Pemerintah daerah perlu melakukan terobosan dengan mencari sumber baru pertumbuhan ekonomi. Hal itu untuk menghadapi berbagai tantangan pada 2023 karena situasi global yang sulit dan tidak menentu.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS — Situasi global yang sulit dan tidak menentu menjadi tantangan ekonomi pada 2023. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan terobosan dengan mencari sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi sebagai penopang.
Dorongan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan terobosan disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022, yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (30/11/2022). Pertemuan tahun ini mengusung tema ”Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju”.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel Bimo Epyanto mengatakan, di tengah dinamika tantangan eksternal dan domestik, perekonomian Kalsel pada 2022 masih melanjutkan kinerja positif dengan pertumbuhan melebihi kinerja tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Kalsel pada 2022 diprakirakan berada pada rentang 4,8 sampai 5,2 persen secara tahunan.
Namun, di tahun 2023, faktor ketidakpastian sangat tinggi. Adanya dinamika global dan ketegangan geopolitik yang terus berlanjut berpotensi menekan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi global. Situasi itu juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kalsel karena perekonomian Kalsel banyak bertumpu pada ekspor komoditas batubara.
”Kami perkirakan permintaan batubara tidak akan sekuat tahun ini sehingga berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi Kalsel pada 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk itu, pemda dan para pemangku kebijakan harus bisa melakukan terobosan dengan mencari sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi sebagai penopang,” katanya.
Menurut Bimo, Kalsel perlu memperbaiki profil ekspor dari sektor primer yang ekstraktif ke sektor sekunder yang berbasis industri manufaktur. Proses transformasinya perlu didukung lewat hilirisasi kelapa sawit dan gasifikasi batubara. ”Kalsel memiliki komoditas pertanian dan perkebunan yang bisa ditingkatkan lagi produksinya dengan intensifikasi ataupun ekstensifikasi,” ujarnya.
Di samping itu, penguatan sektor pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa menjadi terobosan untuk sumber baru pertumbuhan ekonomi Kalsel. Dalam hal ini, pemda perlu menetapkan daerah wisata prioritas yang menonjolkan keunikan Kalsel dan mengintegrasikan antara aspek budaya, olahraga, dan wisata.
”Kami merekomendasikan pengembangan wisata budaya dan olahraga berbasis ekosistem sungai. Pariwisata Kalsel yang demikian bisa menjadi daya tarik sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi baru,” katanya.
Bimo menambahkan, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Kalsel tahun depan, fokus kebijakan pemda dalam jangka pendek haruslah pada pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan nasional, terlebih Kalsel adalah pintu gerbang yang akan menjadi penopang ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. ”Inflasi diharapkan dapat turun di bawah level 5 persen,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, pemerintah provinsi akan mendukung dan mempromosikan berbagai peluang investasi dan hilirisasi demi pertumbuhan ekonomi Kalsel yang berkelanjutan. Untuk itu, pemprov akan berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Di samping itu, pemprov juga mendorong pengendalian inflasi di Kalsel, khususnya inflasi dari bahan pangan dengan memperhatikan karakteristik produktivitas di setiap kabupaten/kota serta mengimplementasikan kerja sama antardaerah. ”Keberhasilan Kabupaten Tabalong dalam pengendalian inflasi perlu ditiru kabupaten/kota lain,” ujarnya.
Menurut Roy, kondisi perekonomian pada 2023 masih belum pasti dan belum ada yang berani memprediksikan kondisinya. Namun, semua pemangku kepentingan di daerah diminta untuk tetap optimistis, hati-hati, serta waspada. ”Prioritas kami ke depan adalah bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor prioritas dan mengendalikan inflasi,” katanya.