Perencanaan Pembangunan Tiga Provinsi Baru, Data Penduduk harus Komprehensif

Tokoh masyarakat hingga DPR berharap agar penjabat gubernur di Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan memprioritaskan penyediaan data untuk perencanaan program pembangunan dan pengentasan masalah kemiskinan.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo (kedua dari kiri), Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo (ketiga dari kiri), dan Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk (kedua dari kanan) mengucapkan sumpah jabatan didampingi Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian (kiri) di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (11/11/2022).

JAYAPURA, KOMPAS- Penyediaan data penduduk untuk tiga provinsi baru yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan wajib disiapkan secara komprehensif. Upaya ini menjadi fondasi untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di tiga provinsi tersebut.

Tokoh masyarakat dan juga Ketua Pengarah Jaringan Damai Papua, Septer Manufandu saat ditemui di Jayapura, Jumat (11/11/2022) kemarin mengatakan, pihaknya mengapresiasi pemekaran tiga provinsi baru dari Papua dengan latar belakang untuk percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, diperlukan sebuah strategi untuk perencanaan pembangunan di tiga provinsi ini melalui penyediaan data mikro.

Septer berpendapat, penjabat gubernur di tiga provinsi baru ini harus menyiapkan sistem informasi yang bersumber dari data nama dan alamat. Adapun pengambilan data dengan fokus mengenai status sosial, tingkat kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan.

Diketahui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meresmikan Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan di Jakarta pada Jumat ini. Tito juga melantik penjabat gubernur di tiga provinsi yang dimekarkan dari Papua ini yakni, Apolo Safanpo sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomo sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan dan Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah.

DOKUMENTASI BADAN PUSAT STATISTIK PAPUA

Indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua pada tahun 2021.

Papua Selatan terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi. Papua Tengah terdiri dari Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya.

Baca juga : Mendagri Lantik Tiga Penjabat Gubernur Provinsi Baru di Papua

Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Delapan kabupaten di Papua Pegunungan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berstatus rendah atau di bawah angka 60. Kabupaten Nduga menjadi daerah dengan angka IPM paling rendah di Papua Pegunungan yakni 32,84.

Di Papua Selatan hanya Merauke dan hanya Mimika di Papua Tengah dengan status IPM tinggi yakni lebih dari angka 70. Sementara enam kabupaten di Papua Tengah dan dua kabupaten di Papua Selatan dengan status angka IPM rendah.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Ketua Pengarah Jaringan Damai Papua, Septer Manufandu.

"Penyediaan data mikro di tiga provinsi ini sangat penting. Tujuannya agar para penjabat gubernur memiliki acuan untuk merencanakan program pembangunan sehingga berdampak meningkatnya angka indeks pembangunan manusia di tiga provinsi ini," kata Septer.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Thomas Sondegau dan juga tokoh masyarakat dari Papua Tengah berharap, penyediaan data penduduk sangat penting untuk persiapan menghadapi pemilihan umum pada tahun 2024 dan mengetahui jumlah masyarakat pra sejahtera.

Diketahui cakupan perekaman KTP elektronik baru mencapai 45,03 persen dari 3.329.605 warga Papua yang wajib memiliki KTP elektronik berdasarkan data hingga tanggal 23 Juni 2022. Adapun hanya beberapa kabupaten yang pelaksanaan perekaman KTP elektronik telah mencapai angka 90 persen, antara lain Merauke, Nabire, Sarmi, Keerom, Boven Digoel, Asmat, Supiori, dan Kabupaten Jayapura.

Sebanyak tiga daerah di Papua Selatan yang data perekaman e-KTP mencapai 90 persen, sedangkan di Papua Tengah hanya satu kabupaten. Sementara di Papua Pegunungan belum ada kabupaten yang perekaman e-KTP mencapai 90 persen.

Kami akan fokus menyiapkan data kependudukan di Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

ARSIP KOMPAS-LANDASAN

Pembuatan dokumen kependudukan untuk warga yang bersumber dari data Sistem Informasi Orang Papua di Kantor Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua, pada bulan November tahun 2021 lalu.

"Penjabat gubernur di tiga daerah juga harus segera melakukan sosialisasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 dan program pemerintah lainnya berjalan lancar," kata Thomas.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Adriana Carolina mengatakan, pihaknya akan tetap melaksanakan tugas di tiga provinsi pemekaran dari Papua. Sebab, belum adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri tentang pembentukan lembaga BPS di tiga provinsi tersebut.

"Kami akan fokus menyiapkan data kependudukan di Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Data utama yang harus disiapkan adalah jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi di tiga wilayah tersebut," kata Adriana.

Baca juga : Tiga Penjabat Gubernur Baru Diminta Kelola Dana Otsus dengan Baik

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo mengatakan, dirinya bersama dua pejabat gubernur lainnya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan negara bagi ketiganya. Ia pun menyatakan mereka akan melaksanakan arahan dari negara untuk menyiapkan sumber daya manusia di setiap organisasi perangkat daerah, penyiapan program kesehatan, program pendidikan dan persiapan untuk pemilu pada tahun 2024.

"Kami akan menyiapkan solusi untuk mengatasi segala tantangan dalam pelaksanaan program nasional. Misalnya masih banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang," tutur Nikolaus.