Lewat ”Jumat Curhat”, Polisi di Bali Tampilkan Citra Terbuka
Polri menggelar kegiatan ”Jumat Curhat” untuk menerima masukan, saran, ataupun kritik dari publik. Citra Polri mengalami fluktuasi, berbagai kasus memengaruhi penilaian publik terhadap Korps Bhayangkara.
Dokumentasi Humas Polresta Denpasar menampilkan peserta kegiatan "Jumat Curhat", yang dilaksanakan Polresta Denpasar, Jumat (20/1/2023), sedang megibung, atau kumpul untuk makan bersama, serangkaian kegiatan "Jumat Curhat".
Sejak diarahkan pelaksanaannya oleh Mabes Polri mulai Desember 2022, jajaran kepolisian daerah sampai kepolisian resor hingga kepolisian sektor di Bali secara rutin menggelar program bertajuk ”Jumat Curhat” setiap Jumat. Acara Jumat Curhat dihadiri pimpinan institusi Polri di masing-masing tingkatan, mulai kepala polda, kepala polres, hingga kepala polsek.
Jumat (20/1/2023), pihak Polresta Denpasar mengadakan acara ”Jumat Curhat” yang disertai kegiatan megibung atau kumpul untuk makan bersama, dengan menghadirkan pihak pengurus Desa Adat Denpasar, Majelis Desa Adat Kota Denpasar, perwakilan Kodim 1611/Badung, dan Pemerintah Kota Denpasar.
Acara Jumat Curhat bersama Kepala Polresta Denpasar Komisaris Besar Bambang Yugo Pamungkas di gedung Wantilan Pura Dalem Kahyangan Badung, Kota Denpasar, Jumat (20/1), diikuti Bandesa Adat Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Sudarma, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar Anak Agung Ketut Sudana, dan sejumlah kepala lingkungan serta kalangan pengamanan dari Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) Kota Denpasar.
Bambang bersama sejumlah pejabat di lingkungan Polresta Denpasar mendengarkan masukan dan saran serta aspirasi masyarakat yang disampaikan perwakilan Pacalang Desa Adat Denpasar, kepala lingkungan, dan tokoh desa adat di Kota Denpasar.
Dalam rilis Polresta Denpasar disebutkan, seorang pacalang, atau petugas pengaman desa adat, bernama I Made Sudiarta menyampaikan permintaannya agar Polri, khususnya Polresta Denpasar dan jajarannya, memberikan pelatihan dan prosedur operasi standar kepada para pacalang agar petugas keamanan, yang menjadi perangkat desa adat, itu tidak menyalahi kewenangannya dalam menjalankan tugas mereka di lapangan.
Pacalang lain bernama I Wayan Wernata mengajukan permintaan bantuan senter dan rompi kepada pihak Polresta Denpasar.
Dihubungi Kompas, Jumat (20/1), Bandesa Adat Denpasar Anak Agung Ngurah Rai Sudarma menyatakan mengapresiasi kegiatan Jumat Curhat yang dilangsungkan pihak Polresta Denpasar.
Sudarma mengatakan, dirinya berharap pihak Polri melalui Polda Bali dan jajaran polres hingga polsek serta aparatur Polri di desa memahami dan mengerti tugas dan kewenangan desa adat beserta perangkat desa adat.
”Perlu ada sinergitas dalam penegakan kewenangan karena dalam Nangun Sat Kerthi Loka Bali kewenangan desa adat membangun Jagat Kerthi (menjaga keharmonisan hubungan semua makhluk),” kata Sudarma.
Dokumentasi Humas Polresta Denpasar menampilkan Kepala Polresta Denpasar Komisaris Besar Bambang Yugo Pamungkas (tengah) dalam acara Jumat Curhat yang dilaksanakan Polresta Denpasar, Jumat (20/1/2023).
Baca Juga: Masih Dibayangi Keraguan, Kepercayaan Publik kepada Polri Membaik
Pada hari yang sama, Jumat, jajaran Polsek Denpasar Timur yang dipimpin Kepala Polsek Denpasar Timur Komisaris I Nengah Sudiarta juga mengadakan acara Jumat Curhat di Banjar Tangtu, Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur.
Kegiatan Jumat Curhat oleh Polsek Denpasar Timur dihadiri pihak Tripika Kecamatan Denpasar Timur, kepala desa dan lurah di Kecamatan Denpasar Timur, serta bintara pembina desa (Babinsa) dan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtimbas).
Pengemudi
Secara terpisah di hari yang sama, Polda Bali juga mengadakan acara Jumat Curhat dengan menghadirkan kalangan sopir bus Trans-Metro Dewata dan bus Trans-Sarbagita, Jumat.
Acara Jumat Curhat, yang dihadiri Direktur Bina Masyarakat (Binmas) Polda Bali Komisaris Besar Arsdo Ever P Simatupang dan Kepala Bidang Humas Polda Bali Komisaris Besar Stefanus Satake Bayu Setianto, juga diikuti Kepala Unit Pelayanan Bus Trans-Sarbagita I Gede Gunawan dan sejumlah pacalang.
Yang perlu diperhatikan adalah siapa pihak yang curhat dalam program tersebut, apakah polisi atau masyarakat yang ditemuinya.
Dalam kesempatan Jumat Curhat tersebut, Gunawan mengungkapkan beberapa permasalahan yang dialami pihak pengelola dan pengemudi bus, di antaranya kecelakaan akibat bus ditabrak pengguna jalan lain dan kondisi tempat berhenti bus di ruas jalan yang rawan kecelakaan lalu lintas.
”Kecelakaan sering terjadi karena masyarakat pengguna jalan tidak memperhatikan bus yang sedang berhenti untuk mengangkut penumpang. Akibatnya, bus ditabrak,” kata Gunawan seperti disebutkan dalam rilis Polda Bali, Jumat (20/1).
”Harapan saya dan para sopir kepada kepolisian agar persoalan itu dapat ditindaklanjuti,” ujar Gunawan.
Kepada Kompas, Jumat, Kepala Bidang Humas Polda Bali Komisaris Besar Satake Bayu mengatakan, program Jumat Curhat digelar Polda Bali dan jajarannya sebagai tindak lanjut dari arahan Kepala Polri dalam rangka menyerap ”curahan hati” atau aspirasi dari masyarakat secara langsung.
Satake menambahkan, kegiatan Jumat Curhat juga bentuk silaturahmi aparat Polri dengan menemui langsung masyarakat di wilayahnya.
”Kami mendengarkan permasalahan-permasalahan yang disampaikan masyarakat terkait situasi keamanan dan ketertiban,” kata Satake.
Pihaknya juga mengupayakan penyelesaian masalah melalui Sipandu Beradat karena di Bali ada juga pacalang dan unsur adat sehingga masalah dapat diselesaikan di tingkat bawah.
Dokumentasi Humas Polda Bali menampilkan Kepala Bidang Humas Polda Bali Komisaris Besar Stefanus Satake Bayu Setianto (kiri) dan Direktur Binmas Polda Bali Komisaris Besar Arsdo Ever P Simatupang (kanan) ketika melaksanakan kegiatan Jumat Curhat, Jumat (20/1/2023).
Baca Juga: Kapolri: Kritik Pedas adalah Obat bagi Pembenahan Institusi Polri
Sebelumnya, dalam acara Jumat Curhat di Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Jumat (30/12/2022), Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Putu Jayan Danu Putra menyampaikan, program Jumat Curhat adalah program Polri di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat polsek, polres, polda, sampai Mabes Polri.
”Melalui program (Jumat Curhat) ini, Polri ingin membuka ruang komunikasi dengan masyarakat sehingga bisa mengetahui apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus diperbaiki ke depannya,” kata Putu Jayan di hadapan peserta, yang berasal dari kalangan masyarakat, organisasi masyarakat, pacalang, tokoh agama, dan mahasiswa, Jumat (30/12).
Citra
Kriminolog dari Universitas Udayana, Bali, I Gde Made Swardhana, menilai program Jumat Curhat adalah bentuk lain dari kegiatan coffee morning yang pernah dilangsungkan instansi Polri di daerah.
Jika dalam kegiatan ngopi bareng jajaran polda menghadirkan para undangan, program Jumat Curhat menjadi kesempatan pihak polda menemui kalangan masyarakat secara langsung.
”Yang perlu diperhatikan adalah siapa pihak yang curhat dalam program tersebut, apakah polisi atau masyarakat yang ditemuinya?” ujar Swardhana, yang dihubungi terpisah.
Swardhana juga menyatakan, penilaian masyarakat terhadap Polri mengalami dinamika dan berfluktuasi. Berbagai kejadian yang melibatkan perwira tinggi Korps Bhayangkara memengaruhi penilaian publik terhadap institusi Polri. Persepsi atau penilaian masyarakat terhadap Polri dipengaruhi faktor kepemimpinan Polri, selain sumber daya manusia (SDM) Polri.
”Kasus FS atau kasus TM memiliki tendensi persepsi terhadap institusi Polri yang berbeda dibandingkan kasus yang dilakukan anggota Polri yang bertugas di polsek atau polres,” kata Swardhana.
Dokumentasi Humas Polda Bali menampilkan Direktur Binmas Polda Bali Komisaris Besar Arsdo Ever P Simatupang (kanan) dan Kepala Bidang Humas Polda Bali Komisaris Besar Stefanus Satake Bayu Setianto (kedua, kanan) ketika melaksanakan kegiatan Jumat Curhat, Jumat (20/1/2023).
Baca Juga: Kepercayaan Publik Terus Turun, Presiden Perintahkan Polri Bersih-bersih
Program Jumat Curhat mulai digelar Polri sejak Desember 2022 menyusul pertemuan Kepala Polri dan jajaran kepala polda seluruh Indonesia dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya meminta Polri untuk bersih-bersih demi membangun kembali kepercayaan publik.
Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo sudah menyatakan komitmen Polri untuk berbenah dan menjadi institusi modern. Presisi menjadi moto Polri masa kepemimpinan Listyo.
Ketika memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Bhayangkara di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022), Listyo menyatakan, Polri terus berbenah diri menjadi institusi modern, yang tidak anti kritik, melalui reformasi kultural dengan menyerap aspirasi masyarakat.
Listyo juga menyebutkan, hasil survei terbaru yang diterbitkan Kompas menunjukkan 83,8 persen masyarakat yang disurvei menilai pelayanan Polri kepada masyarakat sudah baik.
Namun, dalam pemberitaan Kompas.id edisi Jumat (14/10/2022), setelah serangkaian pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Listyo mengakui kasus pembunuhan Brigadir Joshua dan sejumlah insiden lain telah mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.
Dikutip dari rilis hasil survei Populi Center tentang evaluasi masyarakat Indonesia terhadap lembaga negara di Indonesia, dalam periode Agustus 2017 hingga Oktober 2020, penilaian masyarakat terhadap lembaga negara, di antaranya, TNI, Polri, dan DPR atau DPRD, cenderung fluktuatif.
Dalam rilis Populi Center tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara menjadi salah satu indikator penting dalam keberlangsungan pemerintah. Tanpa kepercayaan dari rakyat, institusi negara tidak dapat berfungsi maksimal.
Adapun di Bali, Polda Bali pernah memfasilitasi penelitian perihal persepsi masyarakat terhadap kinerja Polda Bali periode 2017. Penelitian dilaksanakan tim peneliti dari Universitas Udayana dan Universitas Indonesia, termasuk I Gde Made Swardhana.
Dalam seminar hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja Polda Bali di Denpasar, Senin (9/7/2018), disebutkan faktor kepemimpinan transformasional pada institusi Poda Bali mendapat penilaian tertinggi.
Penilaian dan persepsi masyarakat terhadap kinerja kepolisian di Bali dinyatakan sudah bagus atau baik dan kepuasan masyarakat terhadap Polda Bali saat itu dinyatakan tergolong tinggi.
Lebih lanjut Swardhana menyatakan, survei atau penelitian sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan agar pihak yang disurvei mengetahui penilaian eksternal dan sebaliknya, masyarakat yang disurvei mengetahui ada atau tidak adanya perubahan pada pihak yang diteliti. ”Ini kembali lagi kepada faktor kepemimpinan,” kata Swardhana.
