Kembali ke Rumah, Penyintas Banjir di Kalteng Cemas Hidup Setelah Bencana

Banjir di Kalteng mulai surut setelah lebih dari sebulan. Dari delapan kabupaten dan kota yang terendam, kini tersisa enam kabupaten. Pengungsi pun mulai pulang ke rumah.

DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Sukarelawan dan warga mulai membersihkan sekolah-sekolah yang sebelumnya terendam banjir di Kelurahan Baru, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Minggu (6/11/2022).

PANGKALAN BUN, KOMPAS — Sebagian penyintas banjir di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, mulai pulang ke rumah seiring banjir yang mulai surut, Minggu (6/11/2022). Namun, mereka masih dihantui kekhawatiran hidup setelah bencana banjir.

Setelah lebih dari sebulan, para penyintas meninggalkan rumah akibat terdampak banjir. Banyak di antara mereka juga meninggalkan harta benda dan lahan pertanian untuk tinggal di tenda pengungsian. Sebagian penyintas adalah warga Desa Kumpai Batu Bawah dan Desa Tanjung Terantang di Kecamatan Arut Selatan, dua kawasan terparah terdampak banjir kali ini.

Kepala Desa Kumpai Batu Bawah Bambang Silih Warno menjelaskan, warga pergi ke pengungsian akibat banjir setinggi 2 meter. Warga lantas pergi ke Gelanggang Olahraga (GOR) Pemuda di Desa Kumpai Batu Atas.

Di GOR Pemuda Kumpai Batu Atas itu sebelumnya sebanyak 255 orang mengungsi, kini hanya tersisa 30 orang. Tempat pengungsian itu masih dilengkapi dapur umum hingga petugas kesehatan.

Bambang menjelaskan, warganya yang masih mengungsi di GOR sudah sepenuhnya kembali. Hanya ada beberapa pengungsi dari desa lain yang bertahan, terutama yang memiliki bayi dan anak balita. ”Pengungsi mandiri itu yang masih cukup banyak di luar desa karena tinggal di rumah kerabat, tinggal di rumah tetangga juga ada,” kata Bambang, Minggu.

Baca juga: Pengungsi Banjir di Kalteng Butuhkan Layanan Kesehatan

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Ilustrasi-Warga menebar jaring di depan mushala yang terendam banjir di Kampung Sega, Selasa (1/11/2022). Banjir di kabupaten itu hinngga kini belum juga surut. Warga memanfaatkan banjir untuk mencari ikan.

Akan tetapi, Suriansyah, warga Desa Tanjung Terantang, tidak dapat menutupi kekhawatirannya setelah banjir. Kebun karet yang terendam selama lebih dari sebulan tidak bisa disadap. Padahal, kebun itu menjadi satu-satunya harapan untuk menyambung hidup.

”Bencana yang buruk setelah banjir ini, kami mulai mikir kerja apa, mau makan apa,” kata Suriansyah.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, banjir melanda di enam kabupaten dari sebelumnya delapan kabupaten. Enam kabupaten tersebut yaitu Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Sukamara, Seruyan, dan Katingan. Kota Palangkaraya dan Pulang Pisau yang sebelumnya dilanda banjir kini sudah surut.

Baca juga: Banjir Perlahan Surut, Pengungsi Bertahan

DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Sukarelawan dari Palang Merah Indonesia, warga, dan anak-anak sekolah mulai membersihkan lingkungan sekolah yang lebih dari sebulan direndam banjir, Minggu 6/11/2022).

Setidaknya selama banjir Oktober 2022 ini, total 8.209 orang mengungsi, baik mengungsi di tenda darurat maupun di gedung yang disiapkan pemerintah. Dari enam kabupaten yang terendam itu, terdapat 16 kecamatan dengan total 71 desa yang masih terendam banjir.

Di Kotawaringin Barat, BPBPK mencatat empat kecamatan dengan total 30 desa dan kelurahan terdampak. Setidaknya 27.932 orang terdampak dengan total 5.446 orang mengungsi.

Banjir yang mengepung Kota Pangkalan Bun kini juga mulai surut. Banjir di Wilayah Kampung Sega, Kelurahan Baru dan Mendawai pun surut. Beberapa sukarelawan terlihat sedang membersihkan sekolah-sekolah yang bakal digunakan kembali pada Senin (7/11/2022).

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Ilustrasi-Keluarga Didi (40), warga Katingan Hilir, menunggu air banjir surut di wilayahnya pada Rabu (14/9/2022). Banjir sudah seminggu melanda wilayah tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengungkapkan bakal mengevaluasi perizinan perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam di Kalteng. Mereka, menurut dia, juga ikut menimbulkan kerusakan.

”Pemerintah pusat juga harus melihat kembali izin-izin yang mereka berikan, tapi daerah yang menanggung kerusakannya,” kata Sugianto.