Presiden Berharap Bendungan Semantok Makin Dongkrak Produksi Pertanian
Bendungan Semantok di Nganjuk, Jawa Timur, diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan mendorong produksi pertanian semakin baik sehingga mendongkrak kesejahteraan petani.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI, MAWAR KUSUMA WULAN KUNCORO MANIK
·5 menit baca
NGANJUK, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan mendorong produksi pertanian semakin baik sehingga mendongkrak kesejahteraan petani.
Bendungan Semantok merupakan bendungan ke-30 yang telah diresmikan Presiden Jokowi. Kepala Negara menargetkan 50-60 bendungan bisa diresmikan hingga akhir 2024.
”Sejak 2015, kami telah memulai pembangunan bendungan-bendungan dan waduk-waduk dan sampai hari ini Bendungan Semantok ini adalah bendungan ke-30 yang telah kami resmikan,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya ketika meresmikan Bendungan Semantok, Selasa (20/12/2022).
Bendungan Semantok dibangun sejak 2017 dan menghabiskan anggaran Rp 2,5 triliun. Nilai tersebut tidak sedikit. Akan tetapi, hal itu setara dengan kapasitas tampung dari bendungan tersebut yang memang sangat besar, yakni 32,6 juta meter kubik dengan luas genangan 365 hektar. Bendungan akan mengairi sawah kurang lebih 1.900 hektar.
Presiden mengatakan, Bendungan Semantok merupakan penyedia air baku untuk memperkuat ketahanan air dan pangan di Kabupaten Nganjuk. ”Karena kita tahu, apa pun air adalah kunci. Baik pertanian maupun untuk hal-hal yang lain, listrik, pariwisata, dan semuanya,” kata Presiden.
Semakin banyak bendungan yang dibangun, Presiden Jokowi berharap produksi pertanian bisa menjadi semakin baik. Hal ini diharapkan juga mendongkrak kesejahteraan petani. Kepala Negara berharap bendungan ini bisa bermanfaat khususnya bagi para petani di Kabupaten Nganjuk dan Jatim pada umumnya.
”Inilah yang kita harapkan. Nantinya dengan bendungan ini, mestinya yang di bawah yang nantinya terairi kalau biasanya panen sekali bisa panen dua kali, kalau biasanya panen dua kali bisa panen tiga kali. Biasanya enggak bisa ditanami padi, misalnya, bisa panen dua kali atau tiga kali,” ucap Presiden.
Dalam kunjungannya di Nganjuk, Presiden didampingi Ibu Iriana Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
”Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Bendungan Semantok, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jatim, saya nyatakan dibuka secara resmi,” kata Presiden.
Kehadiran bendungan sangat penting bagi Jatim yang merupakan lumbung pangan nasional. Khofifah menyatakan optimistis bendungan tersebut semakin membawa kesejahteraan bagi warga Nganjuk dan meningkatkan produktivitas pertanian di wilayahnya.
”Kami warga Jatim menyambut bangga kehadiran Bendungan Semantok ini. Kami optimistis Bendungan Semantok akan menjadi kekuatan bagi Jatim sebagai provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia,” ujar Khofifah.
Peresmian Bendungan Semantok, lanjutnya, melengkapi keberadaan bendungan lain di Jatim yang sejak 2014-2022 berjumlah delapan bendungan. Bendungan tersebut di antaranya Bendungan Nipah di Sampang, Bendungan Bajul Mati di Situbondo, Bendungan Tukul di Pacitan, dan Bendungan Gongseng di Bojonegoro. Selain itu, Bendungan Tugu di Trenggalek, Bendungan Semantok di Nganjuk, dan Bendungan Bagong di Trenggalek yang masih dalam proses pembangunan.
”Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami atas perhatian pemerintah pusat kepada Jatim. Keberadaan delapan bendungan itu dapat mengairi 21.662 hektar sawah di tujuh kabupaten sehingga memberikan kekuatan bagi Jatim sebagai provinsi produsen padi terbesar di Indonesia untuk tetap memberikan kontribusi produksi padi terbesar secara nasional,” kata Khofifah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi padi di Jatim tahun 2020 tercatat sebesar 9,89 juta ton dan tahun 2021 sebesar 9,789 juta ton gabah kering giling (GKG). Selain berfungsi sebagai sarana irigasi dan reduksi banjir, bendungan juga hadir sebagai tempat pariwisata dan konservasi. Bendungan ini akan mampu berperan mereduksi banjir hingga 63 persen.
Alhamdulillah, uang dari Pak Jokowi bisa buat menambah modal usaha biar tambah maju.
Berdasarkan data BPS yang dirilis Oktober 2022 lalu, potensi luas panen padi di Jatim tahun ini mencapai 1,7 juta hektar dengan produksi padi sebesar 9,69 juta ton GKG. Produksi gabah itu setara dengan 5,59 juta ton beras. Adapun konsumsi beras Jatim tahun 2021 sebanyak 4,34 juta ton.
Luas panen di Jatim selama November dan Desember 2022 diperkirakan mencapai 171.460 hektar dengan perkiraan produksi sebesar 980.800 ton GKG atau setara dengan 637.000 ton beras. Adapun kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim pada November-Desember 2022 diperkirakan sebesar 514.000 ton sehingga terjadi surplus.
Bantuan sosial
Sebelum peresmian Bendungan Semantok, Kepala Negara dan Ibu Iriana juga sempat mengunjungi Pasar Sukolilo, Kabupaten Madiun. Di lokasi tersebut, Presiden memberikan bantuan modal kerja kepada para pedagang kaki lima dan juga bantuan tunai langsung kepada para pedagang pasar. Kegiatan serupa dilakukan di Pasar Rejoso, Kabupaten Nganjuk.
Salah satu penerima bantuan, Bu Amin, berusia sekitar 55 tahun, merasa senang. Pedagang minuman di Pasar Sukolilo ini mendapat paket bahan pokok dan uang tunai sebesar Rp 2 juta. Uang itu akan digunakan untuk menambah modal agar usahanya semakin berkembang.
”Alhamdulillah, uang dari Pak Jokowi bisa buat menambah modal usaha biar tambah maju,” ujarnya.
Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro mengatakan, dalam kunjungannya di Pasar Sukolilo, Presiden sempat menanyakan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok kepada pedagang. Mereka menjawab sejumlah komoditas, seperti telur, mengalami fluktuasi harga, tetapi masih stabil.
”Pak Presiden juga berpesan kepada saya agar daerah ikut memantau dan menjaga inflasi agar tetap terjaga. Jika ada kenaikan harga bahan pokok, jangan sampai mengganggu daya beli masyarakat hingga mendongkrak inflasi,” ujar Dawami.
Intinya, lanjutnya, Presiden berpesan agar kepala daerah ikut menjaga laju inflasi tetap terkendali dengan baik. Apabila terjadi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, hal itu agar segera dilaporkan dan ditindaklanjuti sehingga tidak sampai memicu inflasi.