Lampung Dapat Jatah 10.000 Ton Beras Impor

Lampung mendapat jatah 10.000 ton beras impor. Petani berharap, kedatangan beras impor tidak berimbas pada jatuhnya harga gabah jelang panen raya Maret 2023 mendatang.

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (16/12/2022). Beras ini akan dikelola sebagai cadangan beras pemerintah oleh Perum Bulog.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Provinsi Lampung mendapat jatah 10.000 ton beras impor atau setara dengan 5 persen dari total 200.000 beras yang akan diimpor oleh pemerintah pusat. Beras impor akan digunakan sebagai cadangan pangan untuk menjaga stabilisasi harga di pasaran.

”Lampung mendapat 10.000 ton beras impor. Saat ini sedang proses bongkar dan mudah-mudahan awal Januari sudah selesai. Dan itu akan dikirimkan juga ke wilayah Bengkulu, Jambi, dan sebagian untuk wilayah Bandar Lampung,” kata Kepala Perum Bulog Devisi Regional Lampung Etik Yulianti di sela-sela acara peninjauan harga pangan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Bandar Lampung, Rabu (28/12/2022).

Lampung masih akan mendapat jatah beras impor sebesar 15.000 ton pada pengiriman tahap kedua. Beras tersebut akan menambah stok beras di gudang Bulog Lampung yang saat ini ada sebanyak 7.000 ton. ”Stok itu masih cukup untuk cadangan pangan hingga musim panen Maret 2022 mendatang,” ujarnya.

Baca juga: Beras Impor untuk Redam Gejolak Harga

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Pasokan beras yang disimpan di dalam gudang Perum Bulog Divre Lampung di Bandar Lampung, beberapa waktu lalu.

Kendati begitu, Etik belum dapat menjelaskan bagaimana mekanisme penyaluran beras impor tersebut. Hingga kini, pihaknya sedang menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Ia hanya menekankan, beras impor itu akan digunakan untuk menjaga stabilitas harga beras di Lampung.

Sepanjang tahun 2022, Bulog Divre Lampung telah menyalurkan 29.000 ton beras untuk upaya stabilisasi harga pangan. Beras disalurkan untuk berbagai program pasar murah oleh pemerintah provinsi dan kabupaten saat terjadi lonjakan harga seperti sekarang ini.

Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Lampung Jiwa Shofari menyatakan, sejak awal petani sudah menolak kebijakan pemerintah soal impor beras. Sebagai daerah pangan, ia optimistis produksi padi di Lampung masih mencukupi untuk memenuhi cadangan pangan masyarakat hingga musim panen akhir Maret 2023.

Baca juga: Impor Beras Dijanjikan Tidak Rugikan Petani

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Aktivitas pedagang beras di Pasar Induk Tamin, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (29/8/2018).

Menurut dia, kehadiran beras impor akan kembali menekan harga jual gabah dan beras di tingkat petani. Padahal, petani baru saja menikmati kenaikan harga jual gabah dan beras untuk menutupi tingginya biaya tanam yang kian mahal.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, kebijakan impor beras oleh pemerintah diambil setelah diskusi panjang dengan berbagai pihak. Dari hasil pengamatan pemerintah, stok beras dalam negeri juga makin seret dan dikhawatirkan tidak mencukupi kebutuhan pangan masyarkat hingga musim panen rendeng tahun depan.

Ia menekankan agar impor beras harus selesai paling lambat pada Januari 2023. Hal itu agar beras impor tidak mengganggu harga gabah petani yang akan mulai panen pada Maret 2023 mendatang. Ia juga menekankan, kebijakan impor beras ini sudah diupayakan agar tidak merugikan petani.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat memberikan sambutan pada kegiatan operasi pasar di Bandar Lampung, Rabu (28/12/2022).

Dalam kunjungannya ke Lampung, Zulkifli juga meninjau dua lokasi operasi pasar bahan pokok di Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. Ia menilai, harga bahan pokok di Lampung tidak menunjukan lonjakan harga menjelang Tahun Baru 2023.

Zulkifli hadir dengan didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi nasional pada awal Desember 2022, pasokan bahan pangan dinilai mencukupi dan harga cukup stabil. Pemerintah pusat juga terus bersinergi dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi. Upaya yang dilakukan, antara lain, dengan memberikan subsidi transportasi, menggelar operasi pasar dan pasar murah. Selain itu, pemerintah daerah agar ikut mengawasi kelancaran arus logistik dengan cara turun ke pasar dan distributor.

”Sinergi dan kolaborasi dengan daerah menjadi kunci pengendalian inflasi. Pemerintah berkomitmen menjaga stok agar tersedia dan aman,” ujar Zulkifli.