Pengendalian Inflasi dan Perlindungan Sosial Dampak Kenaikan BBM Terus Bergulir di Jatim
Pengendalian inflasi dan perlindungan sosial masyarakat untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM di sektor ekonomi terus digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jatim dengan total anggaran Rp 257 miliar.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·5 menit baca
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Fatma melayani pembeli di Pasar Pabean, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (7/3/2022). Jelang Ramadhan, sejumlah harga komoditas di pasar Kota Surabaya mengalami tren kenaikan.
SURABAYA, KOMPAS — Sedikitnya Rp 257 miliar digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM. Dana itu bersumber dari dana insentif daerah dan hasil sinkronisasi program kerja reguler organisasi perangkat daerah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (30/9/2022), di Surabaya, mengatakan, ada tiga hal yang diantisipasi terkait kenaikan harga BBM. Hal itu adalah inflasi yang bersumber dari fluktuasi tajam kenaikan harga bahan pangan pokok, penurunan daya beli masyarakat, dan bertambahnya kemiskinan.
Anggaran Rp 257 miliar itu tersebar dalam program, antara lain, pemberian bantuan tambahan bagi penerima program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Rp 600.000 per orang dengan sasaran 4.000 orang. Total nilainya mencapai Rp 2,4 miliar.
”Selain itu, bansos bagi 24.271 pengemudi ojek konvensional dan daring dengan nilai bantuan masing-masing Rp 600.000 per orang. Total bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 miliar,” ujar Khofifah.
Warga membeli cabai di Pasar Pabean, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (7/3/2022). Jelang Ramadhan, sejumlah komoditas di pasar Kota Surabaya mengalami tren kenaikan.
Pemprov Jatim, lanjutnya, juga memprogramkan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 angkutan umum, terutama angkot. Total dana yang disiapkan Rp 64,147 miliar. Bansos juga diberikan bagi 30.000 pelaku usaha mikro. Setiap pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan Rp 600.000 dengan total alokasi anggaran Rp 18 miliar.
Ia juga menambahkan, pihaknya telah mengalokasikan bantuan sosial bagi 20.770 nelayan di Jatim. Setiap nelayan akan mendapatkan bantuan Rp 600.000 sehingga total anggaran yang dialokasikan Rp 12,462 miliar.
Khofifah menambahkan, untuk mengantisipasi inflasi dari sektor pangan, pihaknya rutin menggelar lumbung pangan Jatim dan operasi pasar (OP) di lima kawasan dan 25 pasar rakyat. Anggaran yang disiapkan Rp 17,7 miliar.
Di sektor pertanian, Pemprov Jatim juga mengucurkan bantuan program pekarangan pangan lestari berupa paket hidroponik, benih bibit hortikultura, dan kolam lele bagi 100 kelompok atau sekitar 5.000 rumah tangga. Setiap penerima manfaat akan mendapatkan Rp 30 juta dengan total bantuan senilai Rp 3 miliar. Mantan Menteri Sosial itu menambahkan, di sektor transportasi telah diberikan subsidi transportasi berupa subsidi angkutan kapal perintis sebesar Rp 15 miliar dan subsidi penumpang bus Transjatim senilai Rp 9 miliar.
”Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan program aksi bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim bangkit,” ucapnya.
Terkait program bantalan sosial, Pemprov Jatim mengalokasikan bantuan sosial reguler berupa program keluarga harapan plus bagi 40.000 keluarga dengan total dana Rp 80 miliar. Khofifah mengatakan, pihaknya terus mengoptimalkan pemulihan ekonomi yang fokus menggerakkan kembali agroindustri, pariwisata, dan investasi untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.
”Hal ini juga dilakukan untuk menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait melalui pemulihan industri dan perdagangan. Transformasi bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif, akselerasi investasi, serta penguatan koperasi dan UMKM,” kata Khofifah.
KOMPAS/DAHLIA IRAWATI
Suasana ruang pamer produk UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Secara khusus Khofifah meminta bupati dan wali kota di wilayahnya menyusun langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran penyesuaian harga di beberapa daerah sangat fluktuatif. Hal itu berpotensi membuat daya beli masyarakat turun.
Apabila daya beli turun dan tidak diantisipasi, dikhawatirkan angka kemiskinan bisa bertambah. Anggaran Rp 257 miliar yang digelontorkan Pemprov Jatim tersebut nilainya tidak terlalu besar. Oleh karena itu, ia meminta dana transfer umum dari kabupaten dan kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan, dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.
Terkait angka kemiskinan, Pemprov Jatim telah menerima data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) langsung dari Presiden RI Joko Widodo, Kamis (29/9/2022) siang. Menyikapi hal itu, Khofifah berkomitmen tancap gas memberantas kemiskinan ekstrem di wilayahnya demi mewujudkan target nol kemiskinan ekstrem pada 2024.
KOMPAS/DAHLIA IRAWATI
Warga antre membeli bahan pokok murah dalam Operasi Pasar Murah, Selasa (14/09/2022), yang digelar Pemkot Malang bekerja sama dengan BUMN, Bank Indonesia, dan sejumlah institusi lain.
Data P3KE ini akan menjadi acuan siapa saja yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah dan mendapatkan intervensi agar mereka bisa naik kelas dari status miskin ekstrem menjadi lebih sejahtera. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri juga berupaya menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
”Dengan adanya P3KE yang berisi nama dan alamat sasaran penerima bantuan, ia berharap bantuan bisa lebih tepat sasaran. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih, bantuan lebih tepat sasaran, dan bisa lebih merata,” katanya.
Di Jatim ada 25 kabupaten kota yang menjadi daerah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Di 25 daerah ini digelontor berbagai program penyejahteraan dan pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa meningkat kesejahteraannya. Berbagai program perlindungan sosial telah disalurkan Pemprov Jarim dalam upaya memberikan penguatan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti Bantuan Usaha Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan untuk program Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
”Hasilnya, berdasarkan data BPS pada periode Maret 2020-September 2021 penurunan angka kemiskinan di Jatim mencapai 313.130 jiwa. Pada periode Maret 2021-Maret 2022, penurunan angka kemiskinan berhasil mencapai angka 391.400 jiwa dan menjadi tertinggi nasional,” ujar Khofifah.
KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI
Perajin batik tulis Pamekasan, Jawa Timur, memamerkan karyanya di Festival UMKM Kemenkeu Satu di Sidoarjo, Rabu (28/9/2022). Festival ini diikuti 120 pelaku UMKM binaan Kemenkeu dari sejumlah daerah di Jatim
Berdayakan UMKM
Sekretaris Daerah Jatim Adhy Karyono menambahkan, pemberdayaan UMKM di wilayahnya sangat penting karena perekonomian regional disokong oleh usaha yang kini berjumlah lebih dari 9,78 juta unit. UMKM bahkan menjadi tulang punggung perekonomian Jatim yang turut serta berperan mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antarkelompok, antarsektor, maupun antarwilayah. Contohnya melalui ekspor dan misi dagang ke provinsi lain di luar Jatim.
”Jatim termasuk 10 provinsi yang bisa mengendalikan inflasi. Hal ini merupakan kontribusi dari salah satunya UMKM. Adapun kontribusi UMKM terhadap produk domestik regional bruto mencapai 57,81 persen,” kata Adhy.
Menurut Adhy, tingkat resiliensi Jatim terhadap krisis global cukup tinggi sehingga pertumbuhan ekonominya bagus, yakni mencapai 5,74 persen pada tahun ini. Hal itu dipicu kondisi penduduk Jatim yang mayoritas menjadi aktor ekonomi. Di sisi lain, pelaku UMKM juga berkontribusi menciptakan lapangan kerja sehingga perekonomian daerah menjadi tersokong.
