Penerangan Jalan di Madiun Menggunakan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
Pemkab Madiun meyakini proyek penerangan jalan berperan menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan keselamatan publik, termasuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Realisasi proyek itu ditargetkan Juli 2023.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·3 menit baca
MADIUN, KOMPAS — Kabupaten Madiun, Jawa Timur, akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk membiayai pembangunan infrastruktur penerangan jalan. Keberadaan penerangan jalan di Kabupaten Madiun diyakini bisa menggerakan roda ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.
Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputra mengatakan, pembiayaan proyek infrastruktur alat penerangan jalan (APJ) umum dilakukan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pendanaan yang dipakai merupakan hasil profit sharing dari PT PLN yang diterima Pemkab Madiun setiap tahunnya sebesar Rp 24 miliar. Realisasi proyek itu ditargetkan Juli 2023.
”Saya ingin Madiun terang. Tanpa skema ini, masyarakat Madiun harus menunggu 50 tahun lagi baru terang karena kemampuan APBD yang sangat terbatas. Sementara pembayaran listrik untuk penerangan jalan kepada PLN tidak bisa ditunda,” ujar Ahmad Dawami pada acara ”Sharing Session Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan dengan Skema KPBU” yang berlangsung daring pada Senin (7/11/2022).
Dawami mengatakan, keberadaan APJ akan mendorong pergerakan kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan efisien. Apalagi, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Madiun tumbuh pesat dalam dua tahun terakhir. Keberadaannya terbukti menggembirakan. UMKM bisa menggerakkan ekonomi masyarakat saat pandemi Covid-19 dan menyerap banyak tenaga kerja disaat sektor industri banyak mengurangi pekerjanya.
”Harapannya setelah APJ terealisasi, setiap tempat akan menjadi tempat kerja bagi masyarakat. Usaha produktif berjalan optimal karena pelaku usaha bisa bekerja sampai malam sehingga percepatan pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 bisa terjadi,” kata Dawami.
Dia menambahkan, pengadaan APJ juga diyakini meningkatkan keselamatan publik. Dengan penerangan yang baik hingga ke pelosok desa, kasus kriminalitas akan menurun, terutama kejahatan pada malam hari. Selain itu, angka kecelakaan lalu lintas di jalan desa juga berkurang.
Jalan Panjang Menambang Emas Hitam
Dawami mengatakan, memerlukan waktu dua tahun sejak penandatanganan kerja sama pembiayaan dengan skema KPBU untuk sampai pada tahap penentuan investor. Hasil prakualifikasi proyek KPBU APJ Kabupaten Madiun diumumkan pada Februari 2022.
”Proses paling lama adalah pembahasan analisis bisnis agar investor tertarik menanamkan modalnya. Apalagi, pandemi Covid-19 berdampak terhadap ketidakpastian kondisi ekonomi makro,” ujar Dawami.
Terkait dengan pembiayaan yang bersumber dari pemda, kata Dawami, pihaknya tidak menggunakan APBD. Alasannya, nilainya sangat kecil dan habis untuk biaya operasional rutin seperti membayar gaji pegawai.
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur di Kementerian Keuangan Brahmantio Istidjoso mengatakan, skema pembiayaan alternatif menjadi pilihan ditengah ketidakpastian ekonomi global. Dia meminta pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota tidak bergantung pada APBN dan APBD. Alasannya, beban keuangan negara saat ini cukup berat karena dampak ketidakpastian ekonomi global, pandemi Covid-19, dan perang Rusia-Ukraina.
”Kami mengapresiasi upaya Pemkab Madiun yang berinisiatif menerapkan KPBU dalam proyek infrastruktur APJ. Hal itu merupakan proyek APJ pertama oleh pemda yang menggunakan pembiayaan alternatif. Madiun akan menjadi contoh bagi banyak daerah lain,” kata Brahmantio.
Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PPI) Andre Permana mengatakan, skema KPBU menjadi opsi tidak terhindarkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Pemerintah pusat dan daerah dituntut mencari skema pembiayaan kreatif agar tidak bergantung pada skema lama.
”PT PPI sampai dengan saat ini sudah menjamin 30 proyek dengan nilai pembiayaan diatas Rp 300 triliun,” ujar Andre.