Penyaluran BLT BBM untuk Ojek ”Online” di Kota Cirebon Tunggu Petunjuk Pusat

Sekitar 2.000 pengendara ojek ”online” di Kota Cirebon, Jawa Barat, terancam tidak menerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak tahun ini. Pemkot beralasan belum menerima petunjuk pelaksanaan dan teknis BLT.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Pengendara Gojek mengantar para tenaga kesehatan dalam peringatan Hari Pahlawan di Markas Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, Rabu (10/11/2021). Jajaran Polres Cirebon Kota bersama Keluarga Besar Online Cirebon (KBOCR) Cirebon Raya, Tim Satgas Gojek Cirebon, serta pihak swasta lainnya memberikan sembako sebagai bentuk penghargaan terhadap sejumlah nakes.

CIREBON, KOMPAS — Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat, masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak untuk pengendara ojek online atau daring. Padahal, mereka telah menunggu bantuan tersebut sejak beberapa bulan terakhir.

Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon Arif Kurniawan mengakui, pengendara ojek online atau ojol di Cirebon hingga kini belum menerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM). ”Karena, juklak dan juknis mekanisme penyaluran bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum kami terima,” ujarnya, Selasa (27/12/2022).

Baca juga: Ribuan Ojek "Online" di Kota Cirebon Belum Terima BLT BBM

Padahal, menurut dia, juklak dan juknis dari Kemenhub dibutuhkan agar mekanisme distribusi bantuan sesuai aturan dan tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya. ”Beberapa daerah yang sudah mencairkan BLT itu mungkin tanpa juklak dan juknis. Kami tidak mau mengambil risiko kalau nanti ada audit,” ungkapnya.

Di sisi lainnya, lanjutnya, pemkot tidak mungkin mencairkan BLT BBM dalam waktu dekat tanpa arahan pemerintah pusat. Apalagi, prosesnya harus melalui pengalihan alokasi anggaran dari belanja tak terduga (BTT) ke kegiatan dinas perhubungan setempat. Meski demikian, pihaknya berharap juklak dan juknis itu segera turun.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Warga menunjukkan uang Rp 500.000 yang merupakan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dan bantuan pangan non-tunai di Kantor Pos Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (14/9/2022). Bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga BBM dan sejumlah bahan pangan.

”Kalau tahun depan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) itu masih berlaku, nanti (BLT) dicairkan,” ujar Arif. PMK yang dimaksud adalah Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Regulasi itu mengamanatkan pemda agar menyiapkan dana untuk penanganan inflasi.

Juklak dan juknis mekanisme penyaluran bantuan Kementerian Perhubungan belum kami terima. ( Arif Kurniawan)

Anggaran itu diharapkan menjaga daya beli masyarakat pascapenyesuaian harga BBM. Harga pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Pemerintah juga mengumumkan kenaikan harga pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi sekitar Rp 14.000 per liter.

Sebelumnya, pemkot mengalokasikan 2 persen dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk penanganan warga terdampak kenaikan harga BBM. Kedua dana transfer umum itu dari pemerintah pusat. Pemkot menyiapkan sekitar Rp 3 miliar untuk warfa terdampak kenaikan harga BBM, termasui ojol (Kompas.id, 7/12/2022).

Terkait hal itu, Iswanto, Ketua Keluarga Besar Online Roda Dua Cirebon Raya (KBOCR), telah menyerahkan data sekitar 2.000 calon penerima BLT BBM kepada dishub setempat sejak tiga bulan lalu. Data itu berasal dari lima mitra aplikator ojek online di Kota Cirebon. Datanya juga sesuai nama dan alamat calon penerima.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Ketua Keluarga Besar Online Cirebon (KBOCR) Cirebon Raya Iswanto (tengah) saat diwawancarai, Senin (8/11/2021), di Cirebon, Jawa Barat.

”Tetapi, sampai sekarang, kami belum menerima BLT itu. Kami sudah ke dishub. Katanya, datanya sudah diserahkan kepada dinas sosial. Kami ke dinsos, katanya belum terima data. Kami juga ke Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Tapi, belum ada kejelasan juga. Sebenarnya, data kami ada di mana?” ungkap Iswanto.

Pihaknya mendesak Pemkot Cirebon segera merealisasikan BLT BBM bagi pengendara ojek daring. Sejumlah rekannya di daerah lainnya juga telah mendapatkan bantuan. Di Kuningan, lanjutnya, pengendara menerima bensin gratis 45 liter selama tiga bulan. Di Kabupaten Cirebon, rekannya menerima BLT BBM ojol sebanyak Rp 450.000.

Menurut Iswanto, bantuan itu dapat meringankan beban pengemudi ojol. Sebelum kenaikan harga BBM, ia menghabiskan Rp 20.000 per hari untuk bensin. Sekarang, minimal Rp 35.000. ”Kami turut membantu mobilitas warga sejak pandemi Covid-19. Semoga bantuannya bisa segera terealisasi,” ujarnya.

Baca juga: BLT, Jangan Jadi Bantuan Langsung Tandas