Jatim Subsidi Bunga Kredit UMKM Sebesar 9,25 Persen Setahun
Jatim terus mendorong pertumbuhan koperasi dan pelaku UMKM demi bangkitnya ekonomi inklusif di wilayahnya. Salah satunya melalui subsidi bunga pinjaman modal usaha hingga 9,25 persen per tahun.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·6 menit baca
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Berbagai produk kopi yang dijual di salah satu stan saat Java Coffee Culture di Jalan Tunjungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (27/11/2022). Kegiatan yang didukung oleh Bank Indonesia tersebut melibatkan 40 UMKM kopi unggulan. Banyak produk kopi yang ditawarkan merupakan kopi lokal Pulau Jawa. Dalam kegiatan tersebut pengunjung dapat mencoba beragam jajanan olahan kopi.
SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong pertumbuhan koperasi dan pelaku usaha mikro kecil menengah demi bangkitnya ekonomi inklusif di wilayahnya. Salah satunya melalui subsidi bunga pinjaman modal usaha hingga 9,25 persen per tahun. Sektor usaha ini dinilai mampu menjadi penyangga utama kinerga perekonomian regional.
”Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) terbukti bisa menjadi penyangga perekonomian Jatim di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itulah Pemprov Jatim berkomitmen mendorong terwujudnya ekonomi inklusif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan koperasi dan UMKM,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Senin (16/1/2023).
Salah satu wujud komitmen tersebut adalah dengan meluncurkan Program Kredit Sejahtera (Prokesra) melalui Bank UMKM Jatim. Prokesra merupakan program kredit murah dengan suku bunga pinjaman hanya 3 persen setahun dari seharusnya 12,15 persen setahun. Pemprov Jatim memberikan subsidi suku bunga kredit sebesar 9,25 persen.
Selain meringankan beban pelaku usaha agar mereka mampu bangkit setelah diempas pandemi Covid-19, pinjaman berbunga rendah diharapkan juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan atau memperluas usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha diimbau memanfaatkan peluang tersebut sebaik-baiknya.
Berdasarkan data Bank UMKM, dalam jangka waktu empat bulan belakangan ini total kredit yang sudah disalurkan mencapai Rp 15,19 miliar. Adapun jumlah debitor atau pemohon kreditnya sebanyak 1.792 pelaku usaha mikro.
”Semoga dengan adanya Prokesra ini dapat membantu perputaran modal pelaku usaha mikro agar mereka tidak lagi meminjam ke rentenir berkedok pinjaman online,” kata Khofifah.
Alokasi anggaran
Dia berkomitmen meningkatkan alokasi anggaran untuk program kredit berbunga ringan tersebut agar semakin banyak pelaku UMKM yang dapat mengakses. Selain di sektor pembiayaan atau bantuan modal usaha, Pemprov Jatim juga berkomitmen meningkatkan kualitas produk UMKM dan koperasi di 38 kota dan kabupaten di Jatim.
Peningkatan kualitas ini salah satunya melalui sertifikasi dan standardisasi produk yang dihasilkan agar berdaya saing tinggi di pasar lokal ataupun regional. Pemprov Jatim juga memberikan pendampingan untuk branding ulang logo dan kemasan serta foto produk. Proses rebranding tersebut difasilitasi melalui Milennial Job Center (MJC).
Program itu terwujud salah satunya karena Pemprov Jatim mendapat pendanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Jatim dan BRI berupa alat pengemas produk pada 2022.
Menurut Khofifah, produk UMKM tidak kalah dengan produk pabrikan yang dijual di pasaran. Produk tersebut semakin berdaya saing jika dilengkapi sertifikasi dan ditingkatkan kualitas kemasannya sehingga tampil menarik. Salah satunya sertifikasi halal.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Warga memilih batik produk UMKM Surabaya saat Karnaval Nang Tunjungan di Jalan Tunjungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (30/10/2022). Karnaval Nang Tunjungan digelar untuk memperingati Hari Batik Nasional sekaligus Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Karnaval diisi beragam kegiatan kesenian, komunitas, dan bazar UMKM terbaik Kota Surabaya.
hazard analysis and critical control points
Selain itu, peningkatan kerja sama dengan diaspora sebagai upaya perluasan pasar ekspor produk UMKM. (Khofifah)
Selain itu, pendaftaran merek untuk 162 produk serta fasilitasi uji laboratorium untuk 21 produk. Dalam penerbitan sertifikasi halal juga dilakukan kolaborasi dengan Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur serta kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendorong percepatan proses sertifikasi halal.
Dari sisi legalitas, telah diterbitkan 28 akta notaris untuk penerbitan badan hukum koperasi serta 1.600 UMKM yang telah didampingi untuk penerbitan NIB (nomor induk berusaha).
Sementara itu, guna mendorong adaptasi digital, Dinas Koperasi dan UKM Jatim aktif menyelenggarakan pelatihan melalui platform Sijawara (Sistem Informasi Pembelajaran dan Peningkatan Wawasan Perkoperasian).
”Selama tahun 2022, sebanyak 3.411 orang telah mengikuti pelatihan melalui platform tersebut dan telah mendapatkan e-sertifikat. Selain itu, telah diinisiasi pula pembuatan aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan koperasi, baik yang bersifat konvensional maupun yang syariah,” ucap Khofifah.
Mantan Menteri Sosial ini menambahkan, saat ini sudah berjalan coworking KUKM Space yang bertempat di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Selain itu, ada program Podcast Sering Sharing Sinobar yang juga menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan wawasan tentang koperasi dan UMKM.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Penjual makanan melayani pembeli saat Karnaval Nang Tunjungan di Jalan Tunjungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (30/10/2022). Karnaval Nang Tunjungan digelar untuk memperingati Hari Batik Nasional sekaligus Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. Karnaval diisi beragam kegiatan kesenian, komunitas, serta bazar UMKM terbaik Kota Surabaya.
Dalam upaya meningkatkan kemampuan pemasaran, pelaku usaha difasilitasi mengikuti workshop digitalisasi pemasaran dengan menggandeng berbagai perusahaan lokapasar, seperti Shopee, Tokopedia, Grab, Blibli, Gojek, dan Lazada. Ada pula kolaborasi dengan platform Kasir Pintar untuk mendorong digitalisasi transaksi oleh UMKM.
Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu optimistis koperasi dan pelaku UMKM di Jatim akan naik kelas dan masuk ke kancah pemasaran internasional. Salah satu jalan masuk sudah mulai dirintis, yakni melalui misi dagang dan peningkatan kerja sama dengan masyarakat Jatim yang berada di luar negeri.
”Ke depan, dalam rangka mendorong KUMKM naik kelas dan go global, maka akan dilakukan test market sebagai bagian penjajakan pasar luar negeri. Selain itu, peningkatan kerja sama dengan diaspora sebagai upaya perluasan pasar ekspor produk UMKM,” ucapnya.
Selain Pemprov Jatim, program pemberian subsidi suku bunga pinjaman modal usaha bagi pelaku UMKM juga diimplementasikan oleh Pemkab Sidoarjo. Sejak 2022, pemda telah memberikan subsidi bunga agar pelaku usaha bisa menikmati pinjaman dengan bunga 3 persen per tahun. Penyaluran dilakukan melalui PT BPR Delta Arta yang merupakan badan usaha milik daerah.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengatakan, program kredit bunga ringan itu bernama Kurda Sayang (Kredit Usaha Rakyat Daerah Sidoarjo yang Gemilang). Program Kurda ini akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2023 untuk mempercepat pemulihan ekonomi pelaku UMKM.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Penjual menyiapkan pesanan pembeli di food court Alun-alun Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/10/2022). Food court tersebut dibuat oleh Pemkot Surabaya untuk menampung UMKM di bidang makanan dan minuman. Penjual yang berjualan di tempat tersebut sudah melalui kurasi tim pemkot sehingga layak untuk dijual. Penjual makanan di tempat tersebut diganti dua minggu sekali.
”Selain subsidi bunga kredit, juga ada program renovasi warung rakyat dengan target 2.000 warung sampai tahun 2026. Selain itu, memfasilitasi pemasaran produk UMKM secara daring,” ujar Muhdlor.
Sertifikasi halal
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto mengatakan, kontribusi UMKM terhadap ekonomi Jatim sangat besar, termasuk dalam penyiapan tenaga kerja. Data Pemprov Jatim menunjukkan, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim mencapai 57,81 persen. Dari sisi penyerapan tenaga kerjanya juga lebih besar dibandingkan dengan industri besar.
”Ini harus terus didorong, terlebih PPKM sudah dicabut dan UMKM memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkembang. Jika UMKM terdorong dan maju, akan bisa meningkatkan permintaan sehingga produksi juga akan meningkat dan yang dikhawatirkan terjadi krisis di 2023 bisa kita lewati bersama,” ujar Adik.
Salah satu upaya Kadin Jatim adalah mendirikan Halal Center untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal, terutama produk makanan dan minuman.
Direktur Halal Center Kadin Jatim Edi Purwanto menambahkan, pembentukan Halal Center ini didasari masih minimnya jumlah industri yang memiliki sertifikat halal. Padahal, kewajiban sertifikasi halal akan diterapkan mulai tahun 2024, terutama untuk produk makanan dan minuman.
”Saat ini, jumlah usaha mikro atau kecil, menengah, dan besar yang telah memiliki sertifikat halal tidak sampai 10 persen sehingga pemerintah di tahun ini menggenjot melalui program Sehati, satu juta sertifikat halal gratis untuk pelaku usaha supermikro dan mikro,” ucap Edi.
Sementara kategori usaha yang dimaksud adalah memiliki omzet kurang dari Rp 500 juta setahun, tidak memiliki titik kritis, dan proses produksinya sederhana. Untuk industri kecil menengah dan besar harus mengurus melalui mekanisme reguler.
