Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Belum Ideal

Dari total komitmen belanja produk dalam negeri sebesar Rp 950,33 triliun, realisasi belanja produk dalam negeri pemerintah baru sekitar 50,9 persen. Pemerintah terus mendorong kementerian, lembaga, pemda, dan BUMN.

COKORDA YUDISTIRA

Acara Business Matching Tahap IV dengan tema Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (6/10/2022). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pidato kunci.

BADUNG, KOMPAS — Realisasi belanja produk dalam negeri tahun ini masih belum ideal. Sejauh ini, pemerintah baru membelanjakan sekitar 50,9 persen atau Rp 487 triliun dari total komitmen belanja produk dalam negeri mencapai Rp 950,33 triliun. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara tengah didorong untuk meningkatkan realisasi itu.

Keinginan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat membuka acara Business Matching Tahap IV di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (6/10/2022). Pada acara bertema ”Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN” itu, Luhut menyatakan, kebijakan afirmatif dengan membeli produk barang dan jasa buatan dalam negeri berpengaruh besar meningkatkan ketahanan bangsa.

Hal itu, kata Luhut, sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Semua didukung Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Oleh karena itu, ke depan, Luhut menyatakan, pemerintah akan membatasi alokasi belanja produk luar negeri dalam APBN. Dia mengimbau seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN agar membeli dan menggunakan produk barang dan jasa buatan dalam negeri. ”Jadi, kita semua harus kompak,” kata Luhut.

Baca juga: Jaga Momentum dengan Optimalisasi Produk Lokal

COKORDA YUDISTIRA

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan pemaparannya pada acara Business Matching Tahap IV dengan tema Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMNdi Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (6/10/2022).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, hasil kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada September 2022 dengan menggunakan simulasi model Computable General Equilibrium (CGE) mengindikasikan belanja produk dalam negeri (PDN) tahun 2021 sebesar Rp 72,6 triliun memberikan pengaruh 0,94 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Nilai itu setara Rp 159,52 triliun dari pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku (ADHB).

”Berbelanja produk dalam negeri senilai Rp 1 akan menghasilkan Rp 2,2 terhadap perekonomian nasional,” katanya.

Agus juga menyatakan, pihaknya akan membuat langkah terobosan guna meningkatkan jumlah PDN masuk dalam e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah. Beberapa di antaranya menambah jumlah penilai dan lembaga sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), penyederhanaan sertifikasi TKDN untuk industri kecil, serta penguatan data suplai PDN dalam Sistem Informasi Industri Nasional.

”Ini untuk mewujudkan komitmen bangga buatan Indonesia,” kata Agus.

Belanja Polri

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Acara Business Matching Tahap IV digelar dengan tema Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (6/10/2022). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri acara pembukaan bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (paling kanan) dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono (tengah).

Salah satu lembaga yang mendapat apresiasi penggunaan produk dalam negeri adalah Polri. Realisasi belanja PDN Polri mencapai 74,82 persen atau berada di posisi tiga besar setelah Kementerian Pertahanan (99,79 persen) dan Kementerian Perhubungan (75,23 persen).

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono mengatakan, pihaknya berkomitmen meningkatkan belanja PDN. Gatot menambahkan, kegiatan temu bisnis tersebut juga dalam rangka percepatan belanja PDN.

Asisten Logistik Polri Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, realisasi belanja barang dan jasa PDN Polri sudah lebih dari 70 persen. Dia menyebutkan, Kepala Polri berkomitmen meningkatkan belanja PDN sehingga belanja produk buatan dalam negeri diharapkan memicu dan memacu perekonomian masyarakat.

Baca juga: Belanja Produk Dalam Negeri