Kementerian PPPA Pastikan Kebutuhan Perempuan dan Anak Dipenuhi di Lokasi Bencana Cianjur

Pemenuhan kebutuhan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak, di lokasi bencana alam gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, penting diperhatikan. Kementerian PPPA menyediakan pos ramah perempuan dan anak.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati (tengah) menyerahkan secara simbolis bantuan Kementerian PPPA kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar dalam serangkaian kegiatan kunjungan dan dialog, Senin (28/11/2022). Penyerahan bantuan turut disaksikan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali Anggiat Napitupulu (kedua dari kiri) dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra (kiri).

BADUNG, KOMPAS — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak korban bencana alam maupun kelompok rentan di lokasi bencana alam gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, dapat terpenuhi. Pemerintah menyiapkan pos ramah perempuan dan anak di kawasan pengungsian korban bencana gempa bumi.

Hal itu dikatakan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ratna Susianawati saat ditemui dalam acara kunjungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar di Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Senin (28/11/2022).

Ratna menyatakan, Kementerian PPPA turut menangani dampak bencana alam gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, bersama seluruh komponen pemerintah.

Dikatakan, sesuai hasil rapat koordinasi, kami di Kementerian PPPA ditugaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) untuk memastikan pendataan kelompok berisiko karena data terpilah penting agar intervensi jelas dan cepat.

Selanjutnya langkah kedua juga melakukan pelayanan psikososial untuk menangani dampak psikologis, terutama bagi anak-anak, yang mengalami situasi berbeda secara tiba-tiba.

”Ibu Menteri (PPPA) kami sudah dua kali turun langsung ke lokasi untuk memastikan seluruh tugas dijalankan,” ujar Ratna menambahkan.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ratna Susianawati dalam serangkaian kegiatan kunjungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Senin (28/11/2022).

Baca juga: Hak Anak Penyintas Bencana Perlu Dipenuhi

Hingga hari kedelapan bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, penanganan dampak bencana masih berlangsung dan juga pencarian korban bencana. Jumlah korban jiwa dalam bencana gempa bumi itu dilaporkan sudah melebihi 320 orang.

Tidak kurang 37.000 orang mengungsi, termasuk 21.000 orang lebih perempuan dan sekitar 12.000 anak-anak. Pemberitaan Kompas.id edisi Jumat (25/11/2022) menyebutkan, hampir sepertiga dari jumlah korban, yang tercatat, adalah anak-anak.

Jumlah sekolah yang terdampak bencana itu, menurut pemberitaan Kompas.id edisi Senin (28/11/2022), menjadi 524 satuan pendidikan, termasuk 2.235 ruangan di sekolah mengalami kerusakan, mulai rusak ringan hingga rusak berat.

”Dalam situasi tanggap darurat, pendidikan tetap menjadi perhatian utama,” kata Ratna di Lapas Perempuan Kelas II A Denpasar, Kuta, Senin (28/11/2022). ”Dalam situasi (tanggap bencana) ini pendidikan harus tetap diperoleh oleh anak-anak meskipun bukan dalam situasi yang biasa,” ujar Ratna.

Kementerian PPPA mengupayakan dan juga mendorong terjaminnya pemenuhan hak perempuan dan anak-anak di lokasi pengungsian. Ratna menyatakan, Kementerian PPPA bersama pemerintah daerah setempat sudah menyediakan pos ramah perempuan dan anak di lokasi-lokasi pengungsian.

”Kami juga berbagi tugas dengan kementerian lain,” kata Ratna lebih lanjut.

Anti-kekerasan

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Pergelaran tari menyambut kegiatan kunjungan dan dialog dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serangkaian kunjungan dan dialog di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar, Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Senin (28/11/2022).

Baca juga: Ribuan Jurus Hadapi Kekerasan terhadap Perempuan

Adapun kehadiran Ratna bersama tim Kementerian PPPA di Lapas Perempuan Kelas II A Denpasar, Kerobokan, Kuta Utara, Badung, Senin (28/11/2022), mewakili Menteri PPPA dalam rangka dialog dengan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Perempuan Kerobokan.

Kunjungan dan dialog itu bertautan dengan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia. Dalam sambutannya, Ratna mengatakan, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak perempuan tetap dijaga meskipun mereka sedang berada di tempat dibatasi, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kepada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kerobokan, Ratna meminta para warga binaan pemasyarakatan itu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik dan menjalani kewajibannya dengan baik.

”Cukup sekali ini dan harus terakhir kali menjadi warga binaan pemasyarakatan,” kata Ratna.

Adapun Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali Anggiat Napitupulu menyebutkan, jumlah perempuan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kerobokan sebanyak 227 orang, sedangkan kapasitas penjara seluas 2.000 meter persegi itu adalah 120 orang.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali Anggiat Napitupulu memberikan sambutan dalam acara dialog serangkaian kegiatan kunjungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Senin (28/11/2022).

Baca juga: Penanganan Trauma pada Anak Menjadi Perhatian

Lapas Perempuan Kerobokan menjadi tempat pembinaan bagi perempuan narapidana dan perempuan tahanan, termasuk sejumlah perempuan warga negara asing, yang berhadapan dengan hukum, dan juga tiga bayi, yang berada di dalam lapas bersama ibu mereka.

”Dari luas wilayah lapas perempuan ini sangat kurang,” kata Anggiat. ”Kami berharap melalui Ibu Menteri mungkin bisa mengupayakan penyediaan lahan (lapas) yang lebih manusiawi, lebih luas,” ujar Anggiat.

Hal senada Anggiat juga diungkapkan sejumlah perempuan warga binaan Lapas Perempuan Kerobokan saat berdialog dengan Ratna. Beberapa warga binaan pemasyarakatan itu menyatakan merasa sesak di lapas.

”Halamannya kecil, hanya cukup untuk tempat jemur pakaian,” kata Eka, seorang warga binaan pemasyarakatan dalam acara dialog yang juga dihadiri pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

Tidak semua warga binaan memiliki mental tangguh dan kuat saat berhadapan dengan masyarakat setelah mereka keluar nanti. (Ratna Susianawati)

Adapun warga binaan pemasyarakatan lainnya menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan pendampingan dan membuka akses bagi mantan penghuni lapas untuk memulai kehidupan baru dan bekerja atau berusaha secara mandiri.

”Tidak semua warga binaan memiliki mental tangguh dan kuat saat berhadapan dengan masyarakat setelah mereka keluar nanti,” ujar warga binaan lainnya.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ratna Susianawati memberikan sambutan dalam kegiatan dialog serangkaian kunjungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Denpasar, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Senin (28/11/2022).

Ratna menyatakan, perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, termasuk menjadi warga binaan pemasyarakatan, tetap memiliki hak untuk mendapat perlindungan, termasuk perlindungan dari tindakan kekerasan.

Ratna mengatakan, semua pihak secara bersama-sama dan bersinergi memastikan seluruh warga binaan pemasyarakatan itu mendapatkan hak mereka selama menjalani masa pembinaan di lapas.

”Perlu juga upaya pendampingan dan pemulihan agar saat mereka kembali ke lingkungan masyarakat dapat beradaptasi dan tidak mendapatkan stigmanisasi atau perlakuan diskriminasi,” ujarnya.