Lembaga Pemerintah Diminta Belanja Barang dan Jasa dari UMKM

Lembaga pemerintah didorong untuk konsisten belanja barang dan jasa dari UMKM, khususnya yang bernilai di bawah Rp 200 juta. Di sisi lain, UMKM masih menghadapi kendala mendaftarkan produk di e-katalog pemerintah.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (kanan) mengunjungi tempat pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah Tan Collection, di Kota Binjai, Sumatera Utara, Selasa (17/1/2023).

BINJAI, KOMPAS — Pemerintah pusat, daerah, dan lembaga negara lain didorong untuk konsisten belanja pengadaan barang dan jasa dari usaha mikro kecil dan menengah, khususnya dengan nilai di bawah Rp 200 juta. Di sisi lain, UMKM masih menghadapi kendala mendaftarkan produk di e-katalog pemerintah.

”Kemarin kami sudah rapat dipimpin Presiden (Joko Widodo) langsung. Jadi, UMKM di daerah diminta pakai e-katalog (daftar barang dan jasa). Belanja daerah, baik bupati, wali kota, maupun gubernur juga harus dari UMKM,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir saat mengunjungi tempat pembinaan UMKM Tan Collection, di Kota Binjai, Sumatera Utara, Selasa (17/1/2023).

Zulkifli mengatakan, pemerintah merancang ekosistem besar untuk menghidupkan UMKM karena menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Tiga kementerian ditugaskan untuk membangun ekosistem itu, yakni Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian BUMN.

Menurut Zulkifli, ada empat pilar yang akan dibangun untuk menopang perdagangan dalam negeri, yakni UMKM, ritel modern, marketplace (lokapasar), dan pembiayaan perbankan. Ritel modern harus memasarkan produk-produk hasil UMKM lokal. ”Jangan sambal dan keripik saja diambil dari Jakarta lalu dipasarkan di Binjai. Harus ambil dari UMKM yang ada di sekitar sini,” katanya.

Baca juga: ASN Didorong Belanja Produk UMKM

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menulis batik corak rambutan Binjai di Kota Binjai, Sumatera Utara, Selasa (17/1/2023).

UMKM juga didorong untuk mendistribusikan produk melalui lokapasar. Lapak daring ini didorong untuk mengadakan pelatihan penjualan, misalnya untuk membuat kemasan, foto, dan promosi yang baik. ”Sekarang ini masyarakat tidak hanya belanja datang, tetapi juga belanja daring,” kata Zulkifli.

Erick mengatakan, perbankan BUMN juga kini berfokus untuk membiayai UMKM melalui produk kredit usaha rakyat. Selain itu, BUMN melalui Telkom juga meluncurkan aplikasi PaDi (pasar digital) untuk mempertemukan BUMN yang ingin belanja barang dan jasa dari UMKM.

”Semua pengadaan barang dan jasa BUMN di bawah Rp 200 juta harus dari UMKM. Silakan UMKM bisa langsung pakai e-katalog dan kalau mendapat kontrak langsung dibiayai oleh BUMN,” kata Erick.

Para pelaku UMKM menyebut sebagian besar penjualan mereka saat ini masih untuk nonlembaga pemerintah. Mereka masih kesulitan untuk mendaftarkan produk ke e-katalog karena banyaknya persyaratan dan prosedur. Namun, mereka sudah mulai bisa memasok untuk pengadaan skala kecil, seperti suvenir untuk seminar atau rapat-rapat pemerintah.

Mereka masih kesulitan untuk mendaftarkan produk ke e-katalog karena banyaknya persyaratan dan prosedur.

”Saya beberapa kali menjual tas berbahan ranting rambutan untuk beberapa kementerian dan Bank Indonesia. Itu sangat lumayan untuk menaikkan penjualan,” M Akhyar Alfari (23), pengusaha tas dan kerajinan tangan berbahan dasar ranting rambutan di Binjai.

Meski demikian, kata Akhyar, sampai saat ini ia belum bisa masuk dalam daftar e-katalog karena terkendala pendaftaran. ”Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa masuk di e-katalog kementerian dan pemerintah daerah,” kata Akhyar.

Meski belum masuk e-katalog, kata Akhyar, ia sudah pernah menjual beberapa jenis hasil kerajinan ke kementerian, seperti tas, gantungan kartu identitas, dan tatakan gelas. Hasil kerajinannya digunakan untuk perlengkapan seminar dan rapat-rapat. Selain untuk pemerintah, produknya juga dijual sebagai oleh-oleh khas Binjai karena menggunakan ranting rambutan Binjai. Omzetnya sudah mencapai Rp 20 juta-Rp 30 juta per bulan.

Baca juga: UMKM dan Sektor Ekonomi yang Mulai Menggeliat

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (tengah) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (kedua dari kanan) mengunjungi tempat pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah Tan Collection, di Kota Binjai, Sumatera Utara, Selasa (17/1/2023).

Pelaku UMKM kuliner khas Binjai, Rahmawati (56), mengatakan, dirinya juga terkendala daya beli masyarakat yang menurun. Sementara biaya operasional terus meningkat karena naiknya harga bahan baku. Saat ini, UMKM dalam masa bangkit kembali setelah terpuruk sejak Covid-19.

Rahmawati menyebut, dirinya harus memutar otak untuk menciptakan produk-produk baru yang diminati sebagai oleh-oleh khas daerah. Ia juga membuat beberapa olahan dari rambutan Binjai. Ia, misalnya, membuat teh rambutan yang diolah dari fermentasi kulit rambutan. Ada juga kombucha, minuman fermentasi buah rambutan. ”Produk-produk itu mulai diminati sebagai oleh-oleh dan minuman kesehatan,” kata Rahmawati.

Namun, untuk menekan harga dan menyesuaikan dengan daya beli masyarakat, ia membuat beberapa cara, seperti penjualan produk minuman kombucha yang dapat diisi ulang. Ia berharap ekonomi nasional bisa meningkat agar daya beli masyarakat membaik.