PLN NTT membangun kelistrikan di 97 desa tahun ini menggunakan dana penyertaan modal negara senilai lebih dari Rp 50 miliar.
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·4 menit baca
KUPANG, KOMPAS — Sebanyak 97 desa kategori tertinggal, terdepan, dan terluar di wilayah selatan Nusa Tenggara Timur segera mendapatkan listrik dari PLN Unit Induk Wilayah NTT. Untuk hal itu, pemerintah mengalokasikan dana penyertaan modal negara senilai Rp 258 miliar. Masih banyaknya desa di NTT yang belum teraliri listrik menyebabkan perwakilan masyarakat dari salah satu desa di Timor Tengah Selatan melakukan demonstrasi damai di Kantor Layanan PLN Soe, mendesak kehadiran listrik di desa itu.
Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto di Kupang, Selasa (27/9/2022), menyebutkan, jumlah keluarga di 97 desa itu mencapai 19.650 keluarga. Mereka masuk dalam kelompok warga tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selama ini penerangan mereka tergantung dari genset, lilin, lampu pelita, dan lampu teplok.
”Program listrik masuk di 97 desa tahun ini, diprioritaskan untuk desa-desa kategori 3T tersebut. Lebih khusus lagi di wilayah selatan NTT, terutama di daerah kepulauan, seperti Kabupaten Rote Ndao, Sabu Raijua, dan sebagian daratan Pulau Timor bagian selatan,” kata Priyanto.
Pemerintah mendukung pembangunan itu melalui dana penyertaan modal negara (PMN) sebagai komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di seluruh wilayah secara bertahap, termasuk kehadiran listrik.
Saat ini rasio elektrifikasi NTT mencapai 92,33 persen. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar target elektrifikasi 100 persen pada tahun 2025 bisa tercapai. ”Saya senang, di NTT terjadi peningkatan rasio elektrifikasi secara signifikan. Kami tetap terus bekerja keras untuk mencapai elektrifikasi 100 persen itu,” kata Adi.
Selama 2022, PLN telah mendapatkan PMN senilai Rp 5 triliun. Dukungan pemerintah melalui PLN tersebutmembantu percepatan pembangunan listrik sampai ke daerah pelosok. Kesejahteraan dan keadilan layanan pemerintah harus merata di seluruh wilayah, termasuk di wilayah 3T, di NTT.
Salah satu desa 3T yang mendapat bantuan adalah Desa Mbueain di Kabupaten Rote Ndao. Desa itu telah mendapatkan fasilitas kelistrikan dengan bantuan dana PMN pada Agustus 2022. PLN memanfaatkan dana PMN itu untuk membangun jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 9,04 kilometer sirkuit (kms) dan tiga gardu dengan kapasitas total 150 kilovolt ampere (kVA). Ini untuk melayani listrik bagi 282 keluarga atau pelanggan di desa itu.
Dengan dukungan dana PMN, PLN dapat menghadirkan listrik ke 115.868 keluarga di 508 desa di NTT sepanjang 2019-2021. Pembangunan JTM sepanjang 2.186 kms, jaringan tegangan rendah sepanjang 2.680 kms, gardu sebanyak 29.678 kVA, dan pembangunan listrik tenaga surya sebanyak 24 unit.
Percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan ini juga mendongkrak kenaikan elektrifikasi listrik di NTT. Tahun 2017, tingkat elektrifikasi baru 59,58 persen, lalu naik pada tahun 2022 menjadi 92,33 persen.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTT Yusuf Adoe mengatakan, dengan kehadiran listrik di desa paling selatan NTT itu, penghasilan warga bertambah dan kesejahteraan mereka bisa terangkat. Anak-anak sekolah pun bisa belajar di malam hari dan masyarakat bisa melakukan aktivitas ekonomi apa saja dengan memanfaatkan listrik tersebut.
Listrik ini hadir tidak hanya di wilayah selatan NTT, seperti Pulau Rote dan Sabu Raijua, tetapi juga di semua wilayah yang masuk kategori 3T di NTT. Pembangunan kelistrikan di provinsi ini lebih rumit dibandingkan di daratan karena terdiri atas 1.192 pulau. Pulau yang berpenghuni mencapai 450 pulau dan sisanya tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni itu membutuhkan listrik, terutama di wilayah 3T.
Datangi PLN
Senin (26/9/2022), puluhan warga Desa Lakat, Timor Tengah Selatan, mendatangi Kantor Layanan PLN Rayon Soe. Mereka mendesak PLN setempat agar segera membangun jaringan listrik sepanjang 5 km menuju desa itu. Jumlah penduduk desa sebanyak 477 kepala keluarga atau 2.385 jiwa tersebut.
Koordinator aksi massa, Yerim Falo, mengatakan, sudah 77 tahun Indonesia merdeka, tetapi listrik di Desa Lakat yang berjarak hanya 5 km dari ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan itu belum menikmati listrik.
”Beberapa kali pihak PLN Rayon Soe hanya memberi janji, segera membangun listrik di Lakat. Tetapi, sampai hari ini desa di pinggiran kota Soe itu belum terlistriki. Ada diskriminasi dalam pelayanan oleh PLN,” kata Falo.
Selama ini ada oknum yang mengaku petugas PLN Soe melakukan pungutan liar terhadap masyarakat dengan alasan untuk pembangunan listrik, seperti terjadi tahun 2016 dan 2018. Warga menyerahkan sejumlah uang kepada oknum yang mengatasnamakan petugas PLN tersebut, tetapi tidak pernah menikmati listrik sampai hari ini.
Manajer Unit Layanan Pelanggan PLN Soe Sabiaunus Tawur mengatakan, dari jumlah 278 desa/kelurahan di Timor Tengah Selatan, ada 26 desa yang belum terjangkau listrik, termasuk Desa Lakat. Pengerjaan itu butuh proses. Desa Lakat sudah masuk dalam agenda pengerjaan Juli 2023. ”Kami kerjakan secara bertahap. Semua desa pasti akan terlayani. Masyarakat diminta bersabar,” katanya.