Pemenuhan pasokan beras ini juga bagian dari upaya pengendalian inflasi di Banjarmasin.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
KOMPAS/JUMARTO YULIANUS
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Perum Bulog Divisi Regional Kalsel menggelar operasi pasar beras bersubsidi di Kota Banjarmasin, Kamis (22/12/2022).
BANJARMASIN, KOMPAS — Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjalin kerja sama antardaerah dengan Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, untuk memenuhi pasokan beras. Pada 2022 beras menjadi salah satu komoditas pemicu inflasi di Banjarmasin lantaran harganya terus naik akibat pasokan menipis.
Kerja sama antardaerah tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama terkait pengendalian inflasi di Banjarmasin dan Subang oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Bupati Subang Ruhimat. Kesepakatan bersama itu ditandatangani di Aula Abdul Wahyan, Rumah Dinas Bupati Subang, Jumat (27/1/2023).
Ibnu Sina mengatakan, inflasi telah menjadi perhatian nasional sehingga upaya pengendalian inflasi membutuhkan kerja keras dan sinergi antardaerah. Pada tahap awal, kerja sama antara Banjarmasin dan Subang akan berfokus pada komoditas beras. Subang berperan sebagai daerah pemasok, sedangkan Banjarmasin sebagai pasar.
”Kami berharap kerja sama ini akan mengatasi masalah kurangnya pasokan beras yang menjadi pemicu kenaikan harga beras di Banjarmasin,” katanya lewat siaran pers, di Banjarmasin, Jumat (27/1/2023).
Tingkat inflasi di Subang masih di bawah rata-rata inflasi Provinsi Jawa Barat karena daerah kami merupakan lumbung padi.
Ruang lingkup kesepakatan bersama antara Pemkot Banjarmasin dan Pemkab Subang berfokus pada perdagangan antardaerah untuk menjaga kestabilan harga dan pemasaran bahan pangan. Di samping itu, mendukung ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan.
HUMAS BI KALSEL
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina (ketiga dari kiri) dan Bupati Subang Ruhimat (ketiga dari kanan) menandatangani kesepakatan bersama di Aula Abdul Wahyan, Rumah Dinas Bupati Subang, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).
Pada 2022, kata Ibnu, harga beras di Banjarmasin cenderung meningkat imbas kenaikan harga BBM dan serangan hama tungro yang menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah di Kalsel. Kondisi itu membuat harga beras lokal Banjar rata-rata di atas Rp 15.000 per kilogram.
Menurut dia, karakteristik beras Subang, khususnya beras Pamanukan, cocok bagi preferensi masyarakat Banjarmasin yang menyukai beras pera atau tidak pulen. ”Ke depan, tidak menutup kemungkinan ruang lingkup kerja sama akan ditingkatkan pada komoditas yang lain karena Banjarmasin dan Subang sama-sama memiliki pelabuhan,” ujarnya.
Ruhimat menyambut baik kerja sama dengan Pemkot Banjarmasin. Ia menyebutkan, Subang adalah salah satu lumbung padi nasional. Pihaknya akan tetap mempertahankan Subang sebagai lumbung padi nasional atau daerah sentra beras karena hal itu menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi.
”Tingkat inflasi di Subang masih di bawah rata-rata inflasi Provinsi Jawa Barat karena daerah kami merupakan lumbung padi. Kami tetap berupaya mengatasi masalah inflasi dan mempertahankan produksi padi,” katanya.
Tataran bisnis
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel Bimo Epyanto mengatakan, kerja sama antara Pemkot Banjarmasin dan Pemkab Subang dalam rangka pengendalian inflasi tidak lepas dari dukungan penuh dan sinergi dengan Bank Indonesia, yang juga turut hadir menjadi saksi momen bersejarah tersebut.
”Kerja sama antara Pemkot Banjarmasin dan Pemkab Subang merupakan bentuk kerja sama government to government (G to G). Dalam waktu dekat, kerja sama tersebut akan dilanjutkan dan diimplementasikan hingga ke tataran business to business (B to B),” ujarnya.
Kerja sama bisnis ke bisnis (B to B) akan dilakukan oleh badan usaha milik daerah atau BUMD Subang (PT Subang Sejahtera) dengan BUMD Kalsel (PT Bangun Banua). Dengan kerja sama itu, ketersediaan beras di Banjarmasin ataupun Kalsel bisa ditingkatkan.
Bimo memastikan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Selatan dan di Jawa Barat akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah guna mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Kerja sama antardaerah antara Pemkot Banjarmasin dan Pemkab Subang merupakan wujud nyata upaya ekstra pengendalian inflasi, khususnya dari sisi ketersediaan pasokan.
”Upaya ini dilakukan agar inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0 plus minus 1 persen pada semester I-2023 dan inflasi indeks harga konsumen kembali ke dalam sasaran 3,0 plus minus 1 persen pada semester II-2023,” katanya.
