pembangunan, dan sebagainya, menyesuaikan kebutuhan daerah,” kata Abdul.
Adapun Bupati Bintan Roby Kurniawan mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan perguruan tinggi di Kepri untuk program perangkat desa bersarjana. Program beasiswa itu juga diberikan kepada sejumlah pengelola BUMDes.
