Pemprov Kaltara Bentuk Tim Kajian untuk Perdagangan Karbon

Dengan potensi hutan 1,3 juta hektar, Kalimantan Utara ingin turut berkontribusi dalam perdagangan karbon. Tim khusus dibentuk untuk hal itu.

KOMPAS/SUCIPTO

Pemandangan tutupan hutan dari salah satu bukit di Desa Papadi, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (26/11/2021).

BALIKPAPAN, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membentuk tim khusus untuk mempersiapkan mekanisme carbon trading atau perdagangan karbon. Tim tersebut akan melakukan sejumlah kajian agar 1,3 juta hektar hutan potensial di provinsi ini bisa dikelola dan dijaga untuk memitigasi perubahan iklim sekaligus memberi dampak ekonomi berkelanjutan.

Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan mengatakan, tim tersebut sudah dibentuk pada rapat koordinasi yang dilakukan pada 15 Desember 2022 lalu.

Tim itu bakal bertugas untuk menyiapkan mekanisme dan hal lain mengenai perdagangan karbon di Kaltara.

Ini, kata Yansen, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Peraturan itu tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

”Luas hutan Kaltara mencapai 1,3 juta hektar, tetapi itu belum berdampak pada daerah ini. Tim kajian ini dibentuk untuk memperjuangkan perdagangan karbon itu,” ujar Yansen kepada Kompas melalui keterangan tertulis, Minggu (18/12/2022).

Baca juga : Dinilai Kurangi Emisi, Kaltim Terima Dana Bank Dunia Rp 320 Miliar

KOMPAS/SUCIPTO

Suasana pagi hari di puncak Gunung Buduk Udan setinggi 1.500 mdpl di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (2/12/2021).

Perpres No 98/2021 berisi sejumlah aturan untuk mencapai komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global. Hal itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change).

Indonesia menargetkan pengurangan emisi 31,89 persen dengan usaha sendiri di tahun 2030. Adapun target pengurangan emisi gas rumah kaca dari hasil kerja sama internasional mencapai 43,2 persen pada 2030.

Di tingkat provinsi, kata Yansen, target tersebut mula-mula perlu inovasi instrumen kebijakan.

Luas hutan Kaltara mencapai 1,3 juta hektar, tetapi itu belum berdampak pada daerah ini

Tim yang sudah dibentuk akan menentukan siapa saja yang akan turut diajak kerja sama. Selain itu, lanjutnya, skema apa saja yang akan dijalankan oleh Pemprov Kaltara dalam pengurangan emisi.

”Saya sudah arahkan kepada tim yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah. Komponen masyarakat adat, organisasi non-pemerintah yang selama ini sudah bergerak juga kami harap turut berjuang bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, Kalimantan Timur, provinsi tetangga Kaltara, sudah mendapatkan pembayaran Rp 320 miliar dari Bank Dunia. Kaltim dinilai sudah mengurangi emisi gas rumah kaca 22 juta ton setara karbon dioksida. Kaltim mencapainya melalui Program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan atau Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF).

Hutan mangrove

Salah satu persoalan di Kaltara adalah tergerusnya hutan mangrove akibat usaha tambak warga. Saat menumpang pesawat menuju Kota Tarakan, Kaltara, akan mudah terlihat petak-petak tambak yang begitu luas sebelum pesawat mendarat.

Bukaan tambak di hutan mangrove bisa terlihat di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, hingga Kota Tarakan. Tutupan mangrove yang berkurang tentu akan berdampak pada kemampuan lingkungan dalam mengurangi emisi karbon. Sebab, hutan mangrove punya kemampuan menyerap karbon 10 kali lebih baik dibandingkan hutan kota.

Baca juga : Hutan Mangrove Kaltara Banyak Jadi Tambak, BRGM Galakkan ”Silvofishery”

KOMPAS/SUCIPTO

Hutan mangrove yang berubah fungsi menjadi petak-petak tambak di Kalimantan Utara terlihat dari pesawat, Minggu (2/10/2022).

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mencatat, dalam Peta Mangrove Nasional 2021, total mangrove di Kaltara yang masih tersedia seluas 178.161 hektar. Adapun potensi habitat mangrove seluas 122.049 hektar.

Potensi tersebut didominasi tambak seluas 117.912 hektar, dengan 55.049 hektar di antaranya merupakan kawasan hutan produksi.

Untuk merehabilitasi hutan mangrove tersebut, BRGM mengembangkan pola silvofishery, sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan usaha perikanan dengan penanaman mangrove.

”Tujuannya, agar kita dapat mengembalikan fungsi ekologi tanpa menghilangkan manfaat ekonomi untuk masyarakat,” ujar Kepala BRGM Hartono (Kompas, 22/11/2022).

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengatakan, Kaltara serius ikut andil dalam perdagangan karbon ini. Sebab, menurut dia, hasil dari perdagangan karbon penting untuk mewujudkan Kaltara yang ramah lingkungan dalam pembangunan.

”Juga untuk perkembangan ekonomi hijau bagi warga,” katanya.