PPKM Dicabut, Pemkot Surakarta Tetap Gencarkan Prokes dan Vaksinasi
Pemerintah Kota Surakarta bakal tetap menggencarkan penerapan protokol kesehatan meski PPKM dicabut. Vaksinasi juga akan terus dilakukan mengingat penularan Covid-19 belum sepenuhnya berhenti di tengah masyarakat.
Oleh
NINO CITRA ANUGRAHANTO
·4 menit baca
SURAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo telah mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Meski demikian, Pemerintah Kota Surakarta bakal tetap menggencarkan penerapan protokol kesehatan. Vaksinasi juga akan terus dilakukan mengingat penularan Covid-19 belum sepenuhnya berhenti di tengah masyarakat.
Pencabutan PPKM telah dilakukan sejak Jumat (30/12/2022). Dengan pencabutan itu, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan peraturan baru, yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada Masa Transisi Menuju Endemi.
Pengubahan kebijakan mempertimbangkan kasus Covid-19 yang disebut kian terkendali dan tingginya imunitas masyarakat. Selain itu, fasilitas kesehatan yang semakin siap serta demi mendorong pemulihan ekonomi.
Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengungkapkan tidak ada lagi perbedaan level penularan Covid-19 di berbagai kota setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Aktivitas masyarakat juga akan lebih longgar pelaksanaannya. Misalnya, ia mencontohkan, kegiatan publik bakal memanfaatkan 100 persen kapasitas dari tempat yang digunakan. Namun, protokol kesehatan, seperti pemakaian masker, tetap diwajibkan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.
”Masker masih harus digunakan. Protokol kesehatannya masih. Itu akan dilakukan sampai benar-benar bebas dari Covid-19,” kata Teguh seusai mengikuti rapat koordinasi soal kebijakan pencabutan PPKM di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (2/1/2023).
Menurut Teguh, pemakaian masker sudah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat selama pandemi yang berlangsung setidaknya dua tahun terakhir. Untuk itu, pihaknya optimistis jika kebiasaan tersebut tidak akan hilang begitu saja meski PPM telah dicabut oleh pemerintah.
Itu coba ditunjukkan dari pantauan yang tampak dalam perayaan pergantian tahun 2022, Sabtu (31/12/2022). Dalam kesempatan itu, sebagian besar masyarakat masih mengenakan masker dalam kegiatan yang melibatkan kerumunan masa. Kondisi tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan masih tinggi.
Selain protokol kesehatan, lanjut Teguh, vaksinasi Covid-19 juga akan terus berlanjut. Segenap masyarakat yang belum tervaksinasi tetap dilayani pada fasilitas kesehatan yang ada di kota tersebut. Itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan masyarakat agar fatalitas paparan penyakit bisa diantisipasi.
”Semoga tahun ini, meskipun intensitas kegiatan tinggi, angka penularan Covid-19 bisa menurun. Angka keterisian rumah sakit juga bisa segera nol. Penularan yang masih terjadi terus dalam pemantauan kami,” kata Teguh.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surakarta, hingga 30 Desember 2022, angka penularan Covid-19 terlihat melandai. Pada tanggal tersebut, sama sekali tidak terjadi penambahan kasus Covid-19.
Kondisinya berbeda dengan awal bulan itu yang masih mencatatkan penambahan setidaknya 10 kasus hingga 20 kasus per hari. Tidak adanya penambahan kasus harian juga terjadi pada beberapa hari lainnya, yakni 13 Desember 2022, 24 Desember 2022, dan 25 Desember 2022.
Penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi masih perlu digencarkan.
Walaupun tidak ada penambahan kasus, pada 30 Desember 2022, angka kasus aktif sebanyak 123. Dengan rincian, 11 kasus menjalani isolasi mandiri, sedangkan 112 kasus lainnya menjalani perawatan di rumah sakit.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti Wahyuningsih menyampaikan, penularan yang melandai menjadi bukti dari penularan Covid-19 yang terkendali. Hanya saja, masyarakat mesti tetap menjaga kewaspadaan mengingat ancaman penularan masih ada.
Untuk itu, ia beranggapan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi masih perlu digencarkan. Kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya dari paparan termasuk hal yang krusial dalam pengendalian wabah.
”Keterlibatan masyarakat diutamakan. Masyarakat itu harus lebih sadar bagaimana membentengi diri, salah satunya dengan protokol kesehatan dan vaksinasi. PPKM hanya salah satu strategi pemerintah dalam melakukan pengendalian penyebaran Covid-19,” kata Wahyuningsih.
Persoalannya, lanjut dia, laju vaksinasi terkesan stagnan belakangan ini. Vaksinasi hanya bisa menjangkau 90-100 orang per hari. Padahal, tenaga kesehatan yang dikerahkan mampu memvaksinasi hingga 1.700 orang per hari. Apabila dilihat dari capaiannya, vaksinasi dosis pertama telah mencapai 131 persen, dosis kedua 124,03 persen, dosis ketiga 75,68 persen, dan dosis keempat 28,37 persen. Vaksinasi dosis keempat ditujukan bagi tenaga kesehatan dan warga lansia.
Menurut Wahyuningsih, laju vaksinasi yang lamban disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat. Itu dapat dilihat dari fenomena peningkatan vaksinasi yang kerap terjadi mendekati masa liburan. Sebab, vaksin menjadi salah satu syarat perjalanan jarak jauh. Dengan demikian, seolah vaksinasi hanya dijalani demi keperluan perjalanan, bukan sebagai upaya melindungi diri dari paparan penyakit.
”Vaksinasi bisa dilakukan di semua puskesmas. Masyarakat mohon aktif mencari info ke puskesmas. Puskesmas juga selama ini selalu mengumumkan jika mengadakan vaksinasi lewat media sosialnya,” kata Wahyuningsih.