Demokrasi Membantu Negara Menghadapi Tantangan Sulit 2023
Meski dinilai tidak sempurna dan disebut mengalami kemunduran, demokrasi masih menjadi pilihan negara di dunia. Demokrasi juga membantu negara-negara menghadapi tantangan sulit ke depan.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA, KRIS MADA
·3 menit baca
BADUNG, KOMPAS — Demokrasi menjadi pilihan banyak negara, termasuk Indonesia. Demokrasi dinilai membantu negara-negara menghadapi tantangan sulit pada 2023.
Hal itu dinyatakan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dalam konferensi pers serangkaian pertemuan Bali Democracy Forum ke-15 yang dilangsungkan di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (8/12/2022).
Retno Marsudi mengungkapkan, demokrasi memang tidak sempurna. Akan tetapi, menurut Retno, dari pengalaman Indonesia, demokrasi berfungsi dan membuahkan hasil.
”Demokrasi adalah sekali lagi cara terbaik untuk memerintah dan melayani kepentingan rakyat,” katanya.
Retno memaparkan, demokrasi berperan penting dalam memajukan perdamaian, menjaga stabilitas, menuju kemakmuran, dan berkontribusi terhadap keberhasilan Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.
Terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, Retno, mengatakan, Indonesia mendorong kesetaraan vaksin secara internasional. ”Sampai saat ini pun saya masih menjadi Co-Chair dari Covax AMC Engagement Group. Dan, kami terus berkontribusi, antara lain, melalui dukungan pendanaan kesehatan kepada negara berkembang,” ujar Retno lebih lanjut.
Dalam kesempatan itu, Retno juga mengutip pidato Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, yang ditayangkan dalam video di pembukaan Bali Democracy Forum ke-15, Kamis (8/12).
Demokrasi adalah sekali lagi cara terbaik untuk memerintah dan melayani kepentingan rakyat.
Retno mengungkapkan pernyataan Sekjen PBB yang menyebutkan demokrasi saat ini mengalami kemunduran dan semua pihak bertanggung jawab untuk memperjuangkan demokrasi.
Laporan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) menyebutkan, separuh dari pemerintah yang demokratis di seluruh dunia mengalami kemunduran, atau stagnan, sedangkan jumlah negara yang bergerak ke arah otoriter lebih banyak daripada negara yang bergerak menuju demokrasi.
Akan tetapi, V-Dem Institute menegaskan, pemerintahan yang demokratis berkinerja jauh lebih baik di bidang pembangunan, pertumbuhan ekonomi, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta penyediaan kebutuhan publik dibandingkan dengan rezim otoriter.
Sementara itu, negara di dunia menghadapi tantangan serius pada 2023. Dalam pidatonya di pembukaan Bali Democracy Forum ke-15, Retno menyebutkan, Asian Development Bank (ADB) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi, yakni dari 5,2 persen menjadi 4,3 persen pada 2022 dan dari 5,3 persen menjadi 4,9 persen pada 2023.
Dia juga menyebutkan, kehidupan sekitar 54 persen dari penduduk di kawasan Asia Pasifik masih berada di bawah alam demokrasi.
”Terlepas dari semua tantangan yang ada, masih banyak yang meyakini dan memercayai bahwa demokrasi harus terus dikembangkan, termasuk tentunya adalah Indonesia,” ujarnya.
Adapun Sekjen PBB Antonio Manuel de Oliveira Guterres menyampaikan, kehidupan saat ini berada dalam kondisi turbulensi, ketegangan, dan kekacauan. Perpecahan melebar, demokrasi mengalami kemunduran, dan ruang sipil menyusut.
Melalui tayangan video di pembukaan Bali Democracy Forum ke-15, Kamis (8/12), Antonio Guterres menegaskan, kewajiban semua pihak untuk membela dan memperkuat demokrasi serta mempromosikan supremasi hukum dan universalitas hak asasi manusia.
”Kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, yakni inklusi dan dialog, yang merupakan landasan dari kontrak sosial,” ujarnya.
Antonio Guterres mengajak semua kalangan untuk bersama-sama mengatasi persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam semua dimensi.
Menurut Antonio Guterres, solidaritas dan kepemimpinan global menjadi sangat penting untuk memastikan setiap orang mendapatkan sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk berinvestasi pada masa depan mereka.
Antonio Guterres mengapresiasi Indonesia karena tetap menyelenggarakan Bali Democracy Forum, yang mengangkat tema ”Democracy in a Changing World: Leadership and Solidarity” dalam Bali Democracy Forum ke-15.