Jalur Trans-Kalimantan di Kabupaten Ketapang Masih Tergenang Banjir
Jalur trans-Kalimantan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, hingga Selasa (11/10/2022) masih terendam banjir. Akses jalan ke pedalaman juga terhambat.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·2 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Sebagian jalur trans-Kalimantan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, belum bisa dilewati kendaraan bermotor akibat masih terendam banjir hingga Selasa (11/10/2022). Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi rawan lumpuh.
Banjir di kawasan itu terjadi sejak Senin (10/10/2022). Kawasan terdampak berada di Kecamatan Simpang Hulu dan Kecamatan Nanga Tayap. Tanpa kendaraan bermotor, warga memanfaatkan rakit untuk menjalankan aktivitasnya.
Fabianus (32), warga Nanga Tayap, Selasa, menuturkan, setidaknya ada tiga area banjir di jalan utama trans-Kalimantan di Ketapang. Panjangnya berkisar 100-150 meter dengan ketinggian genangan air 80-100 sentimeter. Sementara di Simpang Hulu, banjir tercatat setinggi 30 cm. Dendi (29), warga Kecamatan Simpang Hulu, mengatakan, sejumlah sepeda motor masih sulit melintasi kawasan itu.
Tidak hanya di jalan utama, akses antardesa di Ketapang juga terhambat. Nacha (25), warga Riam Kota, Kecamatan Jelai Hulu, menuturkan, ketinggian banjir mencapai 5-6 meter. Banjir merendam sejumlah rumah sehingga membuat sebagian warga mengungsi. Jelai Hulu berjarak sekitar 140 kilometer dari pusat kota Ketapang.
”Sejauh ini, aktivitas ekonomi lumpuh. Sudah ada bantuan logistik, tapi banyak warga masih membutuhkan air bersih dan makanan tambahan,” katanya.
Camat Jelai Hulu Markus mengatakan, dari 22 desa, sebanyak 18 desa terendam banjir. Akibatnya, jumlah warga terdampak lebih dari 1.000 orang. Hal itu membuat sedikitnya 50 keluarga mengungsi ke Kantor Camat Jelai Hulu, gedung SMA, dan gedung SMP.
”Kalau bisa, kami dibantu helikopter untuk menjangkau desa-desa yang terisolasi. Ada desa yang tidak bisa dilintasi menggunakan jalur sungai karena arus deras dan jalur darat lumpuh,” ujarnya.
Perwakilan Tim Satuan Tugas Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar Daniel menuturkan, Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Penetapan status itu penting untuk menggerakkan personel, peralatan, dan logistik di daerah bencana.
Sejauh ini, katanya, Pemprov Kalbar memiliki 200 ton cadangan beras. Setiap kota dan kabupaten juga memiliki cadangan beras hingga 100 ton. Semuanya terbuka untuk disalurkan kepada warga terdampak banjir.