Tambah Alokasi Pupuk Bersubsidi, Sumsel Targetkan Produksi 3 Juta Ton GKG pada 2023

Pemerintah memproyeksikan produksi beras di Sumsel mencapai 3 juta ton GKG pada 2023 mendatang. Target ini ditetapkan setelah adanya tambahan kuota pupuk dan juga peningkatan produksi dalam dua tahun terakhir.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Alat berat dikerahkan untuk membuat saluran irigasi di sawah pasang surut bertanah gambut di kawasan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Selasa (23/5/2017).

PALEMBANG, KOMPAS — Pemerintah memproyeksikan produksi gabah kering giling di Sumatera Selatan mencapai 3 juta ton pada 2023. Target ini ditetapkan setelah adanya tambahan kuota pupuk bersubsidi dan tren peningkatan produksi dalam dua tahun terakhir.

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Selatan Bambang Pramono, Senin (31/10/2022), di Palembang, mengatakan melihat perkembangan produksi gabah yang meningkat dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Sumsel menargetkan produksi gabah kering giling (GKG) pada 2023 mencapai 3 juta ton. Angka ini lebih besar daripada produksi tahun 2022 yang diproyeksikan mencapai 2,7 juta ton GKG dan 2021 yang mencapai 2,54 juta ton GKG.

Optimisme ini muncul mengingat jumlah kuota pupuk di Sumsel bertambah signifikan. Pada tahun 2023, alokasi pupuk urea untuk Sumsel meningkat 75,7 persen dari semula 142.514 ton pada tahun 2022 menjadi 250.475 ton di tahun 2023.

Adapun kuota pupuk NPK juga meningkat 89,4 persen dari yang semula 99.663 ton di tahun 2022 menjadi 250.475 ton di tahun 2023. ”Peningkatan alokasi ini merupakan yang tertinggi sejak 10 tahun terakhir,” ucap Bambang.

Baca juga : Inflasi Sumsel Diprediksi Kembali ke Koridornya pada 2023

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Seorang petani menggarap lahan sawah di Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (7/12/2021). Sebagai provinsi penghasil beras, Sumsel masih dilanda ketimpangan lahan baku sawah.

Namun, seiring dengan peningkatan ini, penyaluran harus diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya kebocoran. Karena itu, validasi data petani harus dilakukan secara optimal agar pupuk bersubsidi benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak.

Peningkatan produksi gabah diproyeksikan akan terjadi di beberapa daerah sentra padi, seperti Banyuasin, yang sekarang menjadi kabupaten penghasil beras nomor empat terbesar di Indonesia dan juga beberapa daerah lain, seperti Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, dan Muara Enim.

Dengan peningkatan ini, diharapkan petani bisa lebih bersemangat untuk melakukan penanaman. ”Saya minta penyuluh pertanian juga terus membimbing para petani agar dapat mengelola lahan secara baik sehingga gabah yang dihasilkan bisa meningkat,” ucapnya.

Bambang mengatakan, dengan kenaikan ini, diharapkan Sumsel bisa menjadi daerah penopang pangan nasional. Dengan kenaikan produksi gabah pada tahun 2023 itu, diharapkan Sumsel bisa mengirimkan 2,1 juta ton GKG atau setara 1,7 juta ton beras kepada daerah lain yang membutuhkan. ”Itu karena konsumsi beras di Sumsel hanya sekitar 900.000 ton beras per tahun,” ucapnya.

Pembatasan dosis

Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia Sumsel Sunan mengatakan, walau jumlah pupuk ditambah, dosis pupuk untuk 1 hektar lahan berkurang dari biasanya. Berdasarkan penelitian Litbang Pertanian, dosis pupuk pada 1 hektar lahan sawah di Sumsel hanya berkisar 125-175 kilogram (kg).

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Petugas melintasi gudang pupuk milik PT Pupuk Sriwidjaja di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (28/04/2018). Penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2017 mencapai 9,5 juta ton.

Padahal, kebutuhan pupuk di lahan pasang surut berkisar 200-250 kg per hektar. Dengan pembatasan dosis itu, dikhawatirkan petani tidak bisa memupuk lahannya dengan optimal. Jika itu terjadi, produksi lahan pun berkurang.

Hal ini penting karena sebagian besar lahan pertanian di Sumsel merupakan lahan pasang surut dan petani terbiasa menebar benih dengan sistem sonor yang membutuhkan pupuk lebih banyak dibandingkan lahan sawah dengan sistem tanam.

”Dengan pembatasan ini, petani harus membeli pupuk komersial agar produksi lahan tidak menurun,” ucap Sunan. Ia berencana mengirimkan surat kepada Kementerian Pertanian untuk mengubah kebutuhan dosis tersebut agar bisa disesuaikan dengan alokasi yang disediakan.

Dengan pembatasan ini, petani harus membeli pupuk komersial agar produksi lahan tidak menurun.

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Supriyono mengimbau agar produksi beras di Sumsel bisa tetap terjaga agar tidak terjadi gejolak harga yang bisa memicu inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, inflasi di Sumsel pada September 2022 mencapai 6,70 persen.

Baca juga : Beda Data, Luas Sawah di Sumsel Diverifikasi Ulang

MELATI MEWANGI

Tumpukan beras di Toko Beras Astu yang terletak di Pasar Beras Johar Karawang, Jawa Barat, Senin (22/3/2021). Saat ini, kiriman stok beras didominasi beras dari Demak, Jawa Tengah, dan Indramayu, Jawa Barat.

Inflasi disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga komoditas pangan, seperti beras. ”Kenaikan harga beras yang paling signifikan ada di Kabupaten Banyuasin. Penyebabnya, saat ini di sana masih musim tanam,” ucapnya.

Dia berharap semua pihak dapat berperan untuk mendistribusikan hasil pertanian dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Dengan begitu, lonjakan harga komoditas dapat ditekan. ”Harapannya, pada Januari ketika panen tiba, harga beras bisa kembali normal,” kata Supriyono.