Konsumsi Listrik di Sulut Stagnan Setelah PPKM Dicabut
Penggunaan listrik di Sulawesi Utara cenderung stagnan sekalipun pemerintah pusat telah menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Surplus daya mencapai 250 megawatt.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·4 menit baca
MANADO, KOMPAS — Konsumsi listrik di Sulawesi Utara cenderung stagnan sekalipun pemerintah pusat telah menghentikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Surplus daya listrik yang tidak terpakai saat ini, termasuk dari pembangkit berenergi baru terbarukan, dapat mencapai 250 megawatt.
Kepala Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan (UPDK) Minahasa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Andreas Arthur Napitupulu, Rabu (4/1/2023), mengatakan, tidak ada kenaikan berarti dalam penggunaan listrik pada akhir tahun. ”Memang ada sedikit peningkatan (dari 2022), tetapi tidak terlalu signifikan,” katanya.
Rata-rata beban puncak terbesar terhadap sistem pembangkit listrik terinterkoneksi Sulut dan Gorontalo (Sulutgo) adalah 428,56 megawatt (MW), yang tercatat sepanjang Desember 2022 pada malam hari. Selama tiga bulan sebelumnya, yaitu September-November, beban puncak hanya 425 MW pada malam hari.
Pada siang hari, beban puncak rata-rata selama Oktober-Desember 2022 hanya 380 MW. ”Dampak penghentian PPKM sebenarnya bisa dilihat dari penggunaan listrik pada siang hari, tetapi sejak tahun baru, paling tinggi dalam sehari sekarang baru 354 MW. Belum signifikan,” ujar Andreas.
Konsumsi listrik ini, lanjut Andreas, cukup jauh dari daya mampu UPDK Minahasa, yaitu 678 MW. Unit-unit pembangkit meliputi, antara lain, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong di Tomohon, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsealama, Tanggari I, dan Tanggari II di Minahasa, serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sulut-2 di Minahasa Selatan.
”Cadangan daya kita masih sangat tinggi. Harapan kami, kalau PPKM ini dicabut, aktivitas ekonomi bisa lebih meningkat lagi. Apalagi, cadangan daya ini menimbulkan biaya juga bagi PLN kalau tidak dimanfaatkan,” kata Andreas.
Hal ini terkait dengan ada pembangkit yang harus terus beroperasi (must-run), seperti yang mengandalkan energi batubara. Di samping itu, aktivitas ekonomi yang tidak maksimal menyebabkan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) tidak bisa beroperasi maksimal.
Andreas mencontohkan, empat unit PLTP Lahendong yang berkapasitas total 80 MW pada Rabu siang hanya memproduksi daya sebesar 62 MW. Adapun tiga PLTA di Minahasa selalu dioperasikan secara maksimal. Ditambah lagi dengan PLTS Likupang dengan daya maksimal 15 MW, pembangkit-pembangkit ini menyumbang 38 persen kebutuhan energi di Sulutgo.
Biaya pokok produksi pembangkit-pembangkit tersebut tergolong murah, seperti Rp 20 per kilowatt jam (kWh) pada PLTA dan Rp 899 per kWh pada PLTP. ”Masih ada peluang untuk meningkatkan penggunaan EBT kita. Dengan begitu, pasti biaya pembangkitan kita makin efisien,” tambah Andreas.
Rampung
Pada saat yang sama, PT PLN baru saja merampungkan pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV Likupang-Paniki. Sistem transmisi itu disebut akan meningkatkan keandalan listrik di wilayah Likupang, Minahasa Utara, yang merupakan lokasi kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, pembangunan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar yang akan merasakan dampak dari pariwisata di masa depan. ”Terima kasih kepada PLN yang telah membangun infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendorong perekonomian di KEK Likupang,” katanya.
Senada dengan Olly, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda juga menyatakan apresiasinya. ”Jaringan transmisi ini akan semakin membantu perkembangan perekonomian masyarakat Minahasa Utara,” ujarnya.
Kendati begitu, hingga kini investasi belum mengalir deras ke wilayah KEK Likupang yang bertempat di lahan seluas 197,4 hektar di Kecamatan Likupang Timur. Menurut proyeksi awal, investasi pembangunan kawasan mencapai Rp 2,1 triliun, sedangkan investasi pelaku usaha Rp 5 triliun.
Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sepanjang 2022, dari realisasi investasi Rp 106 triliun, KEK Likupang hanya mendapatkan Rp 60 miliar. Pada saat yang sama, pembangunan beberapa hotel seperti Manado Marriott Spa and Resort serta Hotel The Sentra Manado justru berlangsung di luar wilayah KEK.
Sebelumnya, pada pertengahan 2022, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulut Franky Manumpil, yang baru saja dilantik menjadi Asisten Administrasi Umum Pemprov Sulut, mengatakan, Sulut masih butuh pasokan energi listrik sebesar 500 MW. Kebutuhan itu untuk menggerakkan kawasan pusat industri, antara lain di Bitung, Likupang, serta Bolaang Mongondow.
Franky menyebutkan, pemerintah akan mencoba memaksimalkan EBT. Hal ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah yang baru disahkan akhir Desember 2022.