Polda Lampung Selidiki Pembakaran Pabrik Sawit di Way Kanan

Sekelompok orang membakar pabrik sawit di Kabupaten Way Kanan, Lampung, karena kecewa dengan polisi yang menembak seorang warga setempat hingga tewas. Akar persoalan konflik agraria tidak pernah diusut tuntas.

DOKUMENTASI POLDA LAMPUNG

Polisi berjaga di dekat pabrik sawit yang dibakar sekelompok orang di Kabupaten Way Kanan, Lampung, Senin (30/1/2023). Pembakaran dipicu kemarahan warga sekitar setelah seorang warga tewas ditembak polisi karena diduga mencuri sawit.

WAY KANAN, KOMPAS — Kepolisian Daerah Lampung masih menyelidiki insiden pembakaran pabrik sawit oleh sekelompok orang di Kabupaten Way Kanan, Lampung, Senin (30/1/2023). Dua personel polisi yang menembak warga yang diduga mencuri sawit juga sedang diperiksa. Penembakan itu diyakini memicu kemarahan massa dan berbuntut pembakaran tersebut.

”Kami tengah mengumpulkan keterangan saksi-saksi,” kata Kepala Bidang Humas Polda Lampung Komisaris Besar Zahwani Pandra Arsyad, Selasa (31/1/2023).

Menurut Pandra, pembakaran dipicu kekecewaan warga dari tiga desa. Hal itu dilatarbelakangi penembakan yang dilakukan dua personel polisi pada warga berinisial A. A diduga mencuri sawit di kebun milik PT AKG Bahuga, Minggu (29/1/2023) pukul 23.00.

Saat itu, dua personel polisi berpatroli di kebun sawit Blok 11 dan melihat A mengambil buah sawit. Ketika A kabur, polisi hendak menghentikannya dengan tembakan peringatan.

Namun, pelaku tetap melarikan diri menggunakan mobil. Menurut polisi, A juga berusaha mencederai petugas dengan menabrakkan mobil yang dikendarainya ke salah satu personel polisi.

Aparat lalu melepaskan tembakan ke arah mobil dan mengenai korban. A dibawa ke puskesmas terdekat. Namun, nyawanya tidak tertolong.

A tewas dengan luka tembak di bagian leher dan tembus pada bagian punggung kiri. Jenazah korban akan diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya.

DOKUMENTASI POLDA LAMPUNG

Polisi berjaga di dekat pabrik sawit yang dibakar sekelompok massa di Kabupaten Way Kanan, Lampung, Senin (30/1/2023). Pembakaran dipicu kemarahan warga sekitar setelah seorang warga tewas ditembak polisi karena diduga mencuri sawit.

Setelah penembakan, Senin dini hari, sekelompok orang mendatangi PT AKG Bahuga. Mereka melampiaskan kemarahan dengan merusak dan membakar sejumlah fasilitas perusahaan. Sejumlah aset dirusak, seperti tempat pupuk, solar, dan peralatan kerja milik perusahan.

Selain bangunan, massa juga membakar kendaraan milik perusahaan. Sebanyak 5 traktor, 4 sepeda motor, dan 1 truk juga hangus. Kerugian diperkirakan Rp 3 miliar.

Baca juga: Polisi Usut Pembakaran Pabrik Perkebunan Sawit di Lampung Tengah

Pandra menjelaskan, pihaknya telah menerjunkan sejumlah personel untuk menjaga kemanan di sekitar lokasi. Hal ini dilakukan agar konflik tidak meluas. Dua personel polisi yang diduga menembak A juga diperiksa.

Sementara itu, Kepala Polres Way Kanan Ajun Komisaris Besar Teddy Rachesna menuturkan, pihaknya masih menjaga sekitar lokasi pembakaran. Aparat gabungan dari Polda Lampung dan Polres Way Kanan juga masih memeriksa sejumlah saksi.

Kasus pembakaran perusahaan yang dipicu konflik agraria di Lampung bukan kali ini terjadi. Sebelumnya, sebuah pabrik sawit di Kabupaten Lampung Tengah juga dibakar sekelompok orang pada November 2022. Pembakaran dipicu kekecewaan masyarakat terhadap pihak perusahaan yang diduga menyerobot lahan warga.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Tri Musri di Bandar Lampung, Selasa (20/8/2019).

Dalam catatan akhir tahun 2022, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung Irfan Tri Musri mengungkapkan, berbagai konflik agraria di Lampung tidak pernah diselesaikan secara tuntas.

Konflik agraria yang sudah berlangsung puluhan tahun ini bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Petani kerap menjadi korban jiwa akibat konflik tersebut.

Berdasarkan catatan Walhi Lampung, konflik agraria rawan terjadi di sejumlah daerah di Lampung, antara lain Mesuji, Tulang Bawang, Way Kanan, dan Lampung Tengah. Pihaknya mendorong agar masalah ini tidak hanya diselesaikan oleh aparat. Pemerintah daerah dan pusat harus ikut mengatasi persoalan tumpang tindih lahan yang menjadi akar persoalan.

Baca juga: Lampung Dibelit Masalah Sampah dan Konflik Agraria