Palembang Anggarkan Rp 45 Miliar untuk Pompa Kolam Retensi

Pemerintah Kota Palembang akan mengusulkan pengadaan 15 unit pompa berkapasitas 1.000 liter per detik pada tahun anggaran 2023 untuk mengurangi titik banjir di kota sungai itu.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Banjir terjadi di Kawasan 8 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (6/9/2022). Banjir disebabkan luapan air sungai dan cuaca ekstrem. Sejumlah upaya intervensi dilakukan seperti memasang pompa di daerah rawan.

PALEMBANG, KOMPAS — Pemerintah Kota Palembang mengusulkan pengadaan 15 unit pompa berkapasitas 1.000 liter per detik pada tahun anggaran 2023. Rencananya pompa tersebut akan ditempatkan di sejumlah kolam retensi strategis. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi titik banjir di Palembang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Ahmad Bastari Yusak, Selasa (8/11/2022) di Palembang, mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengusulkan pengadaan pompa untuk ditempatkan di 15 kolam retensi strategis yang ada di Palembang. Keberadaan pompa dirasa sangat mendesak mengingat titik rawan banjir di Palembang masih tinggi, yakni berkisar 15-33 titik.

Salah satu penyebab titik banjir masih banyak adalah tersumbatnya aliran air ke kolam retensi akibat saluran drainase yang kurang optimal. ”Banyak saluran air yang terhambat akibat tumpukan sampah atau bangunan yang menutupi saluran,” ucap Ahmad.

Padahal, kolam retensi sudah dibangun sebagai ruang untuk air ketika air sungai pasang atau hujan lebat mengguyur. Kolam retensi juga terhubung langsung dengan anak-anak Sungai Musi sehingga dapat mengurangi risiko banjir di kawasan sekitarnya.

Baca juga : Banjir di Palembang Telan Dua Korban Jiwa

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Petugas sedang memasang pompa di salah satu titik banjir di Jalan R Soekamto, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (6/10/2022). Akibat pasang Sungai Musi dan cuaca ekstrem, sejumlah titik di Kota Palembang terendam. Kondisi ini sempat menghambat aktivitas warga.

Hasil kajian yang dilakukan Korea Selatan pada tahun 2016 menunjukkan Palembang setidaknya membutuhkan sekitar 120 unit kolam retensi. Kolam-kolam retensi itu dibutuhkan seiring dengan kian pesatnya pembangunan kota. Nyatanya, sampai sekarang baru terealisasi sebanyak 46 kolam. ”Seharusnya semua kolam retensi memiliki pompa. Namun, karena anggaran terbatas, kami harus memilih yang prioritas,” ujar Ahmad.

Kolam retensi yang dinilai membutuhkan pompa antara lain kolam retensi di Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Basuki Rahmat, Universitas IBA, Jalan R Soekamto, dan Jalan Residen Abdul Rozak. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan satu unit pompa berkapasitas 1.000 liter per detik sekitar Rp 3 miliar. Dengan kebutuhan 15 unit pompa, anggaran yang akan diusulkan mencapai Rp 45 miliar.

Menurut Ahmad, banjir di Palembang sulit dihilangkan karena dari total luas Palembang, yakni 4.000 hektar, 60 persen di antaranya adalah rawa. Saat pembangunan di atas rawa dilakukan, ruang untuk air berkurang. ”Karena itu, pembangunan kolam retensi menjadi salah satu solusi yang sudah diterapkan sejak masa Kolonial Belanda dulu,” ucap Ahmad.

Hasil kajian yang dilakukan Korea Selatan pada tahun 2016 menunjukkan Palembang setidaknya membutuhkan sekitar 120 unit kolam retensi.

Adapun rencana lainnya adalah dengan menambah petugas kebersihan dan penanggulangan banjir. Mereka bertugas memantau titik banjir dan penyebabnya. Dengan demikian, ketika banjir terjadi, petugas ini langsung turun ke lapangan untuk membereskan masalah yang terjadi. ”Saat ini ada 600 petugas, tetapi kami membutuhkan tambahan 600 petugas lagi agar penanganan banjir bisa lebih cepat,” ucap Ahmad.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Kemacetan yang terjadi di Jalan R Soekamto, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (6/10/2022). Akibat pasang Sungai Musi dan cuaca ekstrem, sejumlah titik di Kota Palembang terendam. Kondisi ini sempat menghambat aktivitas warga.

Mendengar hal ini, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin berharap agar usulan pengadaan pompa itu segera dimasukkan. ”Program pengendalian banjir di Palembang kini menjadi prioritas. Kami berkomitmen tidak akan mencoret apa pun yang diperlukan pemerintah termasuk pengadaan pompa,” ucapnya.

Namun, dia berharap pengusulan harus disegerakan karena saat ini sudah dalam tahap pembahasan. Menurut Zainal, pengadaan pompa merupakan solusi tepat untuk mengurangi risiko banjir karena air segera dikirim ke kolam retensi terdekat. Adapun cara lain yang dianggap efektif mengendalikan banjir adalah revitalisasi sungai dan memperbaiki drainase.

Baca juga : Dilanda Cuaca Ekstrem dan Pasang Sungai, Palembang Terendam Banjir

Ketua Komunitas Peduli Sungai dan Banjir Palembang Alexander menuturkan, kolam retensi yang ada di Palembang memang sudah terkoneksi dengan sungai. Hanya saja, perannya belum optimal karena saluran drainasenya terhambat. Karena itu, selama Januari-November 2022 sudah ada 240 bangunan yang menghambat drainase dibongkar.

Dalam hal itu, Komunitas Peduli Sungai dan Banjir berperan melakukan edukasi dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar tidak terjadi konflik saat pembongkaran berlangsung. Pembongkaran itu dilakukan setelah Palembang dilanda banjir besar pada 25 Desember 2022. Akibat banjir itu dua warga Palembang meregang nyawa.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Sejumlah warga berupaya untuk melewati titik banjir yang ada di kawasan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Selasa (13/11/2018). Banjir dengan ketinggian 60 sentimeter hingga 2 meter merendam 20 titik kawasan di Palembang. Ini adalah banjir terbesar dalam lima tahun terakhir.

Menurut dia, masyarakat harus lebih berperan menanggulangi banjir karena merekalah yang akan menerima dampaknya jika banjir terjadi. ”Jangan hanya memberi kritik, tetapi harus disertai dengan solusi dan masukan kepada pemerintah,” ucapnya.

Kolaborasi antara warga dan pemerintah juga digaungkan oleh Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Palembang Anwar Sadat yang mengusulkan agar dibentuk RT, RW, dan kelurahan siaga bencana yang berperan untuk memberikan informasi serta menjadi garda penanggulangan bencana terdepan ketika bencana melanda daerah tersebut.

Sebanyak 4.100 rukun tetangga (RT) di Palembang perlu dipetakan RT mana yang masuk dalam peta daerah rawan bencana. Setelah itu, dibentuk instrumen kelembagaan yang nantinya menjadi tim penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing.

Setiap orang yang ditunjuk menjadi satuan tugas (satgas) RT siaga bencana akan diberi pelatihan untuk penanggulangan bencana, termasuk mempersiapkan logistik darurat dan evakuasi warga terdampak. Program ini harus digelar sesegera mungkin karena Palembang merupakan kota yang paling berisiko dilanda banjir baik akibat pasang air sungai maupun curah hujan ekstrem.