Terkendala Alat Kesehatan, RS Adonara Beroperasi Januari 2023
Satu-satunya rumah sakit di Pulau Adonara, NTT, itu akan dioperasikan pada Januari 2023. Kendala alat kesehatan yang selama ini menghambat pengoperasian rumah sakit akan dipenuhi sambil berjalan.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
FRANSISKUS PATI HERIN
Suasana Rumah Sakit Adonara di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Jumat (4/11/2022).
LARANTUKA, KOMPAS — Di tengah keterbatasan alat kesehatan lantaran minimnya anggaran, Rumah Sakit Adonara di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dipastikan beroperasi pada Januari 2023. Masyarakat menyambut baik rencana tersebut.
”Sudah kami anggarkan terbatas tahun 2023 dan tahun ini (2022). Pokoknya kami jalan dulu sambil mencari kekurangan alat kesehatan,” kata Penjabat Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi lewat pesan singkat pada Minggu (13/11/2022).
Menurut Doris, sejak beberapa hari terakhir, petugas sudah melakukan penataan halaman serta pembersihan beberapa ruangan yang akan digunakan. Targetnya, akhir tahun ini penataan sudah rampung sehingga siap digunakan. ”Persiapan Januari 2023 beroperasi,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, RS Adonara merupakan rumah sakit tipe D pratama yang mulai dibangun pada 2012 dan selesai tahun 2019. Sayangnya, RS itu belum beroperasi lantaran tidak memiliki alat kesehatan. Pemerintah daerah mengaku tidak memiliki anggaran yang cukup.
FRANSISKUS PATI HERIN
Belum beroperasi, sebagian plafon Rumah Sakit Adonara di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT, rusak seperti tampak pada Jumat (4/11/2022).
Saat didatangi Kompas pada Jumat (4/11) pagi, bangunan di Desa Saosina yang terletak di Pulau Adonara itu dikepung rumput liar yang memenuhi halaman. Tampak juga kotoran hewan yang bertebaran dari halaman, koridor, sampai di dalam ruangan. Tak dirawat, beberapa bagian bangunan, seperti plafon, sudah runtuh.
Struktur bangunan RS Adonara sudah lengkap, di antaranya instalasi gawat darurat, lobi, poliklinik, gedung ibu dan anak, gedung farmasi dan alat-alat steril, pusat medik, gedung rawat inap, kantor, dan dapur. Pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD. Total biaya yang sudah dihabiskan sebesar Rp 36,8 miliar.
Kehadiran rumah sakit itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat Adonara yang kini berjumlah lebih kurang 134.000 jiwa. Inilah rumah sakit pertama di pulau itu. Selama ini, warga Adonara bertumpu pada puskesmas yang berada di pusat kecamatan. Fasilitas dan tenaga kesehatan di puskesmas pun terbatas.
Pasien yang tidak dapat ditolong harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Hendrikus Fernandez di Larantuka, ibu kota kabupaten. Perjalanan ke Larantuka menyeberangi selat dengan kondisi perairan yang sering tidak bersahabat. Banyak pasien meninggal di tengah perjalanan.
FRANSISKUS PATI HERIN
Penjabat Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi
Doris mengatakan, tenaga kesehatan yang ditugaskan di RS Adonara akan dibantu dari semua puskesmas di kabupaten itu. Sebagian lainnya dari RSUD Hendrikus Fernandez yang juga merupakan satu-satunya RS di kabupaten tersebut. Kebutuhan empat tenaga dokter sudah bisa terpenuhi.
Rencana beroperasinya RS Adonara mendapat sambutan positif dari masyarakat Pulau Adonara. Agustinus Masan (40), warga Kelurahan Waiwerang, mengatakan, harapan masyarakat selama ini akan terwujud.
Pinjam alat kesehatan dari RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka atau puskesmas.
”Kami merasa senang karena tidak perlu lagi harus menyeberang ke Larantuka. Rumah sakit semakin dekat,” katanya.
Ia mengaku mengikuti proses pembangunan RS Adonara, termasuk soal pembebasan lahan yang menghadapi berbagai tantangan. Setelah itu, proses pembangunan juga berjalan tidak mulus lantaran minimnya anggaran. ”Pokoknya jalan dulu. Nanti baru lengkapi pelan-pelan,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena juga mendorong agar RS Adonara dioperasionalkan dulu kendati secara terbatas. ”Pinjam alat kesehatan dari RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka atau puskesmas. Juga tenaga kesehatan terbatas ke RS Adonara, lalu mulai jalankan di lapangan,” katanya.
Menurut dia, jika sudah beroperasi, secara perlahan dapat dilengkapi alat kesehatan dan tenaga kesehatan melalui dukungan anggaran dari kabupaten, provinsi, ataupun pusat. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mencari bantuan hibah dari swasta atau organisasi nirlaba yg bergerak di bidang kesehatan.
