Pemantauan Intensif, Bantuan Kebutuhan Pokok, dan OP Tumpuan Pengendalian Inflasi

Kalbar mendapatkan insentif dari pemerintah pusat Rp 10,83 miliar karena dinilai bisa mengendalikan inflasi Mei-Agustus. Pengendalian inflasi bertumpu pada pemantauan intensif, bantuan kebutuhan pokok, dan operasi pasar.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberi bantuan paket kebutuhan pokok kepada masyarakat tidak mampu di Kecamatan Pontianak Barat, Sabtu (10/9/2022). Kebijakan tersebut dalam rangka mengendalikan inflasi.

PONTIANAK, KOMPAS — Kalimantan Barat mendapatkan insentif dari pemerintah pusat sebesar Rp 10,83 miliar karena dinilai bisa mengendalikan inflasi pada Mei-Agustus. Pengendalian inflasi selama ini bertumpu pada pemantauan harga secara intensif, bantuan kebutuhan pokok, dan operasi pasar. Ke depan, dengan insentif itu akan ada tambahan program padat karya bagi masyarakat.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Jumat (30/9/2022), menuturkan, periode Mei-Agustus 2022 Pemerintah Provinsi Kalbar dinilai oleh pemerintah pusat bisa mengendalikan inflasi di daerah sehingga mendapatkan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp 10,83 miliar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar, inflasi di Kalbar pada Mei 2022 sebesar 0,80 persen. Kemudian, pada Juni inflasi di Kalbar 0,09 persen dan pada Juli inflasi sebesar 0,12 persen. Sementara itu, pada Agustus, di Kalbar deflasi sebesar 0,07 persen.

Sutarmidji mengatakan, ada tiga kabupaten/kota di Kalbar yang masuk dalam sampel perhitungan inflasi, yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sintang.

Dalam mengendaliklan inflasi di Kalbar selama ini, ia meminta tim pengendali inflasi daerah (TPID) memantau inflasi setiap minggu. Jika dari pemantauan itu ada tren harga komoditas pangan tertentu meningkat, dilakukan operasi pasar (OP) secepatnya.

”Misalnya harga telur ayam di pasar Rp 30.000 per kg, sedangkan harga di agen hanya Rp 24.000 per kg, maka kami melakukan operasi pasar dengan harga agen. Contoh lain melihat tren kuliner yang menggunakan cabai, maka diantisipasi dengan stok yang memadai,” ucapnya.

Ketersediaan beras juga selalu dipantau karena beras komponen penyumbanag inflasi yang cukup besar secara nasional, yakni 74 persen. Untuk pengendalian inflasi pascapenyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) pada September, pihaknya mengalokasikan 2 persen dana alokasi umum atau setara Rp 11 miliar untuk fokus pada dua kebijakan, yaitu operasi pasar dan bantuan kebutuhan pokok, untuk masyarakat yang tidak mampu. Paket kebutuhan pokok se-Kalbar berjumlah sekitar 25.000 paket.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberi bantuan paket kebutuhan pokok kepada masyarakat tidak mampu di Kecamatan Pontianak Barat, Sabtu (10/9/2022). Kebijakan tersebut dalam rangka mengendalikan inflasi.

Upaya pengendalian inflasi dari September hingga akhir tahun terus dilakukan. Dengan adanya insentif Rp 10,83 miliar dari pemerintah pusat akan dipergunakan untuk bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin dan operasi pasar. Selain itu, di beberapa daerah yang memerlukan penghasilan akan dilaksanakan program padat karya.

”Bulan Oktober nanti dana tersebut akan mulai dipergunakan untuk beberapa program tersebut. Pilihan kebijakan dari pusat ada beberapa. Namun, saya memilih kebijakan tersebut karena lebih cepat berdampak dan efektif sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing,” ujarnya.

Baca juga: Pemprov Kalbar Bagikan Paket Bahan Kebutuhan Pokok dan Gelar Operasi Pasar

Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak, Eddy Suratman, menuturkan, inflasi Kalbar diukur di tiga kabupaten/kota sebagai sampel. Namun, Pontianak bisa dikatakan sebagai barometer inflasi di Kalbar.

”Pertemuan membahas pengendalian inflasi kerap dilakukan di Pontianak. Ketersediaan barang selalu dipantau. Kemudain, stok yang tersedia dilihat cukup untuk berapa bulan ke depan. Aparat penegak hukum juga sering diundang memantau apakah ada penimbunan atau tidak,” ujar Eddy.

Jika, misalnya, terjadi inflasi, akan dicek komoditas apa yang lebih spesifik penyumbang inflasi. Eddy menuturkan, pernah suatu ketika harga cabai meningkat, maka ada kegiatan TPID Pontianak membagikan bibit cabai dalam pot kepada masyarakat sehingga permintaan cabai tidak meningkat dalam periode tertentu.

”Ada upaya mengoptimalkan produksi sendiri di skala rumah tangga,” ujarnya lagi.

Harga komoditas juga diinformasikan di depan pasar sehingga tidak boleh lebih tinggi dari yang diumumkan. Di Pontianak juga pernah dibuat toko pengendali milik pemerintah. Jika ada harga komoditas tertentu meningkat sangat signifikan, toko pengendali akan menjual komoditas tersebut lebih rendah hingga situasi normal.

Baca juga: Pemprov Kalbar Segera Gelar Operasi Pasar di Kabupaten Sintang