Wapres: Bangun Dialog Sosial untuk Pecahkan Masalah Ketenagakerjaan di Masa Krisis
Tantangan krisis global saat ini menuntut penguatan kolaborasi baik pemangku kepentingan di dalam negeri maupun negara-negara lain untuk menciptakan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan resiliensi.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·5 menit baca
RUNIK SRI ASTUTI
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Napak Tilas Peringatan dan Harlah Ke-67 Konfederasi Sarbumusi di Sidoarjo, Jatim, Jumat (30/9/2022).
SIDOARJO, KOMPAS — Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin meminta organisasi buruh atau pekerja berpartisipasi membangun dialog sosial untuk memecahkan berbagai masalah di bidang ketenagakerjaan. Tantangan yang dihadapi di tengah krisis global saat ini menuntut penguatan kolaborasi baik pemangku kepentingan di dalam negeri maupun negara-negara lain untuk menciptakan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki resiliensi.
Dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan yang juga berpusat pada pekerja, yaitu dengan memperhatikan hak, kebutuhan, dan aspirasi buruh. Hal ini sejalan dengan mandat Deklarasi 100 Tahun Organisasi Buruh Internasional (ILO).
”Pemerintah, pengusaha, dan buruh mesti memperbarui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan. Apalagi, saat ini kita memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju,” ujar Ma’ruf Amin saat menghadiri acara Napak Tilas, Peringatan dan Harlah Ke-67 Konfederasi Sarbumusi di Grha Pabrik Gula Toelangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (30/9/2022).
Acara itu dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fuziyah. Hadir pula Presiden Konfederasi Sarbumusi Irham Ali Saifuddin.
Wapres mengatakan, tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut. Sebagaimana rekomendasi ILO, dialog sosial menjadi mekanisme yang paling efektif dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespons tantangan di bidang ketenagakerjaan.
RUNIK SRI ASTUTI
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri acara napak tilas dan peringatan Harlah Ke-67 Konfederasi Sarbumusi di PG Toelangan, Sidooarjo, Jatim, Jumat (30/9/2022).
Studi yang dilakukan ILO tahun 2021 di 133 negara menunjukkan bahwa serikat buruh berkolaborasi dengan pemerintah dan pengusaha melalui dialog sosial untuk merumuskan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam memperkuat kapasitas pekerja saat krisis menerpa, maupun dalam menyusun strategi jangka panjang untuk mengatasi dampak krisis.
Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19. Selain memperhatikan visi, agenda, dan tren global di bidang ketenagakerjaan tersebut, Wapres juga berharap seluruh anggota Konfederasi Sarbumusi terus memegang teguh nilai-nilai dan paham nahdliyin (warga Nahdlatul Ulama/NU) dalam merespons berbagai persoalan.
NU menganut paham ahlussunah wal jama’ah yang memiliki pola pikir mengambil jalan tengah antara aqli dan naqli. Inilah identitas nahdliyin. Kerangka berpikir nahdliyin disebut fikrah nahdliyah yang dilandaskan pada khittah nahdliyah dalam menentukan arah perjuangan untuk mewujudkan ishlah-al-ummah atau perbaikan umat.
Dialog sosial yang dimandatkan ILO sesungguhnya selaras dengan cara berpikir NU tersebut. Dialog sosial akan menunjang kohesi sosial yang akan berkontribusi pada berfungsinya perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja. Ini juga yang diinginkan NU, kebaikan dan perbaikan bagi umat, bangsa, dan negara.
Oleh karena itulah, di peringatan hari lahir Sarbumusi tersebut, Wapres menyampaikan apresiasi atas kiprah organisasi yang menjadi badan otonom NU sejak tahun 1955 itu sehingga menjadi salah satu dari lima organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang. ”Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi Konfederasi Sarbumusi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama,” kata Ma’ruf Amin.
RUNIK SRI ASTUTI
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Napak Tilas Peringatan dan Harlah Ke-67 Konfederasi Sarbumusi di Sidoarjo, Jatim, Jumat (30/9/2022).
Dunia kerja baru
Wapres Ma’ruf Amin menambahkan, selama pandemi Covid-19, dunia kerja nasional dan global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi di berbagai bidang, salah satunya ketenagakerjaan. Hal ini pun menuntut upaya pemulihan yang berpusat pada tenaga kerja dengan memperhatikan hak, kebutuhan, dan aspirasi buruh. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan harus dapat memastikan hak dan kewajiban tenaga kerja terpenuhi dengan baik.
”Institusi ketenagakerjaan mesti menjadikan pekerja sebagai fokus dari dunia kerja baru dengan memastikan pemenuhan hak dan perlindungan yang memadai bagi semua pekerja,” ucap Ma’ruf Amin.
Pemenuhan hak dan kewajiban ini, lanjutnya, harus meliputi seluruh pekerja, baik laki-laki, perempuan, maupun penyandang disabilitas. Lingkungan kerja haruslah aman bagi pekerja secara inklusif dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas, serta menyediakan akses pendidikan dan infrastruktur yang inklusif pula.
Wapres pun menekankan, selain inklusivitas, perlindungan sosial yang langsung menyasar pekerja juga menjadi hal penting untuk dilaksanakan. Hak-hak pekerja yang adaptif semestinya dapat dipenuhi. Pekerja seyogianya mendapatkan perlindungan sosial yang layak, terutama bagi yang terdampak pandemi Covid-19, seperti yang diterapkan di Indonesia berupa, antara lain, Program Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Kartu PraKerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Program Padat Karya di kementerian dan pemda.
Di sisi lain, dari aspek individu para tenaga kerja, Wapres mengimbau bahwa kemampuan juga perlu terus diasah dan ditingkatkan sehingga seluruh pemenuhan hak dan kewajiban yang diberikan dapat berjalan seirama dengan kualitas kemampuan para tenaga kerja tersebut.
Kemampuan inovasi dan literasi pekerja juga harus terus ditingkatkan, utamanya terkait tren yang akan membentuk masa depan, seperti teknologi digital yang masif, kecerdasan buatan, dan ekonomi hijau. Pekerja Indonesia mesti meningkatkan daya saingnya secara terus-menerus melalui skilling, reskilling, dan upskilling.
Sementara Gubernur Jatim Khofifah mengatakan, pihaknya berharap Sarbumusi tidak hanya mampu memberdayakan anggotanya sebagai pekerja. Dia ingin organisasi ini mampu membawa anggotanya bertransformasi dan naik kelas menjadi pelaku usaha.
Sementara itu, Irham Ali Saifudin mengatakan, Sarbumusi merupakan salah satu serikat tertua yang masih bertahan hingga saat ini. Pihaknya memang mengambil tempat peringatan hari lahir di PG Toelangan karena di sinilah organisasi buruh ini dahulu dilahirkan.
Sarbumusi ingin mengambil peran strategis dalam isu ketenagakerjaan baik dalam kancah nasional maupun global. Pihaknya ingin menginisiasi lahirnya serikat buruh muslimin internasional sehingga negara-negara berbasis Muslim bisa memiliki suara dan kontribusi kuat dalam upaya membangun kontrak-kontrak sosial di bidang ketenagakerjaan.
”Berharap organisasi ini bisa kembali pada masa kejayaannya. Dulu sarbumusi pernah menjadi organisasi buruh terbesar kedua di Indonesia,” ujar Irham.
Sarbumusi didirikan pada 27 September 1955 di Pabrik Gula Toelangan, Sidoarjo. Sarbumusi merupakan wujud respons NU terhadap permasalahan pekerja. Jumlah anggota mencapai 400.000 orang yang tersebar dalam beberapa federasi, seperti serikat buruh listrik, transportasi, tambang, tenaga kerja luar negeri, pertanian, dan lembaga masyarakat desa hutan.
