Alokasi APBN untuk Kalimantan Selatan pada tahun 2023 naik 9,28 persen dibandingkan alokasi APBN tahun 2022.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BIRO ADPIM PEMPROV KALSEL
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (kedua dari kiri) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 kepada bupati dan wali kota di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (7/12/2022).
BANJARBARU, KOMPAS — Alokasi APBN untuk Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2023 naik sebesar 9,28 persen dibandingkan alokasi APBN tahun 2022. Dengan kenaikan itu, APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi pascapandemi dan meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak ekonomi global.
Sebagai tanda dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2023, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel Sulaimansyah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 kepada satuan kerja kementerian/lembaga serta bupati dan wali kota se-Kalsel di Banjarbaru, Rabu (7/12/2022).
Sulaimansyah menyampaikan, alokasi APBN untuk Kalsel pada 2023 sebesar Rp 31,38 triliun atau tumbuh sebesar 9,28 persen dibandingkan dengan alokasi tahun 2022 sebesar Rp 28,72 triliun. Alokasi APBN tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat untuk kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 8,12 triliun dan TKD sebesar Rp 23,26 triliun.
”APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi. Namun, pada saat yang sama, juga untuk meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung,” katanya.
BIRO ADPIM PEMPROV KALSEL
Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (kedua dari kiri) menyerahkan piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan kepada Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar (kedua dari kanan) di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (7/12/2022).
Menurut Sulaimansyah, pemerintah telah menetapkan belanja negara tahun 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan TKD Rp 814,7 triliun. Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Beberapa program belanja negara, di antaranya belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun sumber daya manusia unggul dan produktif; penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, termasuk Ibu Kota Nusantara dan penguatan hilirisasi industri serta pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Belanja negara juga diarahkan untuk menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi kesenjangan; meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah; serta mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.
Sulaimansyah mengatakan, dalam alokasi APBN 2023 untuk Kalsel, belanja pemerintah pusat turun sebesar 3,20 persen, sebaliknya alokasi TKD justru naik 14,43 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya kenaikan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) pada beberapa kabupaten penghasil SDA.
”Alokasi TKD tahun 2023 pada seluruh pemerintah daerah mengalami kenaikan signifikan dengan kenaikan tertinggi berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, TKD 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, meningkatkan sinergi kebijakan fiskal dan harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, serta mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian daerah.
Bupati dan wali kota untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing dan mempercepat realisasi belanja.
Menurut Sulaimansyah, realisasi APBN 2022 di Kalsel sampai dengan 30 November 2022 telah mencapai Rp 26,84 triliun atau 93,48 persen dari pagu sebesar Rp 28,72 triliun. Capaian tersebut berasal dari kontribusi realisasi belanja K/L sebesar Rp 6,78 triliun (80,79 persen) dan realisasi belanja TKD sebesar Rp 20,06 triliun (98,71 persen).
”Sampai dengan akhir tahun 2022, realisasi untuk belanja K/L di Kalsel diproyeksikan sebesar Rp 8,01 triliun (95,55 persen) dan belanja TKD diproyeksikan sebesar Rp 20,18 triliun (99,29 persen),” ujarnya.
Sahbirin Noor berpesan kepada bupati dan wali kota untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing dan mempercepat realisasi belanja. Hal itu mengingat tantangan perekonomian di tahun 2023 tidaklah mudah. Pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga diingatkan agar segera melakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan.
”Para kepala daerah dan kepala SKPD harus bekerja cepat dan responsif dengan tetap mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
